HomePolitik & FigureUntuk Menghindari Hubungan Buruk, Tiongkok Ajak Komunikasi AS

Untuk Menghindari Hubungan Buruk, Tiongkok Ajak Komunikasi AS

Trump memang sering mengkritik Tiongkok dalam masa kampanye-nya, bahkan ia pernah menyebut akan menaikkan biaya impor barang Tiongkok hingga 45%.


pinterpolitik.com  Jumat, 27 Januari 2017.

JAKARTA – Amerika Serikat akhirnya mempunyai Presiden baru yang menggantikan Presiden Barrack Obama, Seorang pebisnis kontroversial yang selalu diragukan kemampuannya untuk memimpin AS tersebut adalah Donald Trump, yang dilantik pada hari Jumat (20/1) lalu.

Belum lama ini Trump kembali membuat Tiongkok marah, Trump mencetuskan bahwa pemerintah AS tidak perlu harus berpegang pada kebijakan lamanya, bahwa Taiwan merupakan bagian dari “One China Policy”.  Hal ini jelas memicu kemarahan Tiongkok yang sebelumnya sudah dibuat kesal dengan percakapan telepon Trump dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.

Prinsip “One China Policy” itu sendiri adalah prinsip dimana Taiwan tidak boleh berdiri sendiri sebagai negara dan harus dibawah kekuasaan dari Republik Tiongkok. Isu Taiwan sangat sensitif bagi Tiongkok, yang menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang. Pemerintah Tiongkok sangat curiga pada Tsai dan partai berkuasanya, Democratic Progressive Party. Tiongkok meyakini bahwa mereka ingin mendorong kemerdekaan resmi Taiwan, suatu hal yang sangat ditentang Beijing.

Namun belum lama ini, Tiongkok seakan melupakan pernyataan dari Donald Trump dan menyatakan kesediaan untuk berdialog dengan pemerintah baru AS untuk mempromosikan hubungan bilateral. Melalui pernyataan dari Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, ia mengatakan pemerintah Tiongkok ingin berdialog dengan pemerintahan baru AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, untuk menyelesaikan masalah kedua negara.

Trump memang sering mengkritik Tiongkok dalam masa kampanye-nya, bahkan ia pernah menyebut akan menaikkan biaya impor barang Tiongkok hingga 45%.

Namun, Khawatir dengan hubungan bilateral yang dapat terganggu, Xi Jinping akhirnya memutuskan menghubungi Trump untuk membicarakan masa depan dari Tiongkok – AS.

Baca juga :  Mixue-isasi Tiongkok Hantui Indonesia?

“Faktanya membuktikan bahwa kerjasama merupakan pilihan paling tepat untuk Tiongkok dengan AS,” ujar Xi Jinping.

- Advertisement -

Namun untuk mencapai kerjasama tersebut, Tiongkok pun memberikan syarat bahwa AS harus mengakui kedaulatan “One China Policy”. Niat baik Presiden Xi Jinping tersebut ternyata direspon positif oleh Presiden Trump. Trump disinyalir menyetujui bekerja sama dengan Tiongkok. Bahkan, Trump menyatakan percaya hubungan AS – Tiongkok akan mencapai pengembangan yang lebih hebat.

Jika Trump benar-benar menyetujui ajakan kerja sama tersebut, maka bisa dipastikan akan terjadi pergeseran peta politik di kawasan Asia Pasifik. Keputusan tersebut tentu saja akan mendatangkan kekecewaan, terutama dari Taiwan yang sudah sejak lama berhubungan baik dengan AS. Dengan mengakui “One China Policy”, secara tidak langsung Trump tidak mengakui kedaulatan Taiwan sebagai sebuah negara. Hal ini tentu akan memiliki dampak yang meluas, terutama dari sisi ekonomi, sebab Taiwan adalah salah satu mitra dagang AS.

Selain itu, pergeseran tersebut akan berdampak pada situasi politik di Laut China Selatan. AS di era Obama menentang kebijakan ekspansif Tiongkok di Laut China Selatan, misalnya soal sengketa pulau-pulau di Laut China Selatan dengan Negara-negara asia tenggara, seperti Filipina, Vietnam dan Malaysia.(berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Operasi Intelijen di Balik Demonstrasi Kades

Beberapa waktu terakhir ini politik nasional dihebohkan dengan demonstrasi para Kepala Desa (Kades) untuk menuntut pertambahan masa jabatan dari enam menjadi sembilan tahun. Pertanyaannya,...

Duet Sandi-RK di Pilpres 2024?

Bergabungnya Ridwan Kamil (RK) ke Partai Golkar sekiranya membawa perubahan pada peta politik nasional. Lantas, mungkinkah RK diusung Partai Golkar di Pilpres 2024? Apakah...

Ini Rahasia Retorika Intelijen Jokowi-Prabowo? 

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ditugaskan sebagai orkestrator intelijen pertahanan dan keamanan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain tampak menguak kelemahan intelijen yang secara...

Kenapa Perang Akan Selalu Terjadi

Abad ke-21 kerap disebut sebagai era perdamaian. Kendati demikian, perang sampai saat ini masih saja terjadi. Lantas, mengapa peperangan selalu ada?

Meledaknya “Bom Waktu” TKA Tiongkok?

Konflik sosial kiranya bukan lagi menjadi potensi eksistensi tenaga kerja asing (TKA) saat gesekan hingga menimbulkan korban jiwa terjadi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah....

Salahkah Menyebut Jokowi sebagai Firaun?

Emha Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun tengah menjadi perbincangan luas usai menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai firaun. Lantas, apakah keliru...

Sudah Tepatkah Kebijakan Jalan Berbayar?

Kebijakan electronic road pricing (ERP) di Singapura dinilai berhasil mengurangi kemacetan dan menyandang gelar kebijakan best practice. Namun, tepatkah Jakarta mengimplementasi kebijakan tersebut? PinterPolitik.com Peliknya permasalahan...

Politik MBS di Balik Kepindahan Ronaldo

Momen kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr FC disebut bukan kepindahan pemain sepak bola semata. Tengah didiskusikan bahwa terdapat kepentingan politik Mohammed bin Salman...

More Stories

NU dan Muhammadiyah: Berbeda Dalam Satu

Walaupun banyak pandangan yang bersebrangan, namun ada satu benang merah yang menyatukan keduanya. Antara NU dan Muhammadiyah sama-sama memiliki sikap yang toleransi dengan agama...

Tidak Ada Islam Dalam Tubuh ISIS

Kepada harian terbesar Jerman Süddeutsche Zeitung, Ebrahim mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan semua hal tentang ISIS di pengadilan pekan ini. Dia menegaskan bahwa "ISIS tidak...

Teroris Kembali Dibekuk Densus 88

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ketakutan akan teroris tetap singgah dihati masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pihak Kepolisian melalui Densus 88 Antiteror Mabes Polri terus...