Efek pemberlakuan batasan dan larangan imigrasi yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mulai menyebar ke segala bidang. Salah satu bidang yang terimbas dampak lumayan besar adalah perusahaan-perusahaan teknologi di Silicon Valley, negara bagian California, AS.
pinterpolitik.com
WASHINGTON, AS – Sekitar seratus perusahaan teknologi, seperti Facebook, Github, Uber, dan Lyft, menyerahkan tandatangan pengajuan pengadilan ke sembilan US Circuit Court of Appeals, Minggu (5/2) waktu setempat. Mereka menghimpun dukungan agar gugatan itu cepat diproses di persidangan Negara Bagian Washington.
Perusahaan-perusahaan teknologi dan start up yang sebagian besar berada di Silicon Valley, mayoritas dikemudikan oleh kaum imigran. Nama-nama besar seperti Google, Facebook, Apple, Microsoft, Twitter, dan lainnya, terkena imbas langsung dari kebijakan tersebut. Pasalnya, sebagian karyawan mereka berasal dari mancanegara.
Sejumlah perusahaan itu memberikan tanggapan karena rata-rata menghadapi masalah mengenai nasib karyawannya yang tidak bisa kembali ke AS. Google sendiri langsung memanggil kembali semua karyawan – beserta keluarganya – yang tengah berada di luar negeri karena khawatir akan terkena dampaknya.
CEO Facebook Mark Zuckerberg juga merasakan hal yang sama. “Seperti kalian, saya khawatir dengan dampak kebijakan yang ditandatangani Presiden Trump,” tulis Zuck di akun Facebook pribadinya.
Satya Nadella, CEO Microsoft yang seorang imigran, bahkan bersedia memberikan bantuan hukum untuk karyawannya. Dalam memonya, Satya mencatat ada sedikitnya 76 karyawan Microsoft yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Ditemani kepala tim legalnya, Satya akan mengadakan sesi tanya jawab mengenai kebijakan Trump ini.
Sejak awal hubungan perusahaan teknologi dengan Trump memang tidak akur. Cara pandang Trump dengan bos Apple, Google, Facebook, dan Microsoft sangat berbeda sejak awal. Walau sebelum dilantik Trump telah bertemu dan berdiskusi dengan para pemimpin ini, namun sepertinya hubungan baik tersebut tidak berlangsung lama.
Pada intinya, para pemimpin perusahaan besar ini menentang kebijakan pembatasan imigrasi. Mereka tidak setuju dengan kebijakan yang diskriminatif dan kecurigaan berlebihan berdasarkan ras dan agama. Selain itu, perusahaan teknologi AS sebenarnya maju berkat peran serta imigran asing. Buktinya sebagian besar pendiri dan CEO perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari luar AS.
Kebijakan imigrasi ternyata bukan hanya masalah kependudukan atau keamanan saja, tapi juga menyangkut bidang-bidang yang signifikan lainnya, seperti ketenagakerjaan, ekonomi, dan bahkan teknologi. Keputusan kebijakan yang bersifat emosional dan reaktif, terbukti hanya akan menyulitkan negaranya sendiri. (Berbagai sumber/R24)
