HomePolitik & FigureKetua DPR Setya Novanto Terjegal Kasus e-KTP

Ketua DPR Setya Novanto Terjegal Kasus e-KTP

pinterpolitik.com Senin, 19 Desember 2016.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diduga memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Setya. Walau tak menyebut nama Setya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya mengendus dugaan uang proyek e-KTP mengalir ke sejumlah anggota Dewan.

Ketua DPR Setya Novanto
Infografis, Setya Novanto terkait kasus korupsi e-KTP.

Saut Situmorang menjelaskan, “Saya pribadi melihat itu, indikasi uang kepada anggota Dewan.” Saat pembahasan proyek e-KTP di Senayan, Setya menjabat ketua fraksi dan bertugas di Komisi Hukum.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuding Setya sebagai pengatur proyek dan penentu besaran fee bagi anggota di parlemen. “Yang mengkoordinasikan pembagian uang adalah Setya Novanto,” kata Nazaruddin di KPK beberapa bulan lalu. Setya juga diduga mengatur konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia sebagai pemenang tender.

Setya membantah ia terlibat, apalagi menerima duit proyek. “Saya klarifikasi semua,” tuturnya pekan lalu. “Biarlah penyidik bekerja.”

Sejak KPK mengusut kasus e-KTP pada 2014, Setya belum pernah dipanggil meskipun namanya kerap dihubungkan dengan perkara itu. Pada Jumat pekan lalu, ia memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) periode 2011-2012.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP, Sugiharto, sebagai tersangka. Penyidikan kasus ini tampaknya akan memasuki babak baru. Irman dan Sugiharto menyatakan bersedia membantu KPK membongkar aliran dana proyek e-KTP. “Kami mengajukan permohonan justice collaborator,” kata kuasa hukum Soesilo Ariwibowo.

Baca juga :  Golkar Sedang Dioperasi?

#Trending Article

Hendro Benar, Purnawirawan TNI Perlu Gabung Parpol

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) A.M. Hendropriyono mengajak purnawirawan TNI untuk bergabung ke partai politik. Kenapa Hendro menyerukan ajakan yang...

Indonesia Salah Paham Soal Demokrasi?

Banyak yang bilang kualitas demokrasi Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kian memburuk. Benarkah anggapan demikian, atau justru kita yang sebenarnya salah memahami demokrasi?

Pilpres 2024: Makin Mahal, Makin Gelap

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyimpulkan Pilpres 2024 dengan kalimat, “makin mahal, makin gelap”. Apa maksudnya? PinterPolitik.com Dalam acara diskusi publik...

Pidato G20, Zelensky Terlalu Egois?

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Rusia untuk menarik seluruh pasukannya di wilayah Ukraina pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Dirinya sempat...

Paspampres Jokowi Diterobos, Sebuah Rekayasa?

Paspampres yang mengawal Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah kebobolan telak setelah seorang wanita dan pria menerobos iring-iringan RI-1 di Bali. Reaksi minor yang muncul...

Diam-Diam Anies Disokong Intelijen?

Kemunculan nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan agaknya memang cukup menarik. Akan tetapi,...

Kenapa FIFA Mudah Dipolitisasi?

Piala Dunia Qatar 2022 diterpa banyak isu. Unsur politik begitu kuat di belakangnya. Mengapa politisasi bisa dengan mudah terjadi di FIFA?

Mampukah Ma’ruf Patahkan Stigma “Ban Serep”?

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sempat dipertanyakan kehadirannya di Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.  Layaknya istilah “ban serep”, wapres seringkali dianggap sebagai pembantu...

More Stories

UMKM Motor Ekonomi Dunia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia...

Jembatan Udara Untuk Papua

PinterPolitik.com JAKARTA - Pemerintah akan memanfaatkan program jembatan udara untuk menjalankan rencana semen satu harga yang dikehendaki Presiden Joko Widodo. Menurut Kepala Pusat Penelitian dan...

Kekerasan Hantui Dunia Pendidikan

PinterPolitik.com Diklat, pada umumnya dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian serta etika kepada anggota baru. Namun kali ini, lagi-lagi Diklat disalahgunakan, disalahfungsikan, hingga...