Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Saat Bobby Nasution dan Masinton Pasaribu tampil mesra selama proses penyelesaian administratif empat pulau Aceh-Sumut, muncul pertanyaan, apakah ini sinyal rujuknya Jokowi dan PDIP? Atau hanya panggung keharmonisan semu demi kepentingan sesaat? Simbol dan gestur politik sendiri seringkali lebih dalam dari yang terlihat. Mengapa demikian?
Sengketa batas wilayah berupa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara bukanlah isu politik baru. Namun, penyelesaiannya pada era Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025 menjadi momen penting, bukan hanya dari sisi administratif dan teritorial, tetapi juga sebagai panggung simbolik bagi aktor-aktor politik yang selama ini berada dalam friksi tajam.
Di tengah suasana penyelesaian yang berlangsung damai dan konstruktif, muncul sebuah pemandangan yang tak kalah signifikan secara politis, yakni saat Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), tampil harmonis dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang juga merupakan salah satu elite PDIP dan pernah menjadi pengkritik keras Presiden Jokowi.
Konteksnya, sengketa pulau tersebut, melibatkan wilayah administratif yang dipimpin oleh politisi PDIP itu.
Dalam politik Indonesia yang sarat simbolisme dan pembacaan gestur, momen ini tak bisa dibaca sebagai kebetulan belaka. Bisa saja, hal itu mengandung implikasi, baik sebagai sinyal “sekalian” menuju rujuknya relasi Jokowi dan PDIP, atau sebaliknya, sebagai upaya “pengelolaan kesan” yang memperhalus retakan politik yang belum sepenuhnya pulih.
Untuk memahami dinamika ini secara lebih tajam, konsep symbolic interactionism dan elite reconciliation dalam kajian politik transaksional kiranya dapat menjadi rujukan.
Interaksi di antara Bobby dan Masinton menjadi titik masuk yang menarik untuk membongkar apakah ini sekadar performatif atau benar-benar substansial dalam membangun ulang hubungan Jokowi dengan rumah ideologis yang dulu membesarkannya PDIP?
Pintu & Politik Lintas Loyalitas?
Sebagai kepala daerah muda dan menantu Presiden Jokowi, Bobby selama ini dikenal lincah memainkan peran di dua kaki, yakni tetap tampak menghormati jalur struktural PDIP yang dulu mengusungnya, namun juga membuka jalur komunikasi dan dukungan dengan barisan politik Jokowi di luar PDIP.
Setelah Pilpres 2024, ketika Jokowi resmi “pecah kongsi” dengan Megawati Soekarnoputri, posisi Bobby menjadi krusial setelah sukses memenangkan Pilkada 2024 Sumatera Utara.
Bobby seakan bertransformasi, bukan sekadar figur politik lokal, tetapi juga semacam proxy untuk menguji bagaimana “representasi Jokowi” tetap bisa berinteraksi dengan PDIP melalui kader-kader yang lebih cair.
Dalam konteks ini, kebersamaan Bobby dengan Masinton, tokoh PDIP garis keras yang selama ini dikenal kritis terhadap Jokowi selama Pemilu dan Pilpres 2024, menjadi semacam disruptive gesture.
Dalam pendekatan symbolic interactionism, tindakan politik seperti ini adalah bentuk komunikasi tersirat yang bisa dibaca oleh para aktor politik lain, salah satunya sebagai sinyal negosiasi atau kompromi.
Masinton, di sisi lain, bukanlah figur sembarangan di tubuh PDIP. Ia adalah suara vokal dalam dinamika internal partai yang berani mengkritik Jokowi secara terbuka, terutama soal “dinasti politik” dan penyimpangan dari garis ideologis PDIP.
Namun, setelah kemenangan Prabowo-Gibran, posisi Gibran sebagai Wapres yang tak terelakkan, kemenangan Bobby di Sumatera Utara, dan kemenangan Masinton sendiri di Tapanuli Tengah, PDIP seolah dihadapkan pada dilema, terus menjaga jarak dengan keluarga Jokowi atau mulai mencari titik temu baru.
Keakraban Masinton dan Bobby kiranya bisa dibaca sebagai eksperimen peredaan ketegangan, yaitu bagaimana dua figur yang secara identitas politik berbeda bisa bekerja sama dalam konteks lokal, lalu menjadi contoh bagi harmonisasi skala nasional.
Dalam istilah John Higley and Michael Burton, ini adalah bentuk elite settlement, yaitu ketika konflik antar elite politik diselesaikan atau diredakan, baik secara formal, informal, atau “nggak sengaja” melalui jejaring sosial dan kompromi simbolik.
Namun, kemungkinan lain kiranya juga patut menjadi catatan, utamanya soal probabilitas stage-managed harmony atau “panggung damai” yang dibangun demi stabilitas publik dan kelangsungan pemerintahan daerah pasca sengketa wilayah.
Apalagi Bobby membutuhkan dukungan struktural dari kepala daerah kader PDIP di Sumut, sementara Masinton membutuhkan legitimasi kerja sama lintas afiliasi agar tak terjebak dalam posisi isolatif pasca kekalahan PDIP di Pilpres.
Kembali ke pertanyaan utama artikel interpretatif ini, apakah akur Bobby dan Masinton adalah sinyal akur Jokowi dan PDIP?
Lagi Ada Perlunya Aja?
Dalam politik Indonesia, “akur” sering kali bukan tentang kesepakatan ideologis, tapi lebih soal transactional peace. Bobby dan Masinton bisa saja menjadi channel komunikasi informal untuk menjembatani Jokowi dengan PDIP dalam derajat tertentu, tapi efektivitasnya tergantung pada intensi Megawati dan elite PDIP lainnya.
Jika Megawati melihat peluang untuk merangkul kembali jejaring kekuasaan Jokowi, dengan syarat tertentu, misalnya dukungan terhadap regenerasi partai atau pencalonan Puan di masa depan, maka Bobby atau Gibran mungkin bisa menjadi salah satu figur yang memuluskan jalan.
Tetapi, jika luka ideologis dan personal terlalu dalam, maka Bobby hanya akan dianggap “cabang Jokowi” yang perlu diawasi, bukan dirangkul oleh PDIP.
Politik Indonesia seringkali berjalan di atas panggung simbolik yang tak sepenuhnya mencerminkan realitas substansial. Hubungan Bobby dan Masinton bisa saja menjadi awal rekonsiliasi, bisa pula hanya simulakra, tiruan keharmonisan yang dikonstruksi demi kelangsungan kekuasaan jangka pendek.
Pertanyaannya kini, apakah gesture Bobby dan Masinton hanya panggung sandiwara, atau memang benar-benar awal dari babak baru hubungan Jokowi dan PDIP yang lebih rasional dan strategis? Waktu dan manuver berikutnya akan menjawab. (J61)
