HomeTerkiniLANJUTAN SIDANG AHOK KEMBALI DI GELAR

LANJUTAN SIDANG AHOK KEMBALI DI GELAR

Kecil Besar

Calon Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini akan menjalani persidangan dengan agenda sidang, yaitu pemeriksaan saksi yang dihadirkan.


pinterpolitik.com – Selasa, 3 Januari 2017

JAKARTA – Kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Nonaktif, Basuki Tjahaja Punama alias Ahok akan kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini, Selasa, 3 Januari 2017.

Sidang keempat kali ini digelar di  Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Masalah pertimbangan keamanan menjadi alasan sidang dipindah ke Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Auditorium itu juga mempunyai lahan parkiran yang cukup luas sehingga bisa menampung banyak pengunjung.

Calon Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini akan menjalani persidangan dengan agenda sidang, yaitu pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan sidang kali ini akan dipimpin oleh ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarso.

“Ya sebenarnya nanti tergantung, kurang lebih 5 yang jelas itu keputusan Kejagung. Kejagung saja, dari kejagung di sana yang nentuin, tergantung dari waktunya kan, kurang lebih lima atau enam,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waluyo, saat dikonfirmasi.

Sidang keempat Ahok dipastikan tidak akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi yang meliput kegiatan itu.

“Itu izinnya dari Ketua Majelis Hakim. Kalau seperti sidang kemarin, setiap mau mulai selalu diberi kesempatan untuk mengambil gambar. Jadi tergantung kebijakan Ketua Majelis Hakim,” ujar Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Didik Wuryanto. (vvanws.com/A15)

Baca juga :  Jika Ahok jadi Ketua KPK
spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...