Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Ia tak berdiri di podium, tapi di balik desain kekuasaan. Isu rotasi Thomas Djiwandono ke Bank Indonesia membuka bab baru: arsitek senyap, tameng teknokratik, dan King’s Hand Presiden Prabowo di jantung fiskal–moneter negara.
Dalam kisah Peaky Blinders, Thomas Shelby bukanlah politisi yang berdiri di depan mimbar dengan pidato berapi-api.
Ia bekerja dalam senyap, membaca arah angin, menenun kekuasaan dari balik meja, dan memastikan setiap bidak bergerak sesuai rencana keluarga. Shelby adalah silent architect—arsitek kekuasaan yang lebih memilih pengaruh daripada sorotan.
Di Jakarta, dalam lanskap kekuasaan yang jauh lebih kompleks dan institusional, nama Thomas Djiwandono mulai dibicarakan dengan nada serupa. Bukan karena gaya flamboyan atau retorika populis, melainkan karena perannya yang semakin sentral namun nyaris tanpa hiruk-pikuk.
Isu rotasi Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono ke Bank Indonesia sebagai Deputi Gubernur BI memperkuat kesan tersebut, yakni sebuah langkah yang secara teknis tampak administratif, namun secara politik dan institusional sarat makna.
Sumber internal yang dikutip dari IDNFinancials kiranya dapat diinterpretasi bahwa penunjukan ini bersifat strategic grooming, yakni semacam “magang struktural” sebelum kemungkinan yang lebih besar di masa depan.
Jika fit and proper test berjalan mulus dan rotasi terjadi sesuai jadwal Februari, maka ini bukan sekadar mutasi jabatan, melainkan sinyal desain kekuasaan moneter jangka panjang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Nama Djiwandono sendiri bukan nama asing di Bank Indonesia. Ayahnya, Soedradjad Djiwandono, adalah Gubernur BI pada periode krusial 1993–1998, saat Indonesia memasuki badai krisis moneter.
Warisan ini bukan sekadar genealogi, melainkan symbolic capital—modal simbolik yang dalam politik ekonomi Indonesia tetap memiliki resonansi kuat.
Namun, Thomas bukan replika masa lalu. Ia adalah produk zaman baru, yaitu teknokrat dengan afiliasi politik, operator kepercayaan presiden, dan figur penyeimbang dalam ekosistem fiskal–moneter yang sarat tarik-menarik kepentingan.
Lalu, mengapa isu ini muncul dan bagaimana dengan kemungkinannya?
Tameng Teknokratik dan King’s Hand
Untuk membaca posisi Thomas Djiwandon, kerangka statecraft ekonomi dan principal–agent theory kiranya menjadi relevan.
Dalam teori ini, presiden (principal) membutuhkan agen yang bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga loyal secara politik—terutama di sektor-sektor strategis seperti keuangan negara dan moneter.
Penunjukan Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak awal dapat dibaca sebagai langkah politik yang cermat. Di tengah dominasi figur kuat seperti Sri Mulyani Indrawati, kehadiran Thomas berfungsi sebagai tameng teknokratik, dengan menjamin stabilitas kepercayaan pasar sekaligus memastikan jalur komunikasi langsung Presiden Prabowo dengan jantung fiskal negara.
Perannya menjadi semakin signifikan ketika dinamika politik mengarah pada reshuffle Sri Mulyani pada 8 September 2025 dan transisi ke Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam fase tersebut, Thomas tampil bukan sebagai penantang, melainkan sebagai balancer—penyeimbang politik yang memastikan tidak terjadi vacuum of trust di mata investor, lembaga internasional, maupun elite domestik.
Jika nanti Thomas digeser ke Bank Indonesia, agaknya terjadi ekspansi trust presidential dari sektor fiskal ke sektor moneter. BI bukan sekadar bank sentral; ia adalah institusi penjaga kredibilitas negara.
Menempatkan figur yang dipercaya presiden di lingkar inti BI adalah langkah klasik dalam politik ekonomi modern, namun harus dilakukan dengan kecermatan tinggi agar tidak merusak independensi institusional.
Di sinilah Thomas berfungsi sebagai King’s Hand—tangan kanan presiden yang tidak memerintah langsung, tetapi memastikan mesin kekuasaan berjalan stabil.
Ia tidak harus menjadi gubernur hari ini; cukup berada di ruang pengambilan keputusan, membaca dinamika internal, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, pasar, dan politik.
Etika Kekuasaan, Wajib
Namun, ada satu prasyarat krusial yang tidak bisa dihindari: marwah independensi Bank Indonesia.
Secara normatif dan etik, Thomas Djiwandono seyogianya mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra—terlebih posisinya sebagai Bendahara Umum—jika benar masuk ke jajaran pimpinan BI. Ini bukan soal simbol semata, melainkan soal institutional credibility.
Dalam kerangka neo-institutionalism, legitimasi lembaga tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi oleh persepsi publik atas jarak antara kekuasaan politik dan otoritas teknokratik.
Tanpa jarak itu, BI berisiko dibaca sebagai perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif—sebuah stigma yang mahal harganya bagi stabilitas moneter.
Di sisi lain, justru di titik inilah kecanggihan arsitektur kekuasaan diuji. Thomas Djiwandono tidak perlu tampil sebagai figur dominan.
Seperti Thomas Shelby, kekuatannya justru terletak pada kemampuan untuk not being seen, but being felt. Ia hadir sebagai penjamin kesinambungan, bukan sebagai simbol politisasi.
Maka, framing hipotesa Thomas Djiwandono sebagai silent architect bukan glorifikasi personal, melainkan pembacaan atas pola kekuasaan baru di era Prabowo: kekuasaan yang lebih teknokratis dalam wajah, tetapi tetap politis dalam desain.
Ia adalah figur transisional—penghubung antara logika pasar, disiplin institusi, dan kehendak politik presiden.
Jika kelak Thomas benar-benar melangkah lebih jauh di Bank Indonesia, sejarah mungkin tidak akan mencatatnya dengan gaya dramatis. Tidak ada pidato heroik, tidak ada gestur besar.
Namun seperti Tom Shelby, jejaknya akan terasa dalam stabilitas yang terjaga, krisis yang tak pernah meledak, dan keputusan-keputusan yang tampak biasa, tetapi menentukan arah negara. Yang terpenting bagi kemaslahatan dan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. (J61)
