Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Bobby Nasution mencuri perhatian sebagai Gubernur termuda dengan langkah berani namun sarat kontroversi. Dari anggaran nyeleneh hingga polemik pulau perbatasan, ia tampil di persimpangan antara warisan Jokowi dan ambisi politik mandiri. Sedang membangun citra atau sekadar bayangan dinasti? Mengapa?
Dalam lanskap politik pasca-Jokowi, figur-figur baru yang diasosiasikan dengan kekuasaan sebelumnya seolah mengalami ambiguitas legitimasi. Salah satu tokoh yang menonjol dalam pusaran ini adalah Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo sekaligus Gubernur Sumatera Utara termuda saat ini.
Dalam konteks ini, posisi Bobby tak lagi hanya tentang jabatan formal, tetapi bagaimana ia memainkan peran dalam kesinambungan (dan mungkin distorsi) dari post-Jokowi power network.
Sejak menjabat sebagai Wali Kota Medan hingga kini menjadi Gubernur Sumut, Bobby tak pernah lepas dari sorotan, baik karena keputusan kebijakan maupun aura kontroversial yang menyertainya.
Ia seketika menjadi magnet politik, bukan hanya karena relasi kekerabatan dengan Jokowi, tapi karena seolah tampil sebagai representasi baru aktor yang sedang membangun pijakan lebih besar di kancah nasional.
Dalam konteks politik patron-klien Indonesia, posisi Bobby menarik, yakni berada di persimpangan antara warisan dinasti politik dan aspirasi kekuatan lokal yang otonom.
Dalam kasus Bobby, impresi terhadap eksistensi dan kinerjanya tampak terbagi ke dalam dua perspektif, disukai oleh sebagian karena kesan tegas dan berani mengambil keputusan, tapi juga dicurigai karena posisinya sebagai bagian dari jejaring kekuasaan Jokowi di mana sangat rentan dengan tendensi minor.
Di titik ini, diskursus mengenai Bobby menjadi jauh lebih menarik mengingat beberapa dinamika politik-pemerintahan yang terjadi. Mengapa demikian?
Strategi Politik Kontroversi?
Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa langkah kebijakan Bobby Nasution tampak menimbulkan polemik yang menempatkannya di posisi liminal atau perbatasan antara reformis dan oportunis.
Kasus terbaru adalah polemik penetapan empat pulau perbatasan yang sebelumnya berada dalam yurisdiksi Provinsi Aceh, namun kemudian secara administratif diputuskan masuk ke wilayah Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Meskipun Bobby mengklarifikasi bahwa keputusan itu datang dari pemerintah pusat, pernyataan ini justru menegaskan betapa ambivalen relasinya dengan pusat kekuasaan, yakni ketika menguntungkan, Bobby menjadi representasi afirmatif dari kekuatan Jakarta (dan atau Solo). Tetapi ketika kontroversial, ia bersandar pada alibi teknokratis dan posisi pasif.
Tak hanya itu, penganggaran Rp860 juta untuk pemindahan narapidana ke Nusakambangan juga mendapat sorotan tajam, dengan sebagian publik mempertanyakan efektivitas dan urgensinya.
Meski begitu, Bobby sempat mendapat apresiasi karena mencoret anggaran-anggaran yang dianggap “tak masuk akal”, seperti pembelian tusuk gigi senilai Rp100 juta dan lain sebagainya. Ihwal yang menunjukkan upaya membangun citra sebagai pemimpin yang rasional dan berpihak pada efisiensi birokrasi.
Namun, apakah semua ini adalah bentuk pembentukan karakter “strongman” yang cerdik, atau justru tanda bahwa legitimasi Bobby masih goyah dan perlu terus dimanipulasi secara performatif?
Dalam studi tentang politics of spectacle, tindakan-tindakan kontroversial atau dramatis sering kali bukan sekadar hasil kebijakan teknokratis, tetapi merupakan simbol yang dimaksudkan untuk menciptakan narasi politik tertentu, yakni bahwa pemimpin sedang bekerja, mengambil risiko, dan berani berbeda.
