Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatukan pengelolaan dana pensiun di seluruh perusahaan pelat merah dilakukan sebagai upaya pengawasan yang lebih mudah. Dengan penyatuan ini pula diharapkan dana pensiun bisa dikelola oleh satu pihak, khususnya dari kalangan profesional.
PinterPolitik.com
“Selama ini satu BUMN punya sendiri (pengelolaan dana pensiun). Jika ini disatukan akan menjadi lebih efesien,” kata Staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Menurut Arya, selama ini pihaknya memiliki keraguan karena dana pensiun pegawai BUMN dikelola secara sendiri-sendiri dan tidak dikelola oleh kalangan profesional. Karena itu, kementerian tengah mengkaji skema terbaik dan menguntungkan untuk menyatukan pengelolaan dana pensiun.
Namun, demikian ungkap Arya, Menteri BUMN, Erick Thohir harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati . “Karena ini menyangkut keuangan dan sebagainya, maka perlu minta persetujuan Menteri Keuangan,” paparnya.
Persetujuan itu mencakup skema pengelolaan dana pensiun, baik melalui perusahaan baru atau ditempatkan di bank tertentu. “Penggabungan dana pensiun BUMN ini juga membutuhkan persetujuan Presiden Jokowi.” kata Arya
Pihaknya optimistis, dana pensiun yang dikelola bersama akan berkembang pesat. Arya misalnya mencontohkan pengelolaan dana pensiun di Kanada yang memiliki dampak positif.
Rencana penyatuan dana pensiun sebelumnya juga sempat diutarakan Erick Thohir ketika berencana membentuk induk usaha (holding) yang bergerak di bisnis asuransi dan dana pensiun beberapa waktu lalu. (R58)
