Dengarkan artikel ini:
Hasil hitung cepat (quick count) dari berbagai lembaga survei menunjukkan calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, tidak akan melanjutkan perjuangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Apakah ini saatnya Anies kembali ke DKI Jakarta?
“Is you say, ‘Daddy’s home, home for me’” – Usher, “Hey Daddy (Daddy’s Home)” (2010)
Dengan koreografi yang begitu meliuk-liuk, pria ini bermanuver menunjukkan keahliannya dalam mengolah tubuh. Dalam video klipnya, Usher menghibur kembali TikTok dengan lagu lamanya “Hey Daddy (Daddy’s Home)” (2010).
Lagu itu bercerita tentang kembalinya seorang lelaki ke rumahnya. Di rumahnya, pasangannyapun menunggu dan siap untuk bertemu lagi dengan laki-laki itu.
Mungkin, cerita yang sama juga bisa diaplikasikan dalam dunia nyata, khususnya dalam dunia politik Indonesia. Namun, kali ini, lelaki ini bukan sosok yang pandai mengolah gerakan tubuh, melainkan pandai dalam mengolah kata.
Sosok itu adalah calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan. Setelah berbagai hasil hitung cepat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dibuka ke publik, Anies kemungkinan besar tidak akan melanjutkan perjuangannya di tahun politik ini.
Namun, seperti kata banyak orang, pintu lain akan terbuka saat satu pintu telah tertutup. Pintu itu bisa jadi adalah pintu Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.
Berdasarkan jadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan digelar pada 27 November 2024. Pendaftaran pasangan calon (paslon) akan dilaksanakan 27-29 Agustus 2024.
Anies-pun baru menjabat Gubernur DKI Jakarta selama satu periode, yakni pada tahun 2017-2022. Artinya, Anies masih memiliki kesempatan untuk mendaftar guna maju sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada akhir Agustus nanti.
Lantas, mungkinkah Pilgub DKI 2024 bisa menjadi “pintu lain” bagi Anies? Mengapa Anies perlu mempertimbangkan “pintu lain” ini?
Karier Anies Belum Habis?
Layaknya pekerjaan-pekerjaan lain, politisi juga memiliki perjalanan karier mereka. Bukan tidak mungkin, karier politik seorang politisi juga bisa melampaui jenjang-jenjang yang lebih tinggi – misal hingga mencapai jabatan tertinggi di cabang eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif.
Presiden ke-44 Amerika Serikat (AS) Barack Hussein Obama, misalnya, tidak serta merta menjadi leader of the free world. Dalam karier politiknya, Obama mengawali perjalanannya dari seorang pengacara hak sipil di Davis, Miner, Barnhill & Galland pada tahun 1993.
Seiring berjalannya waktu, Obama akhirnya terpilih menjadi senator Illinois pada tahun 1997-2004 dan menjadi senator AS pada tahun 2005-2008. Obama akhirnya berhasil menjadi presiden AS selama dua periode, yakni pada tahun 2009-2013 dan 2013-2017.
Hal yang sama bisa saja juga berlaku untuk seorang Anies. Layaknya Obama, Anies juga memulai karier politiknya dengan bergerak di bidang sosio-politik.
Saat menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina, Anies menginisiasi sebuah gerakan edukasi bernama Indonesia Mengajar pada tahun 2009. Nama Anies menjadi populer di tingkat nasional dengan inisiatif uniknya untuk menyebarkan lulusan-lulusan perguruan tinggi untuk mengajar di berbagai wilayah Indonesia.
Bukan tidak mungkin, popularitas Anies ini juga yang akhirnya mengantarkan dirinya untuk memiliki ambisi politik. Ini terlihat dari manuver Anies pada tahun 2013 yang turut menjadi peserta bakal calon presiden (bacapres) di konvensi Partai Demokrat – partai yang kala itu dipimpin oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Manuver Anies untuk mengincar jenjang karier politik yang lebih tinggi ini sejalan dengan penjelasan Gordon S. Black dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Political Ambition: Career Choices and the Role of Structural Incentives.
