Selain tuntutan tentang Nawacita, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016, tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
pinterpolitik.com
JAKARTA – Mahasiswa menggelar demonstrasi pada 12 Januari 2017 di 19 titik di seluruh Indonesia. Salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut adalah terkait program Nawacita Jokowi.
Nawacita adalah 9 garis pemerintahan yang menjadi program Presiden Jokowi. Mahasiswa menilai masalah radikalisme dan intoleransi menjadi persoalan yang sedang terjadi. Padahal dalam Nawacita, ada poin yang berbicara tentang kebhinekaan dan penghormatan terhadap semua individu masyarakat termasuk yang kecil dan menengah.
Selain tuntutan tentang Nawacita, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016, tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasalnya menurut mereka, PP tersebut lah yang menyebabkan biaya pembuatan STNK dan BPKB naik.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Tuntutan lainnya adalah agar pemerintah menasionalisasi aset negara untuk meningkatkan pendapatan nasional. Terakhir mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan pencabutan subsidi tarif dasar listrik 900 VA dan melakukan pendataan ulang terhadap pelanggan agar tepat sasaran.
Mahasiswa menilai semua kebijakan tersebut memberatkan rakyat banyak. Mahasiswa juga menilai kenaikan harga-harga tersebut tidak sejalan dengan program Nawacita Jokowi karena memberatkan ekonomi masyarakat kecil.
Ihsan Munawar, salah satu koordinator Aksi Bela Rakyat atau Aksi 121 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila tidak menemui pihaknya di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
“Maka lihat saja di aksi selanjutnya, akan lebih ganas dan dahsyat dari pada hari ini,” kata Ihsan kepada wartawan di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis
Ihsan mengaku, sebelumnya sudah mengirim surat ke pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan-kebijakan yang diambil Presiden Jokowi yang tidak prorakyat.
“Kami sudah menyampaikan surat melalui Pratikno dan juga hari ini, apabila iktikad baik kami tidak digubris dengan baik, maka seharusnya mereka sadar, karena hari ini kami turun di seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi rakyat,” jelasnya.
Nasib Nawacita
Banyak pihak menilai program-program Nawacita Presiden Jokowi tidak sepenuhnya berjalan. Meningkatnya aksi kekerasan dan radikalisme beberapa waktu belakangan juga menegaskan kembali hal itu.
Adapun sembilan program Nawacita itu, antara lain, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif dan demokratis; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah; menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; mewujudkan kemandirian ekonomi; dan melakukan revolusi karakter bangsa.
Di tengah kondisi perekonomian yang mulai tidak stabil, pemerintahan Jokowi dinilai kesulitan untuk mengembangkan Nawacita. Persoalan lain adalah munculnya indikasi pihak-pihak yang ingin merongrong kebhinekaan, sementara pemerintahan Jokowi terlihat kurang tegas menghadapi pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, boleh jadi Nawacita tidak akan pernah terwujud sepenuhnya.
Pemerintahan Presiden Jokowi harus lebih tegas untuk mengedepankan program-program Nawacita. Jika presiden tegas, maka masyarakat akan merasa ada kepastian dan kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan ekonomi.
Menarik untuk menanti kelanjutan tanggapan Jokowi terhadap aksi mahasiswa ini. (Okezone/S13)
