HomeCelotehJokowi-PDIP Menuju "Pisah Ranjang"?

Jokowi-PDIP Menuju “Pisah Ranjang”?

“Bayangkan kementerian yang ditempati oleh PDIP dianggap kurang seksi gitu, Mendagri juga tidak ditempati oleh PDIP. Jadi menurut saya, wajar saja partai utama, partai pendukung merasakan ketidaknyamanan, dan menginginkan adanya reshuffle”. – Siti Zuhro, Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


PinterPolitik.com

Beberapa hari terakhir ini publik memang diramaikan oleh pernyataan politisi-politisi PDIP yang mulai “menyindir” dan bahkan bisa dibilang “mengkritik” menteri-menteri di pemerintahan Presiden Jokowi. Politikus PDIP Darmadi Durianto misalnya, adalah salah satu orang yang cukup keras melancarkan kritik tersebut.

Tak tanggung-tanggung, ia meminta agar Presiden Jokowi mencopot para menteri yang dianggap tidak fokus bekerja dan sudah mulai bermanuver mempersiapkan diri menuju Pilpres 2024. Ia bahkan meminta Pak Jokowi untuk segera menyiapkan nama-nama yang lebih cocok untuk menjadi pengganti para menteri yang bermasalah.

Bahkan, lebih “mengerikan” lagi, Durianto sampai menyinggung-nyinggung soal kemungkinan terjadinya kudeta merangkak. Hmmm, ini maksudnya gimana ya? Bedanya sama kudeta duduk dan kudeta berdiri apa ya? Uppps.

Mungkin maksudnya kudeta secara perlahan-lahan kali ya. Kalau kudeta berlari itu kan yang kejar daku kau kutangkap. Uppps. Ditangkap karena tuduhan makar maksudnya. Hehehe.

Apapun itu, yang jelas apa yang disampaikan oleh Durianto ini sebetulnya senada dengan yang diutarakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Beberapa hari lalu, doi juga bicara tentang menteri yang dianggap tengah bermanuver untuk Pilpres 2024. Ia menyebutkan bahwa akibat manuver tersebut, menteri yang bersangkutan jadi nggak fokus kerja.

Beh, makan gaji buta dong ya. Plus pencitraan pula.

Hmm, tapi yang bikin heran, kenapa PDIP tiba-tiba ngritik-ngritik kayak gitu ya? Apa karena merasa posisinya udah nggak sesentral di periode pertama kekuasaan Pak Jokowi?

Bisa jadi sih. Ini senada dengan yang disampaikan oleh Bu Siti Zuhro. Itu loh, peneliti senior di LIPI. Menurut doi, bisa aja gejolak yang ditimbulkan oleh PDIP ini terjadi karena partai banteng itu merasa posisinya di sana-sini udah mulai tergeser loh.

Mendagri misalnya, udah bukan lagi diisi sosok dari PDIP. Padahal posisinya sangat vital jika bicara konteks kekuasaan domestik karena menjadi penghubung pusat dan daerah. Begitupun juga dengan posisi-posisi sentral lainnya.

Hmmm, roman-romannya mungkin nggak ya Pak Jokowi sama PDIP “pisah ranjang” di tengah jalan? Apalagi, sang presiden beberapa waktu terakhir terlihat lebih dekat sama Partai Golkar loh. Coba lihat, yang ngurusin Omnibus Law itu Ketum Golkar merangkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Yang ngurus vaksin Covid-19 juga doi sama Pak Erick Thohir.

Jadi makin yakin nih PDIP merasa tersingkir, terus bikin deh wacana reshuffle dan kudeta ala-ala itu. Uppps.

Wih, tapi kalau beneran pisah kongsi, seru juga ya. Soalnya PDIP sama Pak Jokowi bakal jadi kayak Vin Diesel dan Paul Walker di seri Fast and Furious. Begitu dekat dan saling mendukung. Sebelum akhirnya berpisah dan diiringi lagu: “It’s been a long day without you my friend”. Uppps. Hehehe.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Anies Menuju Mendikbud Prabowo atau Gubernur Jakarta?

Pasca kalah di Pilpres 2024, banyak pertanyaan muncul terkait jabatan politik apa yang akan diduduki Anies Baswedan.

Anies Kalah Karena Tak Lawan Politik Identitas?

Pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Di atas kertas, Anies yang secara track record dan citra publik begitu menjanjikan untuk jadi Presiden RI, nyatanya belum mampu meraih peruntungan di Pilpres kali ini. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Benarkah ini karena posisi Anies yang tak tegas melawan fabrikasi isu politik identitas yang kerap diarahkan padanya?

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.