“One is not exposed to danger who, even when in safety is always on their guard.” – Publilius Syrus, Latin Writer
PinterPolitik.com
Mahfud MD sepertinya dapat bersuka cita kembali. Pasalnya dia dapat hadiah tambahan dari Jokowi. Hal ini berhubungan dengan hak veto yang akan diberikan oleh Presiden ke menteri-menteri koordinator. Tujuan pergeseran struktural ini ya selain untuk meningkatkan koordinasi juga untuk mengingatkan menteri-menteri teknis kalo keluar dari visi Presiden.
Sebagai Menkopolhukam, Mahfud menjelaskan bahwa yang boleh puya visi ya Jokowi aja sebagai Presiden RI. Sementara menteri-menteri ya tinggal ikutin visinya Jokowi, gausah punya visi dalam visi. Tentunya hal ini ditujukan untuk memperlancar koordinasi kerja antara Presiden dengan para asisten supernya itu.
Berkaca selama bertahun-tahun eksistensi kabinet, sering ada ego sektoral yang justru memperlambat kinerja para menteri dan malah menimbulkan konflik kepentingan yang kuat. Malas lah, kalo gini kan bukannya kerja malah berantem. Mungkin dengan pemberian hak veto yang akan tertuang di Perpres kepada empat menko terpilih, akan memudahkan kerja Jokowi dan meminimalisir pertikaian antara kementerian-kementerian saat ini.
Ciamik lah Pak Jokowi, biar gak pusing kan ya pak. Pak Jokowi nih baik banget sama Pak Mahfud. Kita bisa liat dari pemanggilan Pak Mahfud ke Istana Negara beberapa hari yang lalu aja udah seneng banget beliau, gimana dikasih hak veto, senyum Pak Mahfud mungkin akan tambah lebar.
Bisalah Pak Mahfud nyentil para menteri-menteri bandel yang dia koordinasikan supaya nurut sama visi sang pemimpin. Mayan nyenggol temen lama. Agaknya Pak Mahfud sudah punya kuasa lebih sebagai Menkopolhukam. Tapi apa hak veto otomatis membuat Pak Mahfud bisa ngatur menteri-menteri teknis di bawahnya?
Kempolhukam bertugas untuk mengkoordinasi Kemendagri, Kemlu, Kemhan, Kemkumham, Kemkominfo dan Kemen PAN-RB. Hmmm nanganin enam kementerian itu kan bukan PR matematika 1×1, kompleksitasnya sangat tinggi.
Lagipula Pak Mahfud sendiri memiliki latar belakang sipil, bedalah sama raksasa politik di pemerintahan. Yakin hak veto sebagai Menkopolhukam tanpa kekuasaan lain di baliknya akan bikin menteri-menteri teknis nurut? Dari hal itu, mungkin harus kita tunggu, Perpres nanti isinya akan seperti apa. Kalau Menko nanti punya wewenang untuk mengganti menteri dan mengatur anggaran sih, hak veto itu jadi luar biasa. (M52)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
