PKS memunculkan wacana memasangkan Anies Baswedan dan Ahmad Heryawan untuk Pilpres 2019. Polemik poros ketiga yang sedang digalang ini nyatanya memojokkan Prabowo Subianto karena berpotensi ditinggal partai-partai koalisi. Akankah Prabowo gagal maju pada Pilpres mendatang?
PinterPolitik.com
“The future doesn’t belong to the fainthearted; it belongs to the brave.”
:: Ronald Reagan (1911-2004), mantan Gubernur California dan Presiden ke-40 Amerika Serikat ::
[dropcap]K[/dropcap]isah-kisah karir politik pemimpin lokal yang menjadi presiden memang menjadi lembaran-lembaran menarik untuk dibahas dalam buku-buku sejarah. Jalur waktu membentang dua abad lebih sejak Gubernur Virginia, Thomas Jefferson menjadi Presiden ke-3 Amerika Serikat (AS), hingga pengusaha mebel dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih kursi Presiden Republik Indonesia.
Nama terakhir mungkin menjadi kebaruan kisah jenjang karir politik itu di republik ini. Namun, jika berkaca pada AS sebagai patokan demokrasi, negara itu sudah menempatkan 18 orang gubernur sebagai kepala negaranya. Itu artinya 42 persen dari 45 presiden yang pernah menduduki Gedung Putih sebelumnya menjabat sebagai gubernur di negara-negara bagian.
Kisah-kisah itu mungkin yang menjadi inspirasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) untuk maju pada kontestasi perebutan kursi RI-1 dan RI-2. Tentu saja kemunculan nama keduanya baru sekedar wacana.
Prabowo – AHY
Anies Baswedan – Aher
Jokowi – Mahfud MDHotel – Trivago
— Agus Mulyadi (@AgusMagelangan) July 9, 2018
Nama Anies misalnya, belakangan mencuat ke permukaan sebagai salah satu tokoh pontesial untuk menjadi capres maupun cawapres. Meskipun belum genap setahun menjabat sebagai Gubernur Ibu Kota, Anies seolah ingin mengikuti jejak Jokowi yang meniti karier hingga ke jenjang tertinggi setelah sebelumnya juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Perbincangan yang mengemuka kemudian adalah posisi mana yang cocok untuk cucu AR Baswedan ini? Beberapa lembaga survei memang menempatkan Anies sebagai sosok terkuat untuk menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto.
Namun, wacana tersebut berpotensi tidak disetujui oleh koalisi pendukung oposisi. PKS merupakan salah satu partai yang mengemukakan hal tersebut – tentu saja karena partai itu ingin posisi cawapres jatuh ke tangan kadernya. Tarik menarik posisi cawapres di kubu oposisi inilah yang disebut-sebut menjadi salah satu alasan mulai goyahnya ikatan Gerindra dengan PKS.
PKS kemudian muncul dengan usulan baru untuk memajukan nama Anies sebagai capres dan memasangkannya dengan Aher yang tentu saja adalah kadernya.
Pertanyaan yang kemudian timbul adalah seberapa kuat posisi politik Anies? Apakah mungkin koalisi yang kuat seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dapat kembali terwujud mengingat di belakang Anies berdiri Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai oligark politiknya? Atau usulan Anies-Aher ini hanya gertak politik PKS agar Prabowo segera menentukan pilihan politiknya?
Prabowo Terjepit, PKS Ambil Momentum
Dalam beberapa minggu terakhir, pemberitaan dihiasi oleh aksi Anies Baswedan yang melakukan safari politik ke banyak tokoh nasional. Ia tampil bersama Wapres JK dalam beberapa kesempatan, lalu mengunjungi Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, serta bertemu dengan Prabowo Subianto. Manuver Anies ini disebut-sebut sebagai upayanya menggalang dukungan politik untuk maju bukan sebagai cawapres, tetapi sebagai capres.
Harian Suara Pembaruan dalam salah satu kolomnya pada Senin 9 Juli 2018 juga memberitakan adanya gerakan politik untuk menyukseskan pencapresan Anies. Dengan Wapres JK sebagai tokoh utamanya, partai-partai seperti PKS, PAN dan Demokrat – bahkan juga PKB – sedang dijajaki untuk menyukseskan terbentuknya koalisi dukungan pencalonan Anies ini.
