Presiden yakin di tengah gempuran media sosial, media arus utama tidak akan kehilangan sentuhan, akurasi, serta kedalaman materi pemberitaan.
PinterPolitik.com
Presiden Joko Widodo mengatakan, media arus utama tengah menghadapi tantangan besar dengan kehadiran media sosial. Saat ini, semua lapisan masyarakat hingga level kepala daerah, menteri, dan presiden menggunakan media sosial.
Oleh karena itu, Jokowi meminta media arus utama mampu bersiasat dan beradaptasi jika tidak ingin gugur di persaingan media. Presiden mengemukakan hal itu pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Presiden mengatakan, pada sisi lain media sosial telah membuat repot pemerintah. Fenomena media sosial ternyata juga telah merepotkan seluruh pemerintah di dunia, tidak hanya Pemerintah Indonesia.
Menurut Presiden, media arus utama masih bisa diajak untuk duduk bersama dengan pemerintah jika ada permasalahan. Hal yang demikian tidak bisa dilakukan dengan media sosial.
“Media sosial ini memusingkan pemerintah. Ini juga yang saya dengar dari perdana menteri dan presiden negara lain. Semua negara menghadapinya, bukan hanya Indonesia,” kata Jokowi.
Kendati begitu, Presiden yakin di tengah gempuran media sosial, media arus utama tidak akan kehilangan sentuhan, akurasi, serta kedalaman materi pemberitaan.
Presiden memaparkan, digitalisasi media membuat setiap individu berperan sebagai produsen berita. Di media sosial, banjir berita. Ada berita yang objektif, aktual, dan kritikan yang konstruktif, namun tak jarang penuh berita bohong (hoax) yang menganggu akal sehat.
“Ada berita yang penuh caci-maki, penuh fitnah, dan yang mengancam persatuan bangsa. Nantinya ini akan mendewasakan kita, mematangkan kita, menjadikan kita tahan uji,” katanya.
Presiden mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama dengan pemerintah menyetop dan mengurangi berita bohong dan berita fitnah. Ia meminta media arus utama mampu meluruskan hal-hal yang bengkok dan membuat jernih kembali media sosial.
Presiden Jokowi didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Maluku Said Assagaff, dan Penanggung Jawab HPN 2017 Margiono, memukul tifa (gendang khas Maluku) sebagai tanda kegiatan HPN 2017 telah mencapai puncak.
Pada acara puncak HPN 2017, ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Kemudian diserahkan tanda penghargaan Adinegoro dan penghargaan Kepeloporan kepada sejumlah pihak.
Sebelum meninggalkan Lapangan Tantui, Presiden bersama Ibu Negara dan menteri-menteri meninjau hasil-hasil laut Maluku yang dipamerkan di belakang panggung acara puncak HPN 2017.
Ketua Umum PWI Pusat sekaligus Penanggung Jawab HPN 2017, Margiono, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan yang tinggi serta terima kasih kepada Presiden Jokowi yang kembali hadir di perhelatan akbar insan pers Indonesia. Tahun lalu, Presiden menghadiri perayaan puncak HPN 2017 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya, Gubernur Maluku Said Assagaff menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Jokowi di Kota Ambon. Melalui HPN 2017, Gubernur Maluku berharap kebhinekaan dan nasionalisme di Indonesia dapat ditemukan kembali untuk membangun peradaban.
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo melaporkan hasil verifikasi media massa yang dilakukan Dewan Pers. Empat peraturan Dewan Pers untuk verifikasi adalah yang terkait Kode Etik Jurnalistik, standar kompetensi wartawan, standar perusahaan wartawan, dan standar perlindungan wartawan. Sampai pukul 16.00 WIB, Senin (6/2), sebanyak 77 perusahaan pers berhasil diverifikasi. (G18)
