“A hypocrite is the kind of politician who would cut down a redwood tree, then mount the stump and make a speech for conservation.” – Adlai Stevenson I, Wakil Presiden ke-23 Amerika Serikat
PinterPolitik.com
Wiranto, lelaki gagah dengan segudang capaian dalam hidup, tetapi kerap jadi sasaran kritik masyarakat.
Wiranto sekali lagi menarik perhatian publik karena pernyataan kontroversialnya, bahwa penyadapan harus dilakukan KPK atas izin Dewan Pengawas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Berat nih kalo ngomongin HAM.
Tentunya pernyataan tersebut kontroversial bukan karena RUU KPK lagi rame. Tapi karena yang ngomong itu track record HAM-nya jelek. Sampe-sampe dimaki komunitas internasional dan dilarang masuk AS!
Tapi kata Pak Marty Natalegawa itu belum pasti loh ya (sampe sekarang). Tapi apa sih yang pasti soal pejabat?
Menurut para pakar, pemangkasan wewenang KPK mungkin saja merupakan regresi Indonesia menuju Orba kembali. Mungkin masih terngiang di pikiran Wiranto masa kejayaannya tersebut sebelum sering dikritik seperti sekarang.
Kalau kayak gitu, buat Pak Wiranto mungkin mending regresi ye gak?
HAM, selalu dan sekali lagi menjadi perdebatan kompleks karena sulit terdefinisikan. Bukan hanya permasalahan universal vs relativitas saja, namun juga seberapa jauh HAM bisa dijamin dan dilanggar oleh pemangku kepentingan.
Penilaian Wiranto bahwa penyadapan yang dilakukan KPK melanggar HAM ini sejujurnya meninju ulu hati saya yang rapuh.
Gimana bisa, seorang pejabat terkenal sekaliber Wiranto dengan catatan HAM masa lalu yang masih belum terungkap, bisa berkata demikian?
Itu sama saja seperti seorang yang matanya minus tanpa kacamata, memaksa orang minus lainnya untuk pakai kacamata!
Bayangin betapa bingungnya Timor Leste dan KPK jika mendengar hal ini. Saya aja yang gak ada kaitan langsung sakit lambung mendengarnya.
Mbok yo sadar pak pak. Kalau kata Ebiet G. Ade, tengoklah ke dalam, sebelum bicara. Tentu para pegawai KPK bahkan Jokowi yang bapak bantu sekalipun juga paham bapak belum tentu pantes ngomong gitu. Saran saya, gimana kalau stay lowkey for awhile.
Toh yang di ujung timur sana urusannya belom selesai. Fokus dong pak! Kayak anggota DPR ngurusin ranah privat rakyat. Dedikasinya itu loh, sudah terbukti.
Udah deh, idealnya sih Pak Wiranto bisa menyelesaikan dan mengungkap dulu berbagai pertanyaan tentang dirinya dalam urusan HAM, sebelum berkata bahwa KPK menyalahi HAM dengan melakukan penyadapan. Itu penting loh, supaya masyarakat gak keingetan pepatah “maling teriak maling”. (M52)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
