HomeTerkiniKPU DKI Sortir 7,2 Juta Surat Suara

KPU DKI Sortir 7,2 Juta Surat Suara

Kecil Besar

Petugas akan mendistribusikan surat ini ke setiap kecamatan sebagai tempat penyimpanan sementara seluruh alat kelengkapan pemungutan suara.


pinterpolitik.comRabu, 25 Januari 2017.

JAKARTA – KPU Jakarta Pusat mulai menyortir dan melipat surat suara di gudang logistik, Senen, Jakarta Pusat. Targetnya kegiatan ini akan selesai dalam tujuh hari ke depan. Meski ditargetkan tujuh hari selesai, KPU Kota Jakarta Pusat akan berusaha agar proses sortir ini kelar dalam waktu hanya lima hari.

“Dua hari berikutnya kami akan kroscek ulang per surat suara, per TPS, dan per kelurahan,” ujar Ketua KPU Jakarta Pusat Arif Bawono

Arif juga menjelaskan, surat suara masih ada di KPU Kota Jakarta Pusat sampai 1 Februari 2017. Setelah itu, petugas akan mendistribusikan surat ini ke setiap kecamatan sebagai tempat penyimpanan sementara seluruh alat kelengkapan pemungutan suara.

Seluruh kelengkapan itu baru akan dikirim ke tiap kelurahan pada 12 Februari 2017. Petugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara akan mengambilnya pada 14 Februari. Proses distribusi dilakukan segera ke tiap tempat pemungutan suara sehingga dapat digunakan keesokan harinya untuk pilkada.

Menurut anggota KPU Jakarta M. Fadlillah, 7,2 juta surat suara yang dikirim itu termasuk surat suara tambahan yang akan digunakan apabila dilakukan pemilihan ulang. Fadlillah menjelaskan surat suara tambahan itu jumlahnya 2,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) per-Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 7.292.619 surat suara dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Jumlah surat suara yang di cetak sebanyak Daftar Pemilih Tetap plus 2,5 persen pemilih di tiap Tempat Pemungutan Suara yaitu sekitar 7.392.619 surat suara,” kata Fadlillah di Kantor KPU Jakarta.

Setelah membuka surat suara secara simbolis dari kardus yang ada, selanjutnya surat berjumlah 766.000 itu langsung di sortir dan di lipat oleh para pekerja.

Acara simbolis ini turut hadir Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Asep Guntur Rahayu, Kapolsek Senen Kompol Indra Tarigan, beserta stakeholder penyelenggara dan pengawas Pemilu lainnya. (tempo/A15)

 

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...