HomeHeadline“Lingkaran Setan” di Balik Normalisasi Saudi-Israel

“Lingkaran Setan” di Balik Normalisasi Saudi-Israel

Kecil Besar

Rencana normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel tampaknya hanya akan mengutungkan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) untuk melanggengkan kekuasaannya.


PinterPolitik.com

Hubungan Arab Saudi dan Israel kian dekat, bahkan menuju kemungkinan adanya normalisasi hubungan diplomatik antar kedua negara.

Hal ini terlihat ketika pemimpin de facto Kerajaan Saudi Mohammed bin Salman (MbS) dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu saling berbalas pesan rekonsiliatif.

Salah satunya, Israel mengucapkan selamat kepada Arab Saudi saat merayakan Hari Nasional mereka yang ke-93 pada Sabtu (23/9) lalu.

Bahkan, dalam wawancara dengan Fox, sebuah stasiun televisi Amerika Serikat (AS), MbS mengklaim jika negaranya dan Israel kian dekat dengan sebuah kesepakatan.

Putra Mahkota Kerajaan Saudi itu dengan percaya diri menyebutkan jika kesepakatan ini akan menjadi sebuah kesepakatan yang sangat bersejarah sejak perang dingin. Sampai saat ini negosiasi antar kedua negara yang ditengahi AS masih berlangsung.

perdana menteri baru saudi mbs ed.

Klaim itu tak hanya dari MbS, PM Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya di Majelis Umum PBB juga mengatakan hubungan Israel dan Arab Saudi sedang berada di titik puncak perdamaian.

Jika kemungkinan kesepakatan normalisasi terwujud, ini tampaknya secara dramatis akan merubah geopolitik Timur Tengah.

Bukan tidak mungkin dengan terwujudnya normalisasi itu akan membuka sebuah lembaran baru antara Israel dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Hal itu pun diakui oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Eli Cohen yang menyebutkan jika perdamaian dengan Arab Saudi berarti perdamaian dengan dunia Muslim yang lebih luas.

Lantas, dengan latar belakang Israel yang kerap kali berkonflik dengan negara-negara Muslim, mengapa Arab Saudi bersedia untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel?

Arab Saudi Cari Aman?

Normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel tak lepas dari peran AS sebagai sekutu lama kedua negara yang terletak di Timur Tengah. Bukan sebuah rahasia lagi jika negeri Paman Sam punya kepentingan besar akan tercapainya kesepakatan Saudi dan Israel.

Baca juga :  Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dalam kepentingan Joe Biden sebagai Presiden AS, dia tampaknya ingin mendulang popularitas jelang Pemilu AS tahun depan jika berhasil berperan dalam perdamaian antara Saudi dan Israel.

Namun, lebih dari itu, kepentingan AS di Timur Tengah jauh lebih penting dibandingkan dengan kepentingan Biden pribadi.

AS tampaknya memiliki indikasi sedang melakukan distribution of power di kawasan Timur Tengah dengan mendamaikan Saudi dan Israel yang merupakan dua sekutu terpenting mereka di Timur Tengah.

Paman Sam yang selama ini memiliki hegemoni di Timur Tengah tampaknya mulai khawatir ketika Arab Saudi di bawah kepemimpinan MbS mulai dekat dengan Tiongkok. Hal itu yang tampaknya menjadi alasan AS melunak ke Iran terkait pengembangan nuklir mereka.

Dengan melunaknya AS terkait program nuklir Iran, hal ini akan menjadi sebuah ancaman bagi Saudi yang merupakan rival Iran.

Iran kiranya menjadi senjata AS untuk menekan Saudi untuk kembali mendekat ke mereka dan perlahan meninggalkan Tiongkok.

Taktik AS ini tampaknya cukup berhasil membuat Saudi kembali mendekat ke mereka. Arab Saudi pun menyertakan syarat pakta pertahanan dari AS agar mereka setuju menormalisasi hubungan dengan Israel.

Saudi akan mendapatkan jaminan perlindungan keamanan penuh jika diserang dari luar, terutama dari Iran yang memiliki senjata nuklir, meskipun Saudi dan Iran sudah menormalisasi hubungan diplomatik.

Selain itu, Saudi juga menyertakan syarat agar AS membantu pengembangan nuklir. Di tahap ini, Saudi tidak meminta ahli dari AS untuk membangun reaktor nuklir, namun Saudi akan menyediakan lahan sedangkan operatornya adalah AS.

infografis mbs ubah saudi jadi sekuler

MbS Pemenangnya?

Dalam proses negosiasi terkait normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel, MbS cukup cerdik memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin de facto Arab Saudi.

Baca juga :  Jebakan Rindu Soeharto?

Dalam jajak pendapat yang dilakukan Arab Youth Survey belum lama ini, hanya 2 persen kaum muda Saudi yang setuju dan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel.

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Uni Emirat Arab dan Mesir yang mencapai angka 75 dan 73 persen, yang mana kaum mudanya mendukung hubungan diplomatik dengan Israel.

Meskipun ide tentang normalisasi dengan Israel tidak populer di dalam negeri, MbS dengan rezim kekuasaan mutlaknya berhasil mengabaikan ketidaksetujuan publik asalkan terdapat keuntungan bagi Kerajaan Saudi.

Dengan begitu, tak berlebihan kiranya jika perjanjian normalisasi Saudi dan Israel ini dinilai demi kepentingan MbS.

Apalagi, konteksnya semakin menarik apabila menyadari bahwa Arab Saudi adalah pusat peradaban Islam saat ini. Dengan negatifnya sentiment terhadap Israel, bukankah seharusnya terjadi resistensi dari masyarakat terhadap usaha normalisasi dengan Israel?

Bertolak dari keganjilan tersebut, kita dapat membuat hipotesis berikut. Dengan kekuasaan MbS yang terbilang mutlak, ia tampaknya berhasil menciptakan kondisi agar masyarakat Arab Saudi tunduk terhadapnya.

Singkatnya, ini adalah praktik yang menempatkan rasa takut di atas rasa cinta. Praktik itu adalah strategi kekuasaan yang begitu tua. Kita misalnya dapat menemukannya dalam buku Il Principe karya Niccolo Machiavelli yang terbit pada tahun 1532.

Salah satu nasihat Machiavelli dalam Il Principe berbunyi: “Manusia akan membela orang yang mereka takuti, dibanding yang mereka cintai. Rasa takut tidak akan pernah gagal”.

Machiavelli menambahkan bahwa cinta adalah kuasa itu sendiri, sedangkan ketakutan adalah buah dari kekuasaan.

Hal itu seakan menekankan cara bagaimana MbS mempertahankan kekuasaannya sebagai pemimpin de facto Arab Saudi dengan tidak memperdulikan ketidaksetujuan masyarakatnya terhadap normalisasi hubungan dengan Israel.

Menarik untuk melihat berhasil atau tidaknya skenario yang direncanakan MbS terkait normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel. (S83)

spot_imgspot_img

#Trending Article

‘Teach You a Lesson’: Fantasi Indonesia?

Serial Korea soal negara yang mengirim inspektur ke sekolah jadi sorotan. Mungkinkah fantasi itu yang sebenarnya dibutuhkan guru Indonesia?

IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?

Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan “ijazah birokrat” otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi “alat” untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi “Diusik” PBB? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?