Seperti yang kita tahu, Pilkada DKI Jakarta berlangsung sangat panas mulai dari masa kampanye seperti yang saat ini sedang berlangsung.
pinterpolitik.com – Jumat, 27 Januari 2017.
JAKARTA – Pilkada DKI tinggal menghitung hari, untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Utara (Jakut) bersama Polres Jakut menggelar acara simulasi pengamanan Pilkada. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran soal kondisi yang akan dijalani saat hari pemungutan suara pada 15 Februari 2017.
Aparat Polres Jakarta Utara bersama KPU, Panwaslu Jakut, Pemkot Jakut dan Kodim 0502/JU menggelar simulasi Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di GOR Yos Sudarso, Jakarta Utara, Kamis (26/1).
Untuk simulasi pengamanan, Direktur Sabhara Polda Metro Jaya Kombes Pol Ahmad Subarkah mengatakan latihan pengamanan itu diikuti oleh beberapa kesatuan, seperti Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara), Satuan Pengamanan Objek Vital, dan Brimob. Untuk personel yang diturunkan sebanyak 647. Ratusan personel itu terdiri dari Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, dan Polisi Satwa, juga ada dari TNI dan Satpol PP.
Seperti yang kita tahu, Pilkada DKI Jakarta berlangsung sangat panas mulai dari masa kampanye seperti yang saat ini sedang berlangsung. Jadi, bisa dikatakan bahwa Pilkada DKI hampir sama panasnya seperti pemilihan presiden.
Menurut ketua KPU Kota Jakarta Utara, Abdul Muin, ia mengatakan bahwa simulasi pengamanan TPS merupakan sebuah prosedur tetap bagi kepolisian untuk melakukan pengamanan selama tahapan paling penting dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Potensi kerawanan yang perlu dicermati adalah kemarahan warga yang tidak terdaftar dalam DPT, serta proses penghitungan suara setelah diselesaikannya pemungutan suara,” kata Abdul.
Kenapa pelatihan ini dititik beratkan di Jakarta Utara, Abdul Muin menginformasikan bahwa nanti
di Kotamadya Jakarta Utara akan dihadiri 17 negara dan 14 perwakilan NGO internasional yang akan menyaksikan pemungutan suara.
“Jadi pola pengamannya berbeda dengan pilkada DKI beberapa waktu lalu. Dalam latihan tersebut, pihaknya juga akan mensimulasikan mulai dari pengawalan kertas suara, mulai dari percetakan hinggaa dibawa ke KPU. Kalau personel tetap tergantung karakter wilayah, kalau masuk kategori rawan bisa saja ada penambahana personel” tuturnya.
Meninjau kembali Pilkada DKI, bisa kita telisik kebelakang bagaimana panasnya atmosfer Pilkada DKI Jakarta, banyak isu – isu yang dilemparkan mulai dari isu ras hingga isu agama yang berakhir dengan diperiksanya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga melakukan penistaan agama yang sidangnya masih berlangsung hingga kini.
Selain itu yang terhangat adalah diperiksanya pasangan nomor urut 1, Sylviana Murni, dengan kasus
korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Walikota Jakarta Pusat dan dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014-2015 senilai Rp6,8 miliar.
Jadi, sebuah keharusan sepertinya untuk meningkatkan keamanan pada saat Pilkada DKI Jakarta nanti berlangsung, karena bisa saja timbul kerusuhan di berbagai titik pemilihan oleh masyarakat yang pro dan kontra dengan para cagub dan cawagub ini.
Namun, pemerintah juga seharusnya tidak hanya menitik beratkan keamanan hanya di Pilkada DKI Jakarta saja, karena pemilihan di daerah-daerah lain di Indonesia juga penting untuk di awasi keamanannya. Terlebih di wilayah terpencil dan perbatasan yang bisa saja menimbulkan konflik disana saat pemilihan.
Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan tersebut, masyarakat Indonesia juga harusnya berperan serta menjaga keamanan dan ketertiban saat Pilkada berlangsung. Satu yang harus dimiliki oleh masyarakat adalah sikap berani menerima kekalahan jika cagub dan cawagub pilihannya tidak menang dalam pemilihan.(berbagaisumber/A15)