Dalam konteks ini, kontroversi bukanlah disfungsi, melainkan bagian dari strategi simbolik untuk memperkuat citra politik.
Dengan kata lain, Bobby mungkin memang bisa saja dijuluki sebagai “Mr. Controversy”, tapi bukan karena ia tak hati-hati, melainkan justru karena ia memahami pentingnya politik pencitraan di era diseminasi digital dan fragmentasi opini publik.
Lalu, apa maknanya andai memang benar demikian?
Menuju Ikon “Indonesia Barat”?
Kini, dengan absennya Jokowi dari tampuk eksekutif nasional dan Gibran yang bermain di level pusat sebagai wapres, secara politik Bobby berada dalam posisi unik, yaitu apakah ia akan menjadi sekadar perpanjangan dinasti atau bertransformasi menjadi aktor otonom yang merepresentasikan kekuatan lokal baru yang khas?
Meski telah menjadi kader Partai Gerindra, identitas Bobby agaknya tetap tak bisa dipisahkan dari warisan Jokowi. Di satu sisi, ini membuka pintu politik yang besar, yaitu akses terhadap elite nasional, media, dan jejaring infrastruktur politik.
Namun, sisi lainnya adalah beban representasi yang berat karena ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar figur bayangan yang hanya hadir karena relasi kekerabatan.
Konsep “local strongman” dari Edward Aspinall dalam konteks Indonesia memberikan perspektif menarik: pemimpin daerah yang kuat secara politik dan ekonomi, yang bisa menjadi aktor kunci dalam negosiasi dengan pemerintah pusat, bahkan menjadi kingmaker atau calon elite politik nasional.
Sumatera Utara, dengan sejarah panjang kekuatan etno-politik dan ekonomi yang kompleks, tampaknya menjadi panggung ideal bagi Bobby untuk mengukuhkan citra ini. Jika berhasil memposisikan diri bukan sebagai satelit kekuasaan pusat tapi sebagai representasi aspirasi lokal, maka Bobby bisa mengubah posisinya dari sekadar “kontroversial” menjadi konsolidator kekuatan regional yang punya bobot nasional.
Namun untuk itu, Bobby harus melewati berbagai tantangan, seperti meninggalkan bayang-bayang Jokowi, tanpa kehilangan manfaat jaringan politiknya, mengelola kontroversi secara produktif, bukan destruktif, hingga membangun basis loyalitas elektoral dan institusional di Sumatera Utara yang kokoh, sehingga punya daya tawar jangka panjang.
Selain itu, penting juga agaknya untuk menjaga keseimbangan antara populisme dan teknokrasi, antara simbolisme dan substansi kebijakan.
Mungkinkah Bobby menjadi ikon masa depan seperti Dedi Mulyadi di Jawa Barat atau Anies Baswedan di Jakarta? Bisa saja.
Namun jalan menuju ke sana tidak ditentukan oleh warisan nama belakang semata, tetapi oleh kemampuan membaca dinamika politik pasca-rezim dan keberanian memainkan peran strategis di antara kekuatan yang saling bersaing.
Bobby Nasution adalah figur yang sulit dikategorikan secara hitam-putih. Ia bukan semata dicap sebagai “boneka dinasti”, tapi juga belum sepenuhnya menjadi pemimpin visioner.
Dalam dunia politik yang makin terfragmentasi, kontroversi bisa menjadi alat konsolidasi asal dikelola dengan narasi yang tepat. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Bobby terlalu kontroversial, tetapi: apakah ia tahu bagaimana menjadikan kontroversi sebagai alat untuk membangun legitimasi?
Dengan lanskap politik nasional yang sedang mengalami reorientasi besar di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, ruang bagi aktor lokal yang punya nyali dan narasi seperti Bobby akan selalu terbuka.
Menariknya, bukan tidak mungkin saling memengaruhi dan dipengaruhi dinamika elite yang lebih senior seperti di antara Jokowi, Prabowo, hingga Megawati Soekarnoputri. (J61)
