Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Absennya Ketua DPR Puan Maharani dalam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2025 kiranya bukan sekadar absen seremonial, melainkan drama simbolik PDIP dan menguak trilogi kisah yang sangat menarik.
Ketidakhadiran Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2025 lalu menjadi tanda yang jauh melampaui justifikasi normatif.
Di tengah sepuluh tokoh yang dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional tahun ini, nama Soeharto—Presiden kedua RI yang identik dengan Orde Baru dan kejatuhan politik ayahnya, Soekarno—menjadi episentrum perhatian.
Puan, sebagai cucu Bung Karno dan kader utama PDIP, absen dari seremoni yang semestinya dihadiri seluruh pejabat negara. Di mata publik, absensi itu segera dibaca sebagai simbol penolakan PDIP terhadap legitimasi historis Soeharto.
Langkah itu tak berdiri sendiri. Saat diinterpretasi, keputusan Puan untuk tidak hadir kiranya bukan spontanitas belaka, melainkan berakar pada mandat ideologis Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP sekaligus anak biologis dan politik Bung Karno.
Dalam konteks ini, Megawati tampak ingin menjaga garis historis antara “Soekarnoisme” dan warisan Orde Baru yang oleh banyak kader PDIP dianggap penuh luka sejarah.
Namun, menariknya, di antara sepuluh tokoh yang menerima gelar tersebut, terdapat dua nama lain yang juga memiliki riwayat kompleks dengan Megawati dan PDIP: Sarwo Edhie Wibowo—tokoh militer kunci dalam penumpasan PKI dan ayah mertua Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—serta Abdurrahman Wahid (Gus Dur), presiden yang lengser digantikan Megawati pada 2001.
Ketiganya membentuk apa yang bisa disebut sebagai “trilogi simbolik politik PDIP”—Soeharto, Sarwo Edhie, dan Gus Dur—yang masing-masing mencerminkan babak konfrontatif, ambivalen, dan rekonsiliatif dalam sejarah PDIP dan Megawati.
Absennya Puan agaknya bukan sekadar gestur belaka, tetapi bagian dari drama ideologis, suatu bentuk dramaturgi di mana aktor memainkan peran simbolik untuk mempertahankan kredibilitas, identitas, dan makna ideologis di hadapan publik.
Trilogi PDIP dan Para Pahlawan
Pertama, hubungan PDIP dengan Soeharto kiranya adalah relasi yang dibentuk oleh luka sejarah. Soeharto tidak hanya disebut “menumbangkan” Soekarno pada 1967, tetapi juga menjadi sosok yang menindas Partai Demokrasi Indonesia (PDI)—cikal bakal PDIP—pada dekade 1990-an.
Puncak represi itu disebut-sebut adalah Peristiwa 27 Juli 1996, ketika kantor DPP PDI diserbu aparat negara karena menolak intervensi rezim Orde Baru.
Bagi PDIP, Soeharto bukan sekadar presiden masa lalu, tetapi simbol dari otoritarianisme yang menyingkirkan politik ideologis Pancasila versi Bung Karno. Terlebih, narasi yang dikemukakan adalah “bagaimana bisa pemimpin yang dijatuhkan rakyat pada 1998 mendapat gelar Pahlawan Nasional?”.
Karena itu, ketika negara memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, PDIP menghadapi dilema identitas: antara ikut dalam upaya rekonsiliasi nasional atau menjaga kesetiaan pada memori penderitaan kolektifnya.
Ketidakhadiran Puan, yang kiranya eksis dalam logika simbolik Megawati, merupakan penegasan jarak moral dalam derajat tertentu.
Sementara itu, trilogi kedua adalah Sarwo Edhie Wibowo sebagai figur militer yang memainkan peran sentral dalam operasi penumpasan G30S, sebuah peristiwa dan variabel yang membuka jalan bagi keruntuhan rezim Soekarno.
Secara historis, ia menjadi salah satu variabel penting kejatuhan Orde Lama—yang berarti pula kejatuhan sang ayah bagi Megawati.
Namun ironi politik bekerja dalam cara yang menarik saat Megawati pernah mengangkat Pramono Edhie Wibowo, putra Sarwo Edhie, sebagai ajudan presiden pada awal 2000-an, simbol bahwa Megawati mampu memisahkan luka ideologis dari relasi personal.
Meski demikian, relasi itu kembali tegang ketika SBY (menantu Sarwo Edhie) menjadi rival politik PDIP. Persaingan Mega–SBY dalam dua dekade pemerintahan seakan mempertegas jejak ambivalensi PDIP terhadap keluarga Edhie, di mana luka lama masih hidup dalam bentuk politik dingin yang sopan tetapi penuh pesan simbolik.
Dengan demikian, penobatan Sarwo Edhie sebagai Pahlawan Nasional menempatkan PDIP dalam posisi sulit: menghormati jasa negara tanpa mengingkari luka sejarah keluarga Soekarno.
