HomeTerkiniPositif, Pembangunan Tembok Meksiko

Positif, Pembangunan Tembok Meksiko

Kecil Besar

Trump sekali lagi membuktikan janjinya saat kampanye, yaitu akan membangun tembok di perbatasan antara Amerika Serikat (AS) dan Meksiko. Pembangunan dinding sepanjang 2.000 mil ini bertujuan untuk membendung arus pengungsi dari Amerika Latin dan mencegah terjadinya penyelundupan narkoba ke Amerika.


pinterpolitik.comRabu, 1 Februari 2017

WASHINGTON DC – Surat perintah presiden atau executive order pembangunan dinding Meksiko ini, ditandatangani Rabu (25/1) lalu. Menanggapi penolakan warganya, Trump beralasan kalau kebijakan ini ia ambil demi keamanan dalam negeri dan mengakhiri ketidakadilan yang selama ini terjadi.

Trump juga beralasan kalau pembangunan tembok yang menelan biaya US$ 8 Miliar ini akan ditanggung oleh Pemerintah Meksiko. Mengetahui hal itu, Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto langsung menampiknya dan menyatakan kalau Meksiko tidak akan membayar sepeserpun pada Amerika untuk biaya pembangunan dinding di Meksiko.

“Saya sudah katakan berulang kali, Meksiko tidak akan membayar dinding apapun,” ungkap Pena yang langsung membatalkan pertemuannya dengan Trump.

Penolakan Pena ini membuat Trump berang dan mengancam Meksiko untuk meninggalkan Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang mengikat Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada dalam perdagangan bebas.

Ancaman ini ternyata cukup jitu, karena sikap Pena mulai melunak agar mampu mempertahankan kemudahan bagi Meksiko untuk masuk ke pasar AS. Pena akhirnya bersedia diajak bicara mengenai masalah migrasi dan keamanan.

Melalui Menteri Luar Negeri Luis Videgaray,  Meksiko memberikan respon positif atas pembuatan tembok perbatasan. Terutama dengan usul alternatif dari Kepala Staf Gedung Putih Reince Priebus yang mengatakan, Minggu (29/1), bahwa pembiayaan pembangunan tembok itu masih bisa dibicarakan dan melemparkan kemungkinan penerapan pajak perbatasan serta langkah-langkah fiskal lainnya.

“Semua bisa ditarik dari kartel Narkoba. Bisa juga dari warga yang masuk secara ilegal melalui penarikan denda atau dengan menerapkan keduanya,” kata Priebus kepada CBS. (Berbagai sumber/A15)

 

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...