Di awal pemerintahannya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte sempat membebaskan para gerilyawan komunis dan menandatangani kesepakatan damai. Kini kesepakatan damai tersebut ia batalkan, dan presiden yang terkenal dengan keberaniannya menghancurkan kartel Narkoba ini malah menyerukan perang melawan komunis.
pinterpolitik.com
FILIPINA – Pernyataan perang Presiden Filipina, Rodrigo Duterte ini, ditujukan pada Tentara Rakyat Baru (NPA), yaitu sayap militer gerilya organisasi yang mengusung filosofi Marxisme-Leninisme dan dikenal sebagai Partai Komunis Filipina. Secara finansial, NPA diduga mendapat bantuan dari luar negeri. Namun belakangan, mereka terpaksa mengandalkan dukungan dana dari sumber-sumber lokal.
Gerilyawan komunis ini telah melawan pemerintahan Filipina sejak akhir tahun 1960-an. Bahkan Presiden Filipina sebelumnya, Ferdinand Marcos, pernah memberlakukan darurat militer sampai tahun 2002. Korban kerusuhan yang diciptakan gerilyawan ini dari tahun 1969 dan 2008, tercatat telah menewaskan lebih dari 43.000 orang.
Terpilihnya Duterte sebagai Presiden, menumbuhkan harapan baru bagi rakyat Filipina dalam upaya memberantas jaringan organisasi ini, sebab aksi mereka sangat menghambat perkembangan di bagian tengah Filipina.
Duterte sendiri pernah mengajak pimpinan pemberontak melakukan kesepakatan damai di Italia. Namun perjanjian damai ini dibatalkan secara sepihak oleh Duterte, karena menganggap tuntutan para pemberontak terlalu berlebihan. Mereka meminta pemerintah untuk membebaskan 400 orang pemberontak yang ditawan, termasuk pembunuh tentara Amerika Serikat berpangkat kolonel di tahun 1989.
”Tampaknya teroris ini ingin perang selama 50 tahun lagi, membunuh warga Filipina. Saya tidak ingin pertempuran berdarah, tetapi jika memutuskan seperti itu, baiklah,” ujar Duterte, Senin (6/2).
Kisruh masalah komunis tidak hanya terjadi di Filipina, hal serupa juga terjadi di Indonesia. Namun bedanya, jika di Filipina terdapat aktivitas nyata para pemberontak komunis. Di Indonesia, masalah komunis masih berupa tuduhan tanpa bukti. Ketakutan atas bangkitnya komunis di Indonesia masih berupa wacana dan memanaskan suhu Pilkada Serentak yang banyak menggunakan isu SARA di dalamnya. (Berbagai sumber/A15)