Trilogi ketiga dan berbeda dari dua figur sebelumnya, Gus Dur melambangkan babak rekonsiliasi politik PDIP. Setelah peristiwa pemakzulan Gus Dur tahun 2001 yang membuat Megawati naik menjadi presiden, hubungan keduanya sempat membeku dalam balutan isu.
Namun, waktu dan kebesaran jiwa menjadikan hubungan Mega–Gus Dur mencair dan bahkan bersahabat. PDIP kemudian melihat Gus Dur sebagai figur yang pluralis dan humanis, sejalan dengan ideologi nasionalis–religius yang belakangan coba dipadukan Megawati.
Dengan demikian, trilogi Soeharto–Sarwo Edhie–Gus Dur mencerminkan tiga modus relasi PDIP terhadap masa lalu: penolakan, ambivalensi, dan rekonsiliasi. Dan Puan, dengan absensinya, menjadi instrumen simbolik untuk menegaskan bahwa PDIP belum siap menutup seluruh bab sejarah itu secara setara.
Dramaturgi di Hadapan Kekuasaan?
Dalam kerangka dramaturgi politik ala Erving Goffman, panggung politik adalah arena di mana aktor (dalam hal ini PDIP dan Megawati) berusaha mempertahankan “wajah” (face) di hadapan publik.
Setiap gestur, keputusan, atau absensi adalah bagian dari front stage performance—penampilan publik yang mengandung pesan simbolik. Di balik panggung (backstage), tentu ada kalkulasi rasional: menjaga basis ideologis, mempertahankan kendali atas partai, dan menghindari friksi internal hingga memproyeksikan positioning partai yang bukan bagian dari pemerintahan.
Megawati, sebagai sutradara dramaturgi PDIP, tampak berupaya menjaga kesakralan narasi historis Bung Karno di tengah gempuran realitas politik pasca-Reformasi yang semakin cair.
Menolak hadir untuk Soeharto bukan semata sikap dendam, melainkan ritual perlawanan simbolik terhadap upaya “pemutihan” sejarah Orde Baru.
Mungkin saja, dalam pandangan Megawati, negara boleh mengakui jasa Soeharto, tetapi PDIP tidak wajib mengamini narasi rekonsiliasi yang menghapus konteks penderitaan politik rakyat dan PDI masa lalu.
Namun, di sisi lain, dramaturgi ini juga menunjukkan paradoks Megawati sebagai negarawan sekaligus pewaris luka sejarah.
Sebagai presiden kelima RI dan tokoh senior bangsa, Megawati tentu memahami pentingnya kohesi nasional dan penghormatan terhadap keputusan negara.
Akan tetapi, sebagai anak Bung Karno dan simbol ideologis PDIP, ia juga tak bisa sepenuhnya menanggalkan identitas perlawanan terhadap Soehartoisme. Maka, ketidakhadiran Puan menjadi “naskah simbolik” yang menegaskan batas antara ingatan institusional PDIP dan keputusan resmi negara.
Di titik inilah, dramaturgi politik PDIP tampak paling menarik: ia beroperasi di antara ingatan dan realitas, antara ideologi dan pragmatisme.
PDIP sadar bahwa generasi baru pemilih tak lagi memaknai Soeharto sebagai antagonis, melainkan sebagai figur stabilitas ekonomi. Namun, Megawati tetap memainkan panggung simbolik untuk menjaga spirit historis partai, bahkan jika itu berarti berjarak dari arus utama rekonsiliasi.
Bagi Puan Maharani, absensi itu bukan sekadar ketaatan pada mandat ibu sekaligus ketum, tetapi juga bentuk pelatihan dramaturgis: belajar memainkan simbol politik tanpa berkata sepatah pun. Dalam politik simbol, diam adalah bentuk pernyataan paling keras.
Ketidakhadiran Puan pada upacara penganugerahan 10 November kiranya bukanlah akhir dari cerita, melainkan babak baru dari drama ideologis PDIP yang selalu beroperasi di antara memori dan kuasa.
Di saat yang sama, trilogi Soeharto–Sarwo Edhie–Gus Dur menunjukkan bagaimana partai ini masih bernegosiasi dengan masa lalunya: dari penolakan terhadap Soeharto, ambivalensi terhadap Sarwo Edhie, hingga rekonsiliasi dengan Gus Dur.
Dalam kacamata dramaturgi, Megawati memainkan peran ganda: negarawan yang menimbang kepentingan bangsa, sekaligus penjaga altar sejarah keluarga.
Panggung politik Indonesia mungkin terus berubah, tetapi PDIP tampak berusaha memastikan bahwa narasi Soekarnoisme tidak dikubur oleh rekonsiliasi yang terlalu cepat. (J61)
