HomePolitik & FigureDampak Sekulerisme Dari Sidang Penistaan Agama Gubernur Jakarta

Dampak Sekulerisme Dari Sidang Penistaan Agama Gubernur Jakarta

Kecil Besar

“Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya. Karena dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho. Itu hak bapak ibu, ya.”

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pidatonya pada tanggal 27 September 2016, berdasarkan transkrip serta video pidatonya yang diedit dan dipelintir ucapannya, kemudian menjadi viral menyulut kemarahan publik.


pinterpolitik.com — Jumat 2 Desember 2016, masyarakat yang turut menyimak demonstrasi dari pagi agaknya tercengang saat Presiden Joko Widodo justru turun ke lapangan dan tanpa ragu menghadiri sholat Jumat berjama’ah bersama para demonstran. Keputusan ini membantu menurunkan sorotan tajam dan meredakan ketegangan politik yang ditujukan kepada dirinya, namun juga beresiko memberikan legitimasi ke sentimen anti Ahok dan anti Tionghoa.

“The Politics of Mobocracy,” judul sampul majalah Tempo English minggu lalu yang ditulis di atas foto demo besar-besaran beberapa waktu lalu, menyelaraskan dengan kondisi Indonesia tempo hari. Menelisik kondisi dua bulan terakhir ini, bangsa Indonesia khususnya Jakarta dan sekitarnya dipusingkan dengan 3 demo masif yang melumpuhkan pusat ibukota. Segerombolan massa dari berbagai penjuru berkumpul di satu titik, berbondong-bondong mengekspresikan suara mereka menuntut pemerintah agar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara dan mantan partnernya, Presiden Joko Widodo, untuk lengser dari jabatannya.

Senin 12 Desember 2016, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadiri acara Maulid Nabi di sebuah masjid di ibukota. Ahok meminta doa restu dengan sungguh-sungguh dan turut menyanyikan lagu bernuansa agama bersama-sama dengan umat Muslim lainnya di atas panggung. Ia juga meminta hadirin untuk memanjatkan doa bagi dirinya, karena keesokan harinya (Selasa), Ia ditunggu kehadirannya dalam sidang perdana kasus penistaan agama. “Terima kasih untuk bapak-ibu yang mendoakan,” ujarnya.

Baca juga :  Jika Ahok jadi Ketua KPK

Kelompok masyarakat tertentu menyematkan tuduhan kepada Ahok bahwa ia telah menghina Islam dalam pidatonya. Entah Ahok yang blunder atau ada saja personal masyarakat yang memiliki sensitifitas tinggi terhadap gesekan agama, tidak ada toleransi. Apalagi jika hal tersebut keluar dari mulut para tokoh Negara dan orang yang berpengaruh. Di sisi lain yang pro terhadap Ahok, banyak juga pihak yang khawatir apabila sidang ini akan berakhir dengan vonis bersalah. Pasalnya kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pun terbilang cukup bagus.

Walau pemimpin dan cendikiawan Muslim membela dan menyatakan Ahok tak bersalah, mulai mencuat opini publik menentang gubernur yang dulunya sangat populer ini. Di survei yang dirilis minggu lalu, 45% dari responden mengatakan Ahok telah menista agama Islam, walau 88.5% mengaku mereka tidak tahu persis apa yang dia katakan.

“Artinya kalau tidak tahu persis pernyataan Ahok, lalu bisa setuju ada penistaan agama atau tidak ada penistaan agama, itu atas dasar apa?” Begitu pertanyaan Saiful Muljani yang dikutip media lokal lain.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

UMKM Motor Ekonomi Dunia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia...

Jembatan Udara Untuk Papua

PinterPolitik.com JAKARTA - Pemerintah akan memanfaatkan program jembatan udara untuk menjalankan rencana semen satu harga yang dikehendaki Presiden Joko Widodo. Menurut Kepala Pusat Penelitian dan...

Kekerasan Hantui Dunia Pendidikan

PinterPolitik.com Diklat, pada umumnya dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian serta etika kepada anggota baru. Namun kali ini, lagi-lagi Diklat disalahgunakan, disalahfungsikan, hingga...