Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina mengaku berada pada urutan ke-5 dalam pengambilan kebijakan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.
“Top five, no debatin’. Top five, top five, top five” – Drake, “Grammys” (2016)
Di dunia yang penuh dengan persaingan ini, tidak jarang kita harus digolong-golongkan berdasarkan kompetensi. Dari kompetensi yang kita punyai, nama-nama kita kemudian diberi nomor menjadi sebuah peringkat.
Hmm, pembuatan peringkat seperti ini mungkin paling kentara ketika kita dulu masih duduk di bangku sekolah. Gimana nggak tuh? Setiap selesai ujian tengah semester (UTS) dan akhir semester (UAS), muncul tuh peringkat-peringkat yang nantinya turut menjadi pengetahuan orang tua kita.
Beuh, harus siap-siap mental lah pokoknya kalau daftar nama yang disertai angka-angka berurutan itu udah keluar. Kalau nama kita di atas, ya, alhamdulillah. Kalau berada di bawah-bawah, hmm, siap-siap kena amarah orang tua.
Namun, sadar atau tidak, kebiasaan untuk bersaing antara satu sama lain dan mengikuti sistem peringkat seperti ini akhirnya terbawa ke kehidupan kita sehari-hari hingga saat ini. Seakan-akan, cara hidup dengan peringkat sudah terinternalisasi ke dalam benak kita secara mendalam.
Mungkin, inilah yang dirasakan oleh Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Soalnya nih, beberapa waktu lalu, Pak Ahok bilang bahwa dirinya hanyalah nomor lima di balik kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Katanya sih, di nomor satu, ada presiden yang kini dijabat oleh Joko Widodo (Jokowi). Kedua, ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Ketiga, urutan itu diikuti oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Keempat, ada Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati.
Baru, di urutan kelima, ada Pak Ahok yang menjabat sebagai Komut Pertamina. Hmm, padahal ya, kan, dulu Pak Ahok diharap-harapkan tuh jadi sosok yang membenahi berbagai persoalan dan kelumit yang ada di Pertamina.
Hmm, secara nggak langsung, ini bisa dibilang sebagai upaya untuk menghindari kesalahan sih. Mengacu pada R. Kent Weaver dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Blame Avoidance, politisi akan berusaha menyebarkan – atau bahkan menghindari – kesalahan ketika situasi kesalahan itu semakin sulit untuk dihindari.
Eh, tapi nih, Pak Ahok, bukannya nomor lima itu masih tinggi ya? Banyak lho list atau peringkat justru lebih dari lima doang.
Forbes 30 Under 30, misalnya, punya 30 nama yang bahkan dipilih dari list yang isinya 600. Nggak hanya Forbes 30 Under 30, Billboard Hot 100 juga malah banyak juga tuh – kurang lebih ada seratus lagi yang sedang populer.
Hmm, top five tentu masih peringkat yang tinggi lah. Hampir dijamin deh, kalau misalnya kita dapat peringkat kelima di kelas, orang tua bakal tetap merasa bangga dan pasti nggak bakal marah-marah kok.
Apa Pak Ahok masih tetap sombong nih dengan peringkat kelimanya di Pertamina? Hmm, kalau gitu, harusnya Pak Ahok tetap berpengaruh dong di pengambilan kebijakan Pertamina. Bukan begitu? (A43)
