Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Meski tak serta merta dapat dijadikan generalisir, dengan kinerja 100 hari yang cenderung jamak dinilai belum maksimal, penilaian terhadap bagaimana Presiden Prabowo Subianto memegang kendali nahkoda RI bermunculan. Utamanya, mengenai kemantapan prinsip kepemimpinan Presiden Prabowo di tengah tarik-menarik pengaruh internal maupun eksternal dalam politik kekuasaan.
Menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 28 Januari 2025, testimoni terkait progresivitas kinerja mulai bermunculan. Sayangnya, tak sesuai yang diharapkan.
Statement RI-1 bahwa dalam beberapa waktu ke depan akan menghadirkan “kejutan besar” pun terbaca sebagai pemantik, yakni agar tak terpaku pada indikator 100 hari yang secara rasional pun cukup sukar untuk bekerja secara maksimal mengelola negara besar dengan tantangan serta permasalahannya yang kompleks seperti Indonesia.
Kendati demikian, telaah kritis menjelang 100 hari pemerintahan di bawah kepemimipinannya kiranya tak keliru juga untuk tetap dilakukan.
Satu yang menarik dan nantinya memiliki probabilitas korelasi dengan pengaruh aktor lain dalam politik-pemerintahan, adalah aspek personal Prabowo sendiri, sebagai legenda hidup bangsa, pemerintahan, politik, hingga militer.
Sahabat karib di masa mudanya, mendiang Soe Hok Gie, sempat memberikan penilaiannya mengenai sosok Prabowo.
Penilaian aktivis era 60-an itu kepada Prabowo muda tercatat secara pasti di tanggal 25 Mei 1969, yang berbunyi: “Bagi saya Prabowo adalah seorang pemuda yang kehilangan horison romantiknya. Ia cepat menangkap persoalan dengan cerdas tapi naif. Mungkin kalau ia berdiam 2-3 tahun dan hidup dalam dunia yang nyata, ia akan berubah,”. Begitu tandas Soe.
Soe merujuk pada Prabowo yang saat itu baru saja kembali dari pendidikannya di luar negeri dan ingin membuat sebuah gerakan program pembangunan di seluruh Indonesia dengan melibatkan para cendekiawan muda.
Lebih spesifik, dalam catatan hariannya yang berjudul Catatan Seorang Demonstran, Soe turut menambahkan: “Prabowo mau mengambil orang untuk pimpinan-pimpinan penting (gerakan tersebut) seperti ia mau membentuk organisasi catur,”.
Catatan Soe kiranya menjadi refleksi aspek integral pemerintahan Presiden Prabowo, utamanya penunjukkan menteri. Sejauh ini, kendati dapat dipahami dari logika Machiavellian bahwa menunjuk orang kepercayaan akan mempermudah kepemimpinan, penunjukan menteri berdasarkan loyalitas dengan membandingkannya pada urgensi kebutuhan negara saat ini kiranya kurang relevan.
Nama-nama menteri loyalis Presiden Prabowo yang sejauh ini dianggap overrated, salah satunya Menteri Luar Negeri, Sugiono.
Belum lagi, persoalan inefisiensi kabinet “super gemuk” yang seolah menghambat percepatan kebijakan yang urgent. Lantas, mengapa Presiden Prabowo justru tampak memiliki rekaman garis besar kinerja yang kurang positif jelang 100 hari pemerintahannya?
Prabowo’s Self Insecure?
Sebagai seorang pemimpin yang memiliki latar belakang militer, Presiden Prabowo sering kali dikaitkan dengan sifat kepemimpinan yang tegas dan deterministik. Namun, dalam menjelang 100 hari pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka, muncul spekulasi mengenai perasaan insecure yang memengaruhi keputusannya.
Sebagai pintu masuk interpretasi, aspek ini dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang psikologis.
Pertama, sebagai mantan purnawirawan TNI di satuan elite Kopassus, Presiden Prabowo memiliki pengalaman mendalam dalam dunia militer yang penuh dengan hierarki ketat dan keputusan yang cepat.
Pengalaman ini, meskipun memperkuat keahliannya dalam strategi dan taktik, juga berpotensi menciptakan kecenderungan untuk melihat dunia melalui lensa yang “sempit” dan penuh kontrol.
Dalam konteks kepemimpinan politik, hal ini dapat berimplikasi pada gaya kepemimpinan panoptikon, di mana pemimpin merasa perlu mengawasi dan mengontrol segala aspek untuk menjaga stabilitas.
