HomeTerkiniKemendagri Catat Ormas Menyimpang

Kemendagri Catat Ormas Menyimpang

pinterpolitik.comRabu, 18 Januari 2017.

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya mencatat setiap tindakan yg dikerjakan oleh organisasi masyarakat (ormas) yang terdaftar. Hal ini sebagai pertimbangan pengambilan sikap Kemendagri terhadap ormas-ormas yang menyimpang agar dapat ditertibkan.

“Saya kira Kemendagri termasuk instansi yang lain mencatat ya, baik di daerah juga mencatat beberapa ormas-ormas yang menyimpang daripada proses pendaftaran,” ujar Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1)

Namun untuk menindak lanjuti bahkan sampai membubarkan mereka itu bukan hal yang mudah. Sebab perlu ada bukti yang kuat jika mereka melakukan pelanggaran. Mendagri menilai bahwa yang menjadi permasalahan bukanlah ormasnya, namun oknum-oknum atau tokoh-tokoh di dalamnya. Memang, pada awal pendaftaran banyak yang mengaku Pancasila, namun setelah dilakukan dilakukan pengecekan kembali, ada yang anti pancasila.

“Membubarkan kan dasarnya apa, lewat pengadilan, itu panjang prosesnya,” kata dia.

Kebanyakan, kata Tjahjo, yang bermasalah bukanlah ormasnya melainkan sejumlah oknum atau tokoh di dalamnya. Ia menambahkan, saat ini ormas yang ada di Indonesia sangat banyak. Jumlahnya mencapai ratusan ribu ormas.

“Baik yang mendaftar di Kemendagri, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, yang terdaftar di pemerintah provinsi, kabupaten/kota, ratusan ribu,” tegas Tjahjo.

Menurut dia, beberapa kementerian telah memberikan petunjuk dan arahan mengenai hal itu dalam rapim TNI.

TNI juga berkomitmen dan sepakat untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Ia mengatakan, ormas yang gerakannya menentang Pancasila tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental yang digaungkan pemerintah. (kompas/A15)

Baca juga :  Megawati dan Tumbangnya Trah Soekarno 
spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...