HomeBelajar PolitikBerani Boikot Surya Paloh?

Berani Boikot Surya Paloh?

Kecil Besar

“Politik media selalu menghantui rakyat.”


PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]akar ilmu komunikasi, Gunawan Witjaksana, meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus merespon pemboikotan terhadap Metro TV dengan lebih memperhatikan isi siaran terkait dengan Pemilu 2019. Belakangan memang beredar informasi bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memboikot stasiun televisi itu.

Menurut Gunawan, mestinya hal-hal seperti ini menjadi perhatian KPI yang merupakan lembaga yang paling kompeten menilai isi siaran. Hmm, kalau menurut eyke, jangankan siaran politik yang dikeluhkan Gunawan, siaran yang bikin penonton jadi bodoh aja masih banyak beredar bang. Weleh-weleh.

Gunawan dalam hal ini juga mengatakan, perlu ada reaksi yang cepat untuk menanggapi surat Hashim Djojohadikusumo selaku direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tertanggal 22 November 2018 perihal menolak permohonan wawancara terhadap Metro TV agar masalah ini tidak berkepanjangan.

Surat instruksi Itu berisi penegasan  Hashim bahwa seluruh komponen BPN, termasuk partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur agar menolak setiap undangan maupun wawancara yang diajukan televisi swasta itu hingga waktu yang tidak ditentukan.

Menyinggung soal dugaan keberpihakan stasiun telvisi swasta itu, Gunawan bilang, media penyiaran wajib menjaga isi siaran agar tidak berpihak pada partai politik tertentu. Tapi, kenyataannya pemilik medianya adalah aktivis, bahkan ketua umum partai politik. Ckckck, ngeri coy!

Gunawan juga mengatakan, hal itulah yang harus dibenahi, meski secara organisatoris para pemilik tidak ada dalam struktur pengelola media. Ini merupakan tantangan yang berat karena tangan panjang mereka ada di DPR, sehingga revisi UU Penyiaran tak kunjung usai. Sementara itu, para aktivis penyiaran, termasuk kalangan kampus dan media, seperti sudah loyo mengawal revisi UU tersebut.

Baca juga :  Menyikap Tubir Milbus
Aduh, pusing gengs ngomongin hal yang seperti ini. Daripada pusing-pusing mikirin hal yang rumit seperti ini, mendingan pusing mikirin ungkapannya Bill Kovach: Share on X

“Jurnalisme itu mengejar kebenaran. Komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Jurnalisme itu disiplin menjalankan verifikasi. Independen terhadap sumber berita. Harus menjadi pemantau kekuasaan. Menyediakan Forum bagi masyarakat, berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan, serta menjaga agar berita proporsional dan komprehensif. Dan yang terpenting jurnalisme mengutamakan hati nurani.” (G35)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...