Tak sepenuhnya keliru memang, tetapi membuat manuver dan kebijakan krusial dan strategis bisa berpotensi kehilangan momentum tepat untuk tujuan yang terkait kemaslahatan rakyat.
Kedua, keputusan untuk menunjuk menteri yang dianggap sebagai loyalis, seperti Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dapat dilihat sebagai cerminan dari kebutuhan untuk memastikan lingkungan yang dapat dikendalikan.
Dalam teori psikologi kepemimpinan, hal ini dikenal sebagai kebutuhan untuk mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian, yang sering kali muncul dari ketakutan terhadap pengkhianatan atau disloyalitas.
Prabowo mungkin merasa lebih nyaman dengan orang-orang yang ia percaya sepenuhnya, meskipun keputusan ini dapat mengorbankan kompetensi dan efisiensi pemerintahan.
Ketiga, catatan Soe Hok Gie tentang Prabowo muda yang “kehilangan horison romantiknya” juga menambahkan lapisan lain pada analisis ini.
Kehilangan visi idealistik dapat menyebabkan seorang pemimpin menjadi lebih pragmatis dan berhati-hati terlalu berlebihan dalam mengambil keputusan.
Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai mekanisme pertahanan yang muncul dari pengalaman kegagalan atau kekecewaan. Prabowo, yang pernah menghadapi kekalahan dalam beberapa pemilihan presiden sebelumnya, mungkin mengembangkan kecenderungan untuk bermain aman dan menghindari risiko yang berlebihan.
Keempat, keputusan politik yang dipengaruhi oleh mood personal adalah fenomena yang umum dalam kepemimpinan. Prabowo mungkin menghadapi fluktuasi emosi yang memengaruhi cara pandangnya terhadap situasi tertentu.
Kendati demikian, “mood politik” yang cenderung negatif dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang defensif, sementara mood yang positif dapat mendorong keputusan yang lebih berani.
Dalam konteks 100 hari pertama pemerintahannya, mood politik Presiden Prabowo kiranya bisa menjadi faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan dan strategi politik yang diambil.
Faktor Spekulasi Tersandera?
Selain dari aspek psikologis, kemungkinan aspek insecure Presiden Prabowo juga dapat dianalisis dari sudut pandang politik. Dalam dunia politik yang dinamis dan penuh intrik, keputusan untuk menunjuk loyalis di pos-pos penting menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian politik tertentu.
Presiden Prabowo tampaknya lebih memilih loyalitas daripada kompetensi dalam penunjukan menteri, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pemerintahan.
Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin yang punya catatan spesifik positif, dengan plus-minusnya, seperti Presiden ke-2 RI Soeharto, mampu menyeimbangkan antara loyalitas dan kompetensi dengan menunjuk menteri-menteri berkualitas seperti Ali Alatas, Sudharmono, hingga Mochtar Kusumaatmadja.
Presiden Prabowo, meskipun memiliki sampel konkret dari sosok yang notabene adalah mertuanya itu, tampaknya belum mampu mengadopsi pendekatan yang sama.
Dalam dimensi lain, keputusan untuk menunjuk menteri berdasarkan loyalitas dapat mencerminkan ketakutan akan kehilangan kendali politik dan menghadapi resistensi dari dalam kabinet sendiri. Ini adalah bentuk insecure politik yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan.
Insecure politik Prabowo juga seakan terlihat dalam upayanya untuk mengelola pengaruh politik eksternal, seperti Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri dan PDIP.
Keputusan untuk bermain aman dengan merangkul kekuatan politik besar lainnya dapat dilihat sebagai strategi untuk menghindari konflik dan memastikan stabilitas politik.
Namun, hal ini juga menunjukkan ketidakpercayaan diri dalam memimpin secara mandiri dan mengambil keputusan yang berani tanpa bergantung pada dukungan eksternal.
Pengaruh politik Jokowi yang disebut masih kuat, turut menambah lapisan kompleksitas dalam dinamika politik Prabowo.
Kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik dapat memaksa Prabowo untuk mengambil keputusan yang kompromistis, yang pada akhirnya dapat memperkuat persepsi publik bahwa ia “tersandera” oleh pengaruh politik lainnya.
Interpretasi kritis ini tentu tak serta merta menegasikan upaya konstruktif sesungguhnya yang memang telah dilakukan Presiden Prabowo dan jajarannya. Ini lebih sebagai bentuk masukan konstruktif yang mungkin dapat dipertimbangkan demi kebaikan bersama dalam berbangsa, bernegara, berpolitik, dan berkehidupan yang sejahtera. (J61)