Dalam tulisan yang sama, Prabowo disebut-sebut sedang berada dalam posisi yang terjepit akibat manuver politik ini karena berpotensi untuk ditinggal partai-partai koalisinya.
PAN misalnya sedang dalam kepercayaan diri tinggi pasca menang di 10 provinsi pada Pilkada 2018, sehingga punya posisi tawar di hadapan Prabowo untuk mengusung cawapres dari kadernya.
Lain lagi dengan Partai Demokrat yang punya beberapa tokoh yang ditawarkan sebagai kandidat cawapres, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Chairul Tanjung. Namun, partai ini juga makin kelihatan lebih cenderung mengarahkan pilihan koalisi kepada Jokowi jika diharuskan membuat pilihan.
Sementara itu, PKS yang mulai “galau” karena tak satupun kadernya dilirik Prabowo sebagai kandidat cawapres, mulai menghitung posisi dan melihat peluang. PKS melihat terjepitnya Prabowo dengan wacana Anies sebagai capres ini sebagai kesempatan untuk “menekan” Gerindra jika ingin benar-benar bersama-sama membentuk koalisi.
Keinginan PKS memang tidak muluk-muluk, yakni agar kadernya ditempatkan sebagai cawapres Prabowo. Secara matematis, dengan 73 kursi di DPR, praktis Gerindra hanya butuh 39 kursi lagi untuk mencapai 112 kursi atau syarat 20 persen kursi di parlemen dalam presidential threshold. PKS punya 40 kursi di parlemen, sehingga mencukupi kebutuhan Gerindra.
Namun, entah karena secara finansial belum mencukupi atau alasan belum ada tokoh yang cocok – roman-romannya cenderung berat ke alasan pertama – sampai sekarang Prabowo belum juga menentukan siapa yang akan ia pilih sebagai pendamping. Maka, wacana PKS yang ingin memasangkan Anies dengan Aher boleh jadi adalah “ancaman” politik bagi Prabowo. Apalagi, Aher bukanlah tokoh sembarangan karena memimpin provinsi lumbung suara, Jawa Barat dalam dua periode.
Artinya, jika tidak segera mengambil keputusan terkait masa depan koalisi bersama PKS, maka partai dakwah itu berpotensi untuk meninggalkan Gerindra sendirian. Pilihan politik meninggalkan Gerindra dan mengusung Anies juga akan sangat tergantung dari gerbong partai yang ikut dalam koalisi tersebut, mengingat posisi Anies sangat mungkin hanya didukung oleh JK seorang diri.
Dukungan JK memang menjadi salah satu faktor penting, mengingat pada Pilkada Jakarta 2017 lalu, justru JK-lah yang mengusulkan Anies sebagai pendamping Sandiaga Uno. Majalah Tempo bahkan secara khusus mengulas skenario politik JK untuk Pilpres 2019 nanti, yang salah satunya berpeluang besar menjadi king maker.
Menguatnya nama Anies tidak lepas dari citra politiknya yang walaupun belum setahun menjadi gubernur Jakarta, tetapi dianggap – oleh oposisi – telah berhasil melaksanakan janji-janji kampanyenya. Sebut saja janji penutupan Alexis, janji rumah DP 0 rupiah yang mulai dibangun, janji penghentian reklamasi yang sudah dijalankan, program Oke Oce yang sudah berjalan, dan lain sebagainya.
Semua program tersebut membuat Anies dinilai telah berhasil mencuri hati rakyat. Bekal rekam jejak Anies yang dianggap cerdas, punya garis darah dari salah satu pejuang kemerdekaan dari kakeknya AR Baswedan, dan latar karier politik sebagai seorang gubernur yang dianggap sama seperti Jokowi, membuat dirinya optimis mampu menjadi calon presiden.
