HomeDuniaPBB Didesak Bawa Suriah ke Pengadilan Internasional

PBB Didesak Bawa Suriah ke Pengadilan Internasional

Kecil Besar

Perang di Suriah sudah menjadi permasalahan Internasional dan membutuhkan solusi politik dalam menyelesaikannya. Menyikapi permasalahan ini, PBB sedang membuat badan baru yang akan membantu menyelesaikan konflik yang telah berkepanjangan tersebut.


pinterpolitik.com

SWISS – Perang antara Tentara Suriah yang dipimpin Presiden Bashar Al Assad dengan pihak oposisi, telah berlangsung lima tahun.  Berdasarkan data Amnesty Internasional, Pemerintah Suriah telah mengeksekusi sekitar 13 ribu tahanan dan dituding melakukan penyiksaan sistematis di penjara militer.

Bila dilihat dari korban jiwa dan kerusakan yang terjadi, konflik di Suriah telah menjadi keprihatinan Internasional. Oleh karena itu, sekitar 60 negara yang diprakasai Swiss mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membawa Suriah ke Pengadilan Internasional (ICC). Desakan ini dilancarkan untuk menyelidiki kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi di Suriah.

Duta Besar Swiss untuk PBB Paul Seger yang mengkoordinasi upaya resolusi damai ini, menyatakan kalau resolusi ini layak didukung bila melihat dari alasan moral dan hukum.

“Dalam situasi seperti di Suriah di mana terdapat ribuan korban dan jutaan warga mengungsi, jika ini bukan kasus yang harus dibawa ke pengadilan Internasional, katakan ke mana saya harus membawanya,” jelas Seger.

Namun besar kemungkinan desakan ini akan ditentang, karena dalam tubuh DK PBB sendiri masih terdapat perbedaan pendapat antara negara-negara Barat dengan Rusia dan Tiongkok yang merupakan sekutu lama Suriah.

Meskipun begitu, sebanyak 58 negara menyerukan kepada 193 anggota negara PBB lainnya untuk memberikan dukungan terhadap resolusi tersebut. Sehingga pengadilan dapat melakukan investigasi atas tuduhan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah, milisi pendukung pemerintah, dan kelompok oposisi bersenjata.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, Majelis Umum juga akan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan mekanisme pada Desember mendatang dan akan mengajukan nama untuk hakim atau penuntutnya pada awal bulan ini.

Sudah terlalu banyak warga sipil yang menjadi korban dalam kejahatan perang di Suriah. Semoga PBB dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah agar korban tidak bertambah lagi. (Berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...