Perum Perumnas menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka menyiasati keterbatasan lahan terutama di kawasan Jabodetabek untuk mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) rumah.
PinterPolitik.com
Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Perum Perumnas, Bambang Triwibowo dalam acara Ngopi Bareng BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (26/2).
Menurut Bambang, salah satu wujud kerjasama yang dilakukan adalah konsep Transit Oriented Development (TOD) dengan menggandeng BUMN, PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Di mana Perum Perumnas bersama PT KAI untuk mengembangkan apartemen murah yang dikonsep berbasis TOD di Stasiun Rawa Buntu, Tanjung Barat, dan Pondok Cina.
Dijelaskannya dengan konsep TOD, beberapa permasalahan kota seperti kemacetan dan tingkat polusi akan berkurang.
“Bagi para penghuni, waktu di rumah bersama keluarga juga jauh lebih banyak karena terhindar dari kemacetan dan biaya transportasi yang murah tentunya,” katanya.
Bambang menambahkan backlog tertinggi terjadi di daerah Jabodetabek karena keterbatasan landbank (lahan) disiasati dengan kerjasama dengan berbagai BUMN/BUMD atas lahan idle.
Bambang mengakui saat ini pemerintah tidak lagi memberikan lahan secara khusus kepada Perumnas untuk dikembangkan.
“Perumnas harus membeli lahan sendiri dan bersaing dengan pihak swasta, sementara mereka (swasta) bisa membeli dan menjual dengan harga berapa saja, tidak demikian yang terjadi dengan Perumnas. Maka itu, Perumnas menitikberatkan pada penerapan kerjasama bisnis dengan BUMN atau BUMD,” paparnya.
Karena itulah Perum Perumnas telah melakukan kerjasama dengan BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengembangkan apartemen murah berbasis TOD yang lokasi lahannya menempel di area milik PT KAI.
Selain itu pihaknya juga mengembangkan rumah tapak terintegrasi moda transportasi kereta api di Parung Panjang Bogor dan Kawasan Mandiri Kuala Bekala, Medan.
“Selain itu, Perumnas juga menggandeng DAMRI untuk lokasi di Surabaya,” tandasnya.
Sementara itu, berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, angka backlog rumah mencapai 13,6 juta unit. (R58)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