Persoalannya tinggal dari sisi elektabilitas. Tingkat keterpilihan Anies memang masih tertinggal sangat jauh dari Jokowi. Sebagai capres, SMRC memberi angka 0,5 persen pada akhir Juni 2018, Median memberi angka 4,5 persen pada Februari 2018, Indo Barometer memberi angka 2,4 persen pada Mei 2018, Populi Center memberi angka 1,9 persen, dan Poltracking memberi angka 3,4 persen.
sang jendral di tinggalin lg…
therlalu kamu fekaes— wu zhen c s (@wuzhencs) July 6, 2018
Bandingkan dengan elektabilitas Jokowi yang rata-rata ada di atas 40-50 persen. Jika ingin diusung menjadi capres, parpol-parpol pengusung Anies harus bekerja keras mengerek tingkat keterpilihan sang gubernur.
Tapi, apakah mungkin? Atau majunya Anies adalah karena dukungan eksternal yang menurut salah satu dokumen Wikileaks disebut sebagai “Sahabat Amerika Serikat”? Tidak ada yang tahu pasti.
Anies dan Tuah Career Path
Terlepas dari pertarungan koalisi dan terjepitnya pilihan politik Prabowo, sejak Jokowi terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2014 lalu, fenomena pemimpin daerah yang mencuat ke kontestasi politik nasional terus bermunculan. Walaupun demikian, memang belum ada satupun yang mampu menandingi kekuatan politik Jokowi.
Yang jelas, pasca Pilkada serentak beberapa waktu lalu, nama-nama seperti Ridwan Kamil di Jawa Barat, Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan, hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jakarta – bahkan setelah dirinya dipenjara – muncul ke permukaan sebagai nama-nama calon kontestan untuk gelaran Pilpres 2024. Pilpres 2019 saja belum dimulai, namun roman-romannya semua partai dan tokoh sudah melompati waktu dan pasrah bahwa sangat sulit mengalahkan Jokowi atau Prabowo di Pilpres kali ini.
Secara umum, fenomena kelahiran pemimpin nasional dari tingkat lokal ini memang sering terjadi di negara-negara demokrasi. Seorang gubernur dinilai telah memiliki rekam jejak membuat kebijakan publik yang memungkinkannya untuk menjadi kepala negara. Di AS misalnya masih ada perdebatan terkait mana yang lebih baik: seorang senat atau gubernur yang menjadi presiden.
Mantan Gubernur Texas, Rick Perry menyebut seorang gubernur lebih layak menjadi presiden dibanding politisi di parlemen karena gubernur tidak hanya berpidato, tetapi juga memikirkan kebijakan politik riil.
Jacob Weisberg dalam tulisannya di New York Times pada 1999 juga menyebut bahwa seorang gubernur punya kemampuan untuk mengatasi segala persoalan yang muncul ketika ia menjabat sebagai kepala negara, mulai dari persoalan alokasi anggaran, hingga tetek bengek kebijakan sosial masyarakat.
Dua calon yang berani dan pro rakyat juga taat hukum dan aturan, sama sama berprestasi luarbiasa saat memimpin daerahnya. Keren ?
— Firman Damopolii (@firmandamopoli) July 4, 2018
Tuah career path ini juga pernah disinggung oleh Larry J. Sabato menjelang Pilpres AS 2016 lalu, ketika ia menyebut gubernur-gubernur punya kemampuan lebih ketika memimpin dibandingkan politisi parlemen.
Dalam kaitannya dengan Anies, akankah tuah jabatan gubernur Jakarta untuk menjadi presiden akan terjadi lagi? Jika wacana memasangkan Anies dan Aher terwujud, maka pertarungan politik di 2019 menjadi sangat menarik karena melibatkan pemimpin-pemimpin di konteks lokal. Persoalannya tinggal ukuran keberhasilan apa yang dipakai untuk menilai pencapaian mereka.
Pada akhirnya jika poros ketiga memang benar-benar serius digarap, maka Prabowo harus berpikir keras untuk mengamankan pencalonannya.
Bagaimanapun juga, tuah career path gubernur menuju presiden bukanlah hal yang sembarangan dan seperti kata mantan Gubernur California yang jadi Presiden ke-40 AS, Ronald Reagan di awal tulisan ini, masa depan adalah milik orang-orang yang berani. Apakah Anies telah cukup berani dan mungkin telah mendapatkan dukungan politik eksternal dari AS untuk Pilpres kali ini? (S13)
