“The measurement of good policy is the well-being of the community. I saw the human faces of failed policies, and they weren’t smiling.” – Raul Ruiz, Politisi AS
PinterPolitik.com
Agaknya kebijakan represif Jokowi tidak tepat bagi isu separatis di Papua.
Berdasarkan Asia Pasific Report, inti alasan dari isu separatis Papua bukanlah kesenjangan ekonomi yang mencolok antara Papua dan Jawa, melainkan karena harga diri yang terkoyak dan dendam masa lalu. Nah loh!
Menurut Bilveer Singh, Associate Professor di Departemen Ilmu Politik National University of Singapore, marginalisasi kronis yang dilakukan Indonesia terhadap Papua merupakan kunci penderitaan masyarakat di sana.
Rakyat Papua menolak Referendum 1969 yang mengintegrasikan wilayahnya ke Indonesia. Menurut mereka, saat Referendum tersebut dilakukan, pemimpin suku dipilih oleh militer dan pemilihan dilakukan melalui acungan tangan. Ya jelas saja pemilihan aneh seperti ini ditolak keabsahannya oleh rakyat Papua.
Kemudian, banyak pula aksi pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1963 hingga saat ini yang menewaskan beberapa pemimpin Papua seperti Ferry Awom, Arnold Ap dan Theys Eluay kerap menjadi penyulut api separatis.
Kebijakan Jokowi yang menekankan pada pembangunan infrastruktur pun dianggap bukan solusi yang tepat. Karena bagi rakyat Papua sendiri, adanya pembangunan seperti Trans-Papua bertujuan untuk merusak kearifan lokal mereka dan memperluas jangkauan Jakarta ke pelosok Papua untuk dieksploitasi. This is seriously deep-rooted su’udzon sih sebenernya.
Anyway, kesalahan mengantisipasi isu Papua menjadi momok bagi pemerintahan Jokowi. Terlebih ketika pecah kerusuhan akibat isu rasisme di Surabaya dan Malang terhadap mahasiswa Papua justru dijawab dengan penurunan militer secara masif serta pemutusan koneksi internet di Papua.
Mbok, pengertian gitu loh Pakdhe. Papua ki butuh dirangkul dalam aspek historis dan sosial, gak melulu masalah ekonomi. Saya yakin Pakdhe mau yang terbaik untuk Indonesia, tapi ya Papua jangan diperlakukan dengan keras seperti itu dong.
Semakin represifnya reaksi Jokowi terhadap isu separatis Papua, maka semakin mengakar kebencian Papua terhadap Indonesia. Apalagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pak Wiranto ini track record HAM nya jelek. Bisa-bisanya dia jadi Menkopolhukam. What an irony.
Ditambah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang meminta dukungan AS terhadap kedaulatan Indonesia dalam isu Papua, justru menambah faktor asing ke dalam konflik rumah tangga yang bisa memperunyam masalah. Anehnya, beberapa hari kemudian Moeldoko membantah pernyataannya tersebut. Sungguh konsisten bapak yang satu ini.
Pak Jusuf Kalla sendiri sempat marah karena dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Papua merupakan yang terbesar dari semua propinsi lain dari dulu. Dan setelah diselidiki, dananya mandek di elite Papua sendiri. Hadeuh.
Bukankah bisa dilihat bahwa dalam menangani Papua pemerintah perlu kebijakan inklusif yang positif guna merangkul Papua yang telah tersakiti puluhan tahun? (M52)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
