HomeDuniaMyanmar Janji Selidiki Pelanggaran HAM di Rakhine

Myanmar Janji Selidiki Pelanggaran HAM di Rakhine

Pemerintah Myanmar menghentikan operasi pembersihan di negara bagian Rakhine, setelah situasi dan keamanan wilayah tersebut dinyatakan stabil. Berkat kecaman yang kuat dari dunia Internasional, otoritas Myanmar berjanji akan menyelidiki laporan PBB mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah itu.


pinterpolitik.com

MYANMAR – Otoritas Myanmar menyatakan operasi pembersihan di Rakhine telah berakhir. Rakhine adalah negara bagian Myanmar tempat bermukim suku Rohingya,  kaum minoritas Muslim yang hingga kini kewarganegaraannya tidak diakui Myanmar. Bentrokan dan kekerasan juga kerap terjadi di tempat ini, antara mayoritas penganut Buddha dan Rohingya.

“Situasi di Rakhine kini telah stabil. Operasi pembersihan yang dilakukan militer telah dihentikan, jam malam telah dicabut dan hanya tinggal kepolisian yang menjaga perdamaian,” kata Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, Thaung Tun, Kamis (16/2).

Operasi militer ini berawal dari insiden penyerangan kelompok bersenjata di tiga wilayah pos pengamanan perbatasan Myanmar di Rakhine, pada 9 Oktober 2016. Untuk mencari pelakunya, tentara militer memperketat pengawasan di wilayah tersebut dan menyerang etnis Rohingya secara membabi-buta hingga menewaskan sedikitnya 80 orang.

Akibatnya, sedikitnya 70 ribu kaum Rohingya melarikan diri dan tak sedikit yang hingga kini nasibnya masih terkatung-katung, akibat ditolak masuk oleh sejumlah negara.

Di Rohingya sendiri, pelanggaran HAM seperti pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran juga berlangsung selama empat bulan masa operasi militer. Sayangnya, fakta ini disangkal pemimpin negara yang juga peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.  Ia malah mengatakan operasi militer di negara bagian tersebut dilakukan secara sah.

Pendiriannya ini kemudian goyah, saat PBB memberikan bukti atas laporan pelanggaran HAM tersebut. Ia berjanji akan memulai penyelidikan. Pemerintahnya juga membentuk ‘departemen penyelidikan’ untuk mencari tahu dugaan kekejaman yang dilakukan aparat keamanan negaranya.

Baca juga :  Jokowi Cuma Bisa PBB Kelas Lokal?

“Laporan PBB memberikan banyak rincian yang menguatkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Karena itu, komite investigasi ini dibentuk untuk menanggapi laporan dengan bukti,” ungkap Kolonel Kepolisian, Myo Thu Soe.

- Advertisement -

Menurutnya, laporan PBB mengenai pelanggaran HAM, termasuk pemerkosaan, adalah tuduhan yang sangat serius terhadap kepolisian Myanmar. “Tapi seperti yang kita tahu, itu tidak terjadi,” katanya menambahkan.

Sikap Myanmar yang terkesan kurang percaya dengan laporan PBB ini sangat disesalkan, karena terlihat keengganannya untuk melakukan investigasi atas pelanggaran yang telah menelan korban jiwa dan menyengsarakan lebih dari satu juta warga Rohingya. Masih pantaskan Aung San Suu Kyi disematkan Nobel Perdamaian, bila menutup mata dengan tindakan pelanggaran HAM di negara yang dipimpinnya sendiri? (Berbagai sumber/R24)

#Trending Article

SBY Turun Gunung, PDIP Panik?

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung dan menyebut Pilpres 2024 akan menelurkan calon yang telah dikehendaki oleh pihak tertentu. PDIP menjadi...

Puan-Jokowi Maju di 2024?

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa presiden dua periode boleh maju menjadi cawapres. Apakah pernyataan itu adalah sinyal majunya Jokowi sebagai cawapres di Pilpres 2024?...

NasDem Diserang, SBY-JK-Paloh Dijegal?

Viralnya hacker Bjorka membuat Menkominfo Johnny G Plate mendapat hantaman sentimen minor, hingga dituntut untuk dicopot dari jabatannya. Sebagai kader Partai NasDem, apakah viralnya...

Mafia Tembak Jatuh Drone Prabowo?

Drone militer lokal Elang Hitam yang sempat jadi proyeksi andalan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto baru saja dialihkan ke penggunaan sipil oleh Badan Riset...

Restu Intelijen, PPP Pasti Berjaya?

Terdapat satu kabar menarik saat kudeta Ketua Umum (Ketum) PPP dari Suharso Monoarfa kepada Muhamad Mardiono tampak direstui oleh Istana dan pihak intelijen. Benarkah...

Siasat Yahya-Yaqut Internasionalisasi NU

Nahdlatul Ulama (NU) disebut tengah persiapkan G20 Religion Forum (R20). Apakah ini siasat Gus Yahya untuk internasionalisasi NU?

Tidak Etis Bila IKN Dilanjutkan?

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah memicu berbagai protes di masyarakat. Di tengah penolakan besar-besaran terhadap kenaikan BBM dan krisis ekonomi, pemerintah tetap...

Bjorka Ekspos Penyakit Birokrasi Jokowi?

Bjorka sempat hebohkan dunia maya karena merundung pemerintah dengan perkataan “stop being an idiot”. Selain sistem keamanan data, apakah ini sebuah tanda bahwa Bjorka...

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...