HomeBelajar PolitikFahri Kritik Pajak Motor PKS

Fahri Kritik Pajak Motor PKS

Kecil Besar

“Negara tidak mendapat uang dari pajak rakyat bisa bubar.”


PinterPolitik.com

[dropcap]F[/dropcap]ahri Hamzah kembali mengkritisi partainya sendiri. Kali ini Wakil Ketua DPR itu mengkritisi PKS yang akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup jika menang Pemilu. Wkwkwk, ngeri.

Bagi Fahri, PKS tidak melakukan kajian terlebih dahulu terkait hal tersebut alias nggak ada risetnya. Menurut Fahri kita semua harus bicara berbasis data. Kalau peradaban kita mau lebih maju, maka kita harus mengurangi motor, bukan malah menggratiskan pajak motor! Wkwkwk, partai sendiri loh ini bang, keras amat sama rumah bernaungnya. Emangnya enggak takut dapat surat pemecatan lagi ya? Ahahaha.

Menurutnya, sepeda motor adalah kendaraan yang paling rentan terjadi kecelakaan. Kebiasaan berkendara di Indonesia menurut Fahri, berbeda dengan kebiasaan berkendara di luar negeri.

Selain itu, politikus sensasional dari PKS tersebut juga menambahkan, yang seharusnya diperbanyak itu adalah transportasi umum. Sebab, majunya keadaban suatu kota ditandai dengan transportasi publik yang baik, bukan justru menjamurnya motor.

Nah kali ini eyke sepakat banget nih sama bang Fahri. Kalau motor diperbanyak, bukan hanya bikin negara kita semakin semrawut. Tapi juga kita akan semakin memperkaya Jepang, negara yang pernah menjajah kita gengs. Karena, semakin murah motor, maka semakin banyak yang beli dong pastinya. Betul apa betul?

Terus juga kalau sampai PKS mengeluarkan kebijakan gratis pajak kendaraan roda dua, pasti nantinya akan berseberangan dengan apa yang diinginkan Prabowo. Prabowo kan maunya sedikit impor, perbanyak ekspor. Jadi kalau PKS tetep ngotot untuk kebijakan ini bisa jadi ribut terus deh sama Prabowo nantinya. Wkwkwk.

Tapi, setidaknya omongan PKS kan juga bisa jadi pintu gerbang untuk kritisi pemerintah soal pajak yang semakin hari semakin mahal! Kan kalau sudah bicara ekonomi, nasionalisasi, pekerja dari luar negeri dan utang, ya sekarang ini yang belum adalah waktunya PKS kritisi pemerintah melalui pajak yang semakin mahal! Betul apa betul gengs? Wkwkwk.

Gimana nih kalau menurut kalian, Fahri yang gagal paham atau PKS yang kurang paham masalah negara? Share on X (G35)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...