HomeTerkiniPositif, Pembangunan Tembok Meksiko

Positif, Pembangunan Tembok Meksiko

Trump sekali lagi membuktikan janjinya saat kampanye, yaitu akan membangun tembok di perbatasan antara Amerika Serikat (AS) dan Meksiko. Pembangunan dinding sepanjang 2.000 mil ini bertujuan untuk membendung arus pengungsi dari Amerika Latin dan mencegah terjadinya penyelundupan narkoba ke Amerika.


pinterpolitik.comRabu, 1 Februari 2017

WASHINGTON DC – Surat perintah presiden atau executive order pembangunan dinding Meksiko ini, ditandatangani Rabu (25/1) lalu. Menanggapi penolakan warganya, Trump beralasan kalau kebijakan ini ia ambil demi keamanan dalam negeri dan mengakhiri ketidakadilan yang selama ini terjadi.

Trump juga beralasan kalau pembangunan tembok yang menelan biaya US$ 8 Miliar ini akan ditanggung oleh Pemerintah Meksiko. Mengetahui hal itu, Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto langsung menampiknya dan menyatakan kalau Meksiko tidak akan membayar sepeserpun pada Amerika untuk biaya pembangunan dinding di Meksiko.

“Saya sudah katakan berulang kali, Meksiko tidak akan membayar dinding apapun,” ungkap Pena yang langsung membatalkan pertemuannya dengan Trump.

Penolakan Pena ini membuat Trump berang dan mengancam Meksiko untuk meninggalkan Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang mengikat Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada dalam perdagangan bebas.

Ancaman ini ternyata cukup jitu, karena sikap Pena mulai melunak agar mampu mempertahankan kemudahan bagi Meksiko untuk masuk ke pasar AS. Pena akhirnya bersedia diajak bicara mengenai masalah migrasi dan keamanan.

Melalui Menteri Luar Negeri Luis Videgaray,  Meksiko memberikan respon positif atas pembuatan tembok perbatasan. Terutama dengan usul alternatif dari Kepala Staf Gedung Putih Reince Priebus yang mengatakan, Minggu (29/1), bahwa pembiayaan pembangunan tembok itu masih bisa dibicarakan dan melemparkan kemungkinan penerapan pajak perbatasan serta langkah-langkah fiskal lainnya.

Baca juga :  Arab Saudi, Korban Perang Selanjutnya?

“Semua bisa ditarik dari kartel Narkoba. Bisa juga dari warga yang masuk secara ilegal melalui penarikan denda atau dengan menerapkan keduanya,” kata Priebus kepada CBS. (Berbagai sumber/A15)

 

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Triad, Grup Mafia Penguasa Asia?

Kelompok mafia tidak hanya ada di negara-negara Barat, di Asia, sebuah kelompok yang disebut Triad kerap disamakan dengan mafia-mafia ala Italia. Bagaimana sejarahnya?

Manuver Mardiono, PPP “Degradasi” Selamanya?

Kendati belakangan berusaha tetap membawa PPP eksis di kancah perpolitikan nasional dengan gestur merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Muhamad Mardiono agaknya tetap akan cukup sulit membawa PPP bangkit jika tak membawa perubahan signifikan. Mengapa demikian?

Simpati, ‘Kartu’ Rahasia Prabowo?

Prabowo meminta relawan dan pendukungnya untuk tidak berdemo agar jaga perdamaian dan tensi politik. Apakah ini politik simpati ala Prabowo?

Sembako Siap Melambung Akibat Iran? 

erang Iran-Israel diprediksi akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? 

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Ini Rahasia Jokowi Kalahkan Megawati?

Kendati diprediksi melemah pasca kepresidenan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki kunci rahasia agar tetap bisa memiliki pengaruh dalam politik dan pemerintahan. Bahkan, Jokowi agaknya mampu untuk melampaui kekuatan dan pengaruh Megawati Soekarnoputri. Mengapa demikian?

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...