Dalam tulisan itu, Black menjelaskan bahwa politisi memiliki kecenderungan untuk mengincar jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Misal, seorang gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi bukan tidak mungkin akan mengincar jabatan eksekutif di tingkat nasional.
Hal yang sama juga ada pada Anies. Setelah selesai menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada tahun 2022 kemarin, Anies-pun mengincar jabatan presiden dengan menjadi kandidat presiden pada Pilpres 2024.
Kini, setelah kemungkinan untuk memenangkan Pilpres 2024 menjadi semakin kecil, bukan tidak mungkin, Anies perlu mencari cara agar tetap menjalankan ambisinya sebagai politisi, yakni untuk menjadi presiden RI.
Lantas, mengapa menjadi gubernur DKI Jakarta kembali bisa menjadi langkah strategis untuk karier Anies ke depan? Apakah menjadi gubernur kembali adalah satu-satunya pilihan Anies?
Anies Perlu Kembali ke DKI?
Kembali menjadi gubernur DKI Jakarta bisa menjadi jawaban untuk Anies. Pasalnya, Anies harus tetap menjadi pembahasan di publik untuk menjadi presiden RI di masa mendatang.
Menjaga pembahasan politik atas si politikus bisa menjadi penting. Ini berkaitan juga dengan prinsip dalam pemasaran (marketing), yakni konsep top-of-mind awareness (TOMA).
TOMA sendiri, mengacu pada tulisan Ulla Hakala, Johan Svensson, dan Zsuzsanna Vincze yang berjudul Consumer-based Brand Equity and Top-of-mind Awareness: A Cross-country Analysis, didefinisikan sebagai bagaimana sebuah produk bisa diingat selalu oleh konsumen tanpa memerlukan bantuan untuk mengingat-ingat kembali.
Contoh paling sederhana adalah ketika konsumen membutuhkan air mineral. Tanpa perlu mengingat-ingat kembali, konsumen bisa saja memilih produk yang paling dia kenal dan ingat untuk dibeli.
Hal yang sama juga berlaku dalam politik. Dengan sosok politikus – atau entitas politik lainnya – selalu ada dalam ingatan publik, sosok itu akan selalu menjadi salah satu preferensi dalam pasar suara.
Bila kecil kemungkinan Anies bisa menjadi presiden di tahun 2024 ini, ada sejumlah jalan yang bisa dilakukan Anies agar bisa selalu berada dalam TOMA masyarakat, yakni menggunakan bias negativitas, menjadi bagian dari pemerintah, atau menjadi pejabat publik yang tidak terikat langsung dengan pemerintah.
Anies bisa saja menggunakan bias negativitas, yakni dengan terus-menerus mengkritik pemerintah. Pasalnya, narasi-narasi negatif bisa menarik perhatian lebih dari publik.
Kedua, Anies bisa saja menjadi bagian dari pemerintahan selanjutnya – misal dengan menjadi menteri atau pejabat pemerintahan eksekutif. Namun, kemungkinan ini menjadi sulit bila Anies tetap mengajukan narasi perubahan.
Ketiga, Anies bisa saja menjalankan peran eksekutif tetapi berada di luar lingkaran pemerintah pusat yang baru. Ini bisa dilakukannya dengan menjabat sebagai kepala daerah yang membuatntya lebih terbebas dari pengaruh pusat dengan adanya otonomi daerah.
Kemungkinan ketiga bisa saja terjadi. Bila melihat kembali hasil hitung cepat, Anies masih berada di ingatan publik DKI Jakarta. Apalagi, Anies sebelumnya menjabat sebagai gubernur mereka.Well, keputusan untuk mengikuti langkah Usher yang memilih pulang ke rumah tetaplah berada di tangan Anies. Apakah Anies akan memilih untuk “pulang ke rumah” di pemerintahan DKI Jakarta? Tidak ada yang tidak mungkin. (A43)
