HomeTerkiniPolri dan Ulama Bahas Tentang Fatwa MUI

Polri dan Ulama Bahas Tentang Fatwa MUI

“Kami menghormati MUI, tapi kami tidak menghendaki pihak tertentu memanfaatkan MUI mengeluarkan fatwa yang mengancam kebhinekaan,” tegas Tito


pinterpolitik.comRabu, 18 Januari 2017.

JAKARTA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai berdampak besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setidaknya ada dua fatwa yang berdampak besar, yakni soal kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama dan larangan menggunakan atribut natal untuk muslim.

Dalam kasus dugaan penistaan agama oleh gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang kini sudah menjadi terdakwaTito menuturkan, fatwa tersebut memiliki implikasi hukum yang sangat luas karena ada gerakan dari masyarakat yang dikenal dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

“GNPF ini mampu memobilisasi dan membuat opini terbentuk dengan adanya sikap keagamaan MUI menjadi semacam keputusan domain hukum positif Indonesia yakni KUHP Pasal 156 a. Ini menarik di mana sikap keagaman membuat masyarakat termobilisasi seperti aksi 411, 212 yang cukup banyak terpengaruhi sikap MUI,” ujarnya.

Contoh lainnya ketika muncul Fatwa MUI terkait penggunaan atribut non-Muslim bagi umat Islam. Dari fatwa ini muncul lagi organisasi masyarakat dengan dalih gerakan pengawalan fatwa. Jenderal bintang empat itu menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut berdampak terhadap ancaman bagi keberagaman dan kebhinekaan di Indonesia.

“Kami menghormati MUI, tapi kami tidak menghendaki pihak tertentu memanfaatkan MUI mengeluarkan fatwa yang mengancam kebhinekaan,” tegas Tito

Dalam diskusi tersebut, hadir Ketua MUI Ma’aruf Amin, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD, perwakilan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama serta beberapa pengamat komunikasi dan politik. (oke/A15)

Baca juga :  The War of Java: Rambo vs Sambo?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Prabowo dan “Kebangkitan Majapahit”

Narasi kejayaan Nusantara bukan tidak mungkin jadi landasan Prabowo untuk bangun kebanggaan nasional dan perkuat posisi Indonesia di dunia.

Prabowo & Trump: MAGA vs MIGA? 

Sama seperti Donald Trump, Prabowo Subianto kerap diproyeksikan akan terapkan kebijakan-kebijakan proteksionis. Jika benar terjadi, apakah ini akan berdampak baik bagi Indonesia? 

The War of Java: Rambo vs Sambo?

Pertarungan antara Andika Perkasa melawan Ahmad Luthfi di Pilgub Jawa Tengah jadi panggung pertarungan besar para elite nasional.

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...