HomeTerkiniUang Rupiah Baru Tidak Memuat Gambar Palu Arit

Uang Rupiah Baru Tidak Memuat Gambar Palu Arit

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menegaskan, pecahan Rupiah yang diluncurkan pada 19 Desember 2016 lalu tidak memuat simbol terlarang palu dan arit.


pinterpolitik.comRabu, 11 Januari 2017

JAKARTA – Tudingan sejumlah pihak yang menyatakan uang rupiah baru memuat gambar lambang palu arit dinilai telah membuat opini sesat di tengah masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan keterangan atas persepsi dan tudingan subyektif tersebut.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menegaskan, pecahan Rupiah yang diluncurkan pada 19 Desember 2016 lalu tidak memuat simbol terlarang palu dan arit.

Gambar yang dipersepsikan sebagai palu dan arit itu merupakan gambar saling isi (rectoverso), yang merupakan bagian dari unsur pengaman uang Rupiah. Unsur pengaman ini bertujuan agar masyarakat mudah mengenali ciri-ciri keaslian uang, sekaligus menghindari pemalsuan.

Rectoverso logo BI tersebut dicetak dengan teknik khusus, dipecah dalam dua kedua sisi mata uang. Logo BI tersebut akan terlihat utuh jika diterawang.

Rectoverso umum digunakan sebagai salah satu unsur pengaman berbagai mata uang dunia,” ujar Agus dalam siaran pers tersebut. Logo BI menggunakan teknik rectoverso mulai dipakai sejak 2000 lalu.

Sebagaimana yang kini telah beredar di masyarakat, uang rupiah baru terdiri dari 7 (tujuh) pecahan uang Rupiah kertas dan 4 (empat) pecahan uang Rupiah logam.

Bank Indonesia pun selalu memastikan terus melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaporan dan audit. Pelaksanaan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan uang rupiah selalu dijamin akuntabilitas, setidaknya dalam satu tahun dilakukan dua kali audit oleh BPK.(lip6/A15)

Baca juga :  Rupiah… Melambung Jauh Terbang Tinggi
spot_imgspot_img

#Trending Article

Mengapa Barat Bisa ‘Kuasai’ Dunia?�

Negara-negara Barat tidak dipungkiri telah jadi ‘kiblat’ dari perkembangan negara modern selama beberapa dekade terakhir. Lantas, mengapa Barat bisa lebih maju?�

Rela “Disandera” PDIP, Ganjar Bukan Jokowi?

Pemberian jabatan bagi Ganjar Pranowo di struktur DPP PDIP kiranya hanya merupakan strategi manajemen impresi temporer demi kohesivitas partai menjelang Pilkada 2024 dan tak menjadi jaminan bagi sang Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Benarkah demikian?

Operasi ‘Sudutkan’ Erick Thohir?

Berbagai persoalan melanda sejumlah BUMN. Sebagai menteri BUMN, Erick Thohir semakin tersudutkan di penghujung masa jabatannya.

Koalisi Pilkada, Tes dari Prabowo?

Partai-partai politik sedang bernegosiasi dan bicara soal koalisi-koalisi di Pilkada 2024. Mengapa ini juga penting bagi pemerintahan Prabowo nanti?

Menkominfo dan Kegagalan Menteri “Giveaway” Jokowi?

Menkominfo Budi Arie tengah mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Ini pasca kasus peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional oleh peretas Brain Chiper.

Timur Tengah, Kawasan yang Seharusnya Tak Ada?�

Sempat muncul dorongan untuk mengganti nama kawasan Timur Tengah menjadi Asia Barat. Tapi sebenarnya muncul dari mana istilah “Timur Tengah” itu sendiri?�

Bukan Retno, Prabowo Pilih Fadli Zon?

Prabowo Subianto dirumorkan tidak akan memilih Retno Marsudi sebagai Menlu. Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah Fadli Zon.

Di Balik Operasi Semi Rahasia Kaesang?

Survei elektabilitas kandidat di Pilkada 2024 mulai muncul dan Ketua Umum PSI yang juga putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep melejit di urutan pertama edisi pemilihan gubernur Jawa Tengah. Meski diiringi sentimen minor, hal ini dinilai akan dibingkai ke dalam strategi khusus bagi Kaesang agar terus relevan.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...