Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Bukan soal uang negara, tapi soal satu tepukan bahu Presiden. Gestur Prabowo ke Purbaya dan Raja Juli dibaca berbeda: satu menguatkan, satu justru menguji. Di politik, dipukpuk tak selalu berarti diangkat. Kadang, itu peringatan halus.
Di dalam politik tingkat tinggi, kekuasaan tidak hanya bekerja lewat keputusan formal, regulasi, atau pidato kenegaraan. Ia juga beroperasi melalui simbol, bahasa tubuh, dan gestur-gestur kecil yang tampak sepele di mata publik awam, tetapi sarat makna bagi para aktor politik.
Inilah yang oleh para teoritikus disebut sebagai symbolic politics di mana tindakan non-verbal kepala negara kerap ditafsirkan sebagai sinyal restu, evaluasi, atau bahkan peringatan halus.
Acara penyerahan kawasan hutan dan penyelamatan uang negara di Kejaksaan Agung, pertengahan pekan ini, sejatinya adalah panggung institusional.
Namun perhatian justru tertuju bukan pada tumpukan uang negara yang diselamatkan, melainkan pada satu gestur sederhana yang menembus lensa kamera: tepukan Presiden Prabowo Subianto di bahu dua menterinya—Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Menhut Raja Juli Antoni.
Dalam tradisi kekuasaan Jawa dan militeristik yang juga membentuk habitus politik Prabowo, gestur fisik bukanlah tindakan acak.
Tepukan bahu dapat bermakna pengakuan, kepercayaan, dorongan, atau sekadar basa-basi protokoler. Namun perbedaan konteks, durasi, dan respons setelah gestur itu justru membuka ruang tafsir yang menarik—bahkan problematis.
Di sinilah analisis menjadi relevan: apakah semua “dipukpuk” berarti sama? Atau justru perbedaan kecil itulah yang mengungkap struktur relasi kekuasaan yang lebih dalam?
Trust kepada Bendahara Negara
Pertama, tepukan Presiden Prabowo kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terjadi lebih dulu. Jika diperhatikan secara cermat, gestur itu berlangsung singkat, padat, dan tanpa embel-embel lanjutan.
Tidak ada percakapan panjang, tidak ada gestur lanjutan yang mengindikasikan kebutuhan klarifikasi atau koreksi. Dalam bahasa politik, ini adalah affirmative gesture—penegasan kepercayaan.
Secara konseptual, hal ini selaras dengan teori principal–agent. Presiden sebagai principal membutuhkan agen yang dapat dipercaya, terutama pada sektor paling sensitif dalam negara, yakni keuangan.
Purbaya, sejauh ini, tampil dengan impresi teknokratis yang relatif minim kontroversi, stabil, dan tidak gaduh. Tepukan bahu tersebut dapat dibaca sebagai simbol confidence endorsement—kepercayaan yang sudah diberikan dan masih dijaga.
Dalam politik, gestur seperti ini sering kali menjadi restu simbolik yang lebih kuat daripada pujian verbal.
Ia menyampaikan pesan ganda: kepada sang menteri bahwa kinerjanya berada di jalur yang benar, dan kepada publik serta elite lain bahwa posisi sang bendahara negara relatif aman dan solid. Tidak berlebihan jika gestur itu dibaca sebagai “trust is given, don’t overdo it”.
Tepukan Canggung Raja Juli?
Berbeda halnya dengan tepukan kedua—kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Secara kasat mata, gesturnya serupa.
Namun, konteks setelahnya justru membuka makna yang berlawanan. Usai ditepuk, Raja Juli tampak berusaha memperpanjang interaksi, mengajak Presiden berbincang lebih lama, hingga berujung pada briefing singkat ulang di tempat.
Di sinilah tafsir berubah. Dalam kerangka attribution theory, ada potensi false attribution atau atribusi semu—ketika seseorang menafsirkan sinyal eksternal secara berlebihan sebagai bentuk pengakuan personal, padahal maknanya belum tentu demikian.
Tepukan itu alih-alih menjadi simbol kepercayaan, justru tampak sebagai gestur normatif yang direspons secara berlebihan.
Respons Raja Juli pasca-gestur justru menyiratkan kebutuhan akan validasi tambahan. Ini penting, karena dalam politik kekuasaan, aktor yang terlalu “membaca” sinyal kerap terjebak pada overconfidence bias.
Presiden belum tentu sedang memberi lampu hijau penuh, tetapi respons yang terlalu antusias bisa dibaca sebagai kegamangan posisi.
Apalagi, Raja Juli tidak datang dengan rekam jejak yang sepenuhnya steril. Ada impresi minor yang masih melekat di ruang publik: penanganan pasca-bencana Sumatra yang dipertanyakan, momen “main domino” dengan pembalak liar yang viral, hingga jejak digital kritik keras terhadap Prabowo menjelang Pilpres 2019. Semua ini membentuk political memory yang tidak bisa dihapus hanya oleh satu tepukan bahu.
Dalam konteks ini, gestur Presiden bisa jadi bermakna sebaliknya: pengakuan formal atas jabatan, bukan pengesahan politik penuh.
Bahkan, bisa dibaca sebagai pesan implisit: stay in line, don’t overinterpret. Tepukan itu mungkin bukan validasi masa lalu, apalagi penghapusan memori politik.
Dalam politik tingkat tinggi, gestur adalah bahasa, tetapi bukan kontrak. Tepukan bahu Presiden Prabowo kepada dua menterinya menunjukkan bagaimana simbol yang sama dapat memuat makna berbeda yang dapat diinterpretasi di meja ananlisis, tergantung konteks, relasi kekuasaan, dan respons aktornya.
Bagi Purbaya, tepukan itu agaknya adalah konfirmasi kepercayaan. Bagi Raja Juli, ia mungkin menjadi ujian tafsir. Terlalu cepat merasa diakui atau geer, dalam politik justru berbahaya.
Karena kekuasaan tidak hanya menilai apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga bagaimana ia membaca posisinya sendiri. (J61)
