pinterpolitik.com – Rabu, 11 Januari 2017.
Pemerintah Jepang berencana untuk “mengizinkan” Kaisar Akihito pensiun dan menggantinya dengan sang putra mahkota pada 1 Januari 2019. Kaisar Akihito (83), pada Agustus tahun lalu sempat mengutarakan keinginannya turun tahta setelah 30 tahun berkuasa.
Dia mengatakan usia dan kesehatannya yang menurun menjadi penghalang utama dalam tugasnya menjalankan fungsi sebagai kepala negara. Kabar terbaru ini dimunculkan surat-surat kabar terkemuka Jepang seperti Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, dan Nikkei.
Media-media ternama itu mendapatkan kabar tersebut dari sumber anonim yang menyebut Pangeran Naruhito (56), sang putra mahkota, akan menggantikan ayahnya pada tahun baru 2019. Sementara itu, sekretaris kabinet Yoshihide Suga menolak untuk mengomentari kabar tersebut saat memberikan jumpa pers rutin pada Rabu (11/1/2017).
Di sisi lain, setelah Kaisar Akihito menyampaikan niatnya untuk pensiun, pemerintah membentuk sebuah tim panel yang terdiri dari para pakar. Tim ini akan membantu pemerintah untuk memutuskan masalah yang sangat sensitif karena terkait dengan sejarah dan masalah hukum.
Meski sepanjang sejarah Jepang telah banyak terjadi seorang kaisar mengundurkan diri tetapi hal tersebut tak pernah muncul dalam 200 tahun terakhir. Apalagi di bawah konstitusi Jepang saat ini, tak ada payung hukum yang bisa digunakan bagi seorang kaisar yang ingin lengser dari tahtanya.
Panel yang terdiri dari enam pakar itu telah mendiskusikan berbagai opsi legal. Sejumlah spekulasi yang beredar menyebut tim ini akan mengusulkan parlemen menerbitkan undang-undang sekali pakai demi memungkinkan Akihito lengser.
Namun, Partai Demokrat yang berkuasa menolak usulan tim karena menganggap langkah ini tak menjamin suksesi kekuasaan yang stabil. Partai Demokrat mengusulkan agar parlemen membuat revisi undang-undang tentang keluarga kerajaan. Pengunduran diri seorang kaisar merupakan isu sensitif di Jepang. Sejumlah kalangan khawatir masalah ini akan menjadikan keluarga kerajaan sebagai obyek manipulasi politik. (trbn/A11)
