HomeFokus BUMNKemen BUMN Khawatir Aset Jiwasraya Beralih ke Pihak Lain

Kemen BUMN Khawatir Aset Jiwasraya Beralih ke Pihak Lain

Kecil Besar

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengkhawatirkan aset-aset milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) beralih ke pihak lain. Karenanya kementerian yang dipimpin Erick Thohir ini meminta pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menyelamatkan aset yang dimiliki perusahaan pelat merah bidang asuransi yang tengah bermasalah tersebut.


PinterPolitik.com

Hal itu diutarakan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Permintaan  Kementerian  BUMN ini, terkait telah diumumkannya secara resmi angka kerugian negara akibat kasus korupsi Jiwasraya yang mencapai Rp 16,9 triliun oleh Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) pada Senin (9/3) kemarin. “Apabila angka sudah keluar, jadi sudah diketahui target untuk pengambilan aset itu berapa,” kata Arya.

Arya mengakui masih ada proses hukum hukum yang dilalui untuk menyelamatkan aset-aset tersebut. Proses hukum tersebut harus diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. “Jadi kami dorong terus teman di Kejaksaan untuk itu, kami support lah,” ujarnya pula.

Sebelum diumumkan BPK, Kejagung sebenarnya juga telah mengemukakan bahwa hasil perhitungan kerugian negara sementara sebesar Rp 16,9 triliun. Terkait kasus ini Kejagung juga telah melakukan penyitaan aset milik para tersangkanya. Seluruh aset yang disita tersebut menurut catatan BPK sebesar Rp 13,1 triliun.

Walapun telah mengumumkan secara resmi nilai kerugian negara akibat kasus korupsi Jiwasraya, namun Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebut hasil perhitungan itu masih bersifat sementara.  “Ini bukan hasil audit akhir ya. Audit ini masih berjalan. Ini kan kasus skala besar ya, kami masih lakukan perhitungan lagi,” ujar Agung  dalam penyataannya kemarin.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebelumnya telah menegaskan akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mencoba menghalang-halangi penuntasan kasus dugaan korupsi Jiwasraya. “Apabila ada itikad menghalangi, kemudian mempersulit, itu pasti ada aturan dan sanksinya,” pungkasnya. (R58)

Baca juga :  Menyikap Tubir Milbus

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Erick Thohir Pastikan 4,7 Juta Masker Telah Didistribusikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan 4,7 juta masker yang diproduksi oleh perusahaan pelat merah, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah...

BUMN akan Bangun RS Darurat Corona di Daerah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerintahkan jajarannya untuk membangun Rumah Sakit Darurat Corona di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan...

BUMN Back Up Sepenuhnya RS Darurat Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir  menjamin RS Darurat Penangan Covid-19 siap beroperasi  pada Senin (23/3). BUMN sepenuhnya siap back up kebutuhan...