Beberapa hari terakhir publik semakin intens mendengar kabar menggugah iba atas berbagai kesengsaraan yang dialami kalangan ekonomi rentan di tengah pandemi Covid-19. Kehadiran bantuan negara bak angin lalu yang tak kunjung datang menyelamatkan. Masih adakah hati nurani dan rasa kasih sayang sosok pemimpin di saat seperti ini?
PinterPolitik.com
“Me-nye-seng-rak-yat, me-nye-seng-re-kan-rakyat, me-nye-seng-ra-ka..”. Ya, publik tentu masih ingat belibetnya salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berusaha menyebutkan dua kata sederhana itu. Menyengsarakan rakyat, begitu sulit diucapkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada sebuah acara di salah satu televisi swasta beberapa waktu silam.
Dua kata tersebut tampaknya menggambarkan nasib Ibu Yuli di Serang, Banten, yang pada akhirnya dipanggil oleh Sang Maha Sutradara setelah diketahui bertahan dari kelaparan bersama anak-anaknya dengan hanya meminum air isi ulang selama beberapa hari. Sementara kisah seorang ayah bernama Ason Sopian di Batam, Kepulauan Riau yang menjual ponsel rusaknya seharga Rp 10 ribu demi membeli makan untuk anak-anaknya, juga turut menghiasi pilunya berita dari sudut nusantara selama pandemi Covid-19.
Belum lagi diselingi dengan beberapa kabar saudara sebangsa kita lainnya yang tak kuasa lagi menanggung beban sosial dan ekonomi saat pandemi Covid-19, hingga harus menyerah di ujung utas simpul tambang tergantung. Masih banyak cerita pilu nan getir lain yang bahkan sangat sulit rasanya untuk dinarasikan dalam rangkaian tulisan.
Setiap harinya situasi semakin pelik bagi banyak orang. Hilangnya mata pencaharian, bantuan pemerintah pusat yang dinilai belum maksimal, hingga uluran pemerintah daerah yang baru datang ketika kenestapaan tereskpos viral di media sosial, membuat muara sikap sebagian rakyat saat ini hanyalah pasrah dalam keputusasaan.
Lebih buruk lagi ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) efektif berlaku, mereka seolah terkurung tanpa perbekalan apapun. Lantas, mungkinkah berbagai kisah pilu tersebut terjadi karena pemerintah Jokowi tidak fokus dalam memberikan perhatian terhadap kondisi psikis masyarakat? Jika benar, apa yang menyebabkannya?
Persoalan Psikis Serius?
Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, tentu sudut pandang serta kondisi rakyat secara komprehensif harus dipahami terlebih dahulu. Selain implikasi nyata atas hilangnya mata pencaharian serta sumber pendapatan lainnya, sebuah aspek tak kasat mata juga dinilai turut berperan besar membentuk outcome sikap, keputusan dan tindakan masyarakat selama pandemi Covid-19.
Aspek tak kasat mata tersebut ialah aspek psikis masyarakat. Perhatian pemimpin negeri ini sepertinya sangat jarang tercurahkan untuk mengelola atau sekedar merespon sisi psikis masyarakat ketika datang sebuah situasi sulit kolektif.
Jed Friedman dan Duncan Thomas dalam publikasinya yang berjudul ”Psychological Health Before, During, and After an Economic Crisis: Results from Indonesia, 1993 – 2000” menyatakan bahwa kaum marginal, berdasarkan level pendidikan, pekerjaan, dan keadaan ekonomi sebelumnya, akan mengalami apa yang disebut dengan dislokasi sosio-ekonomi atau socio-economic dislocation berupa tekanan psikologis atau psichological distress di tengah ketidakpastian krisis.
Friedman dan Thomas menambahkan, bentuk tekanan psikologis yang dialami oleh sebagian besar dari kelompok tersebut antara lain: kesedihan atau sadness, kecemasan atau axiety, hingga gangguan kesehatan psikis dan non-psikis lainnya.
Apa yang dikemukakan Friedman dan Thomas di atas tampaknya terulang kembali di Indonesia. Public health crisis Covid-19 yang berefek krisis ketenagakerjaan dan perekonomian membuat aspek psikis kalangan ekonomi rentan semakin terpuruk.
Tanah pusara mendiang Ibu Yuli di Serang mungkin masih terasa lembab saat ini, ketika pemerintah setempat dinilai terlambat mencurahkan perhatian untuk merawat keempat anaknya yang ditinggalkan. Padahal kemarin lusa, almarhumah baru saja berlinang air mata di depan sorotan media tanah air saat menceritakan upayanya bertahan dalam keputusasaan serta kelaparan, akibat dampak pandemi Covid-19.
Sementara keluarga Jimy Theodore mungkin tidak menyangka bahwa kerabatnya itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri demi keluar dari tekanan psikis akibat kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19. Disinyalir, masih banyak lagi kepedihan psikis publik serupa yang berujung pada berbagai cerita ironis atas kesulitan, yang luput dari mata kamera.
Namun berbagai sampel peristiwa pilu tersebut sepertinya hanya akan dicatat dalam data statistik penyebab kematian di Indonesia, bukan dalam kalkulasi kesiapan Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Paling tidak itulah yang dinilai belum begitu terlihat dari gestur Presiden Jokowi.
Sejak awal pandemi Covid-19, sikap Presiden Jokowi dan jajarannya memang terkesan sangat abai. Ketika itu, banyak pihak dan para ahli yang telah memprediksi bahwa pukulan dampak ekonomi dari pandemi tersebut akan terasa hebat. Akan tetapi, serupa dengan mindset anti sains di sepanjang dua bulan sebelumnya, preparasi benteng penopang krisis ekonomi tidak disiapkan dengan matang.
Akibatnya seperti yang saat ini sedang terjadi, sangat fatal. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, total masyarakat yang ekonominya terhempas seketika kala pandemi Covid-19 di Indonesia mencapai sekitar 65 juta orang, itu pun belum termasuk para anggota keluarganya.
Sementara di sisi lain, anggaran Jaring Pengaman Sosial yang dialokasikan oleh Jokowi sebesar Rp 110 triliun dinilai jauh dari kata cukup. Persoalan menjadi pelik ketika bantuan terkesan lambat didistribusikan, berpotensi besar tidak merata, serta efek temporer yang diperkirakan justru akan menciptakan ketidakpastian baru.
Dari proyeksi tersebut, sangat sulit untuk membayangkan dampak psikis terhadap puluhan juta masyarakat yang akan sangat beragam muara konsekuensinya kelak. Sementara itu, di tengah situasi sulit yang bersamaan dengan intaian situasi lebih buruk lainnya seperti ini, langkah tanggap pucuk pimpinan tertinggi tentu sangat dinantikan.
Ketiadaan Gestur Afeksi?
Tulisan berjudul “Perfectionism Will Slow You Down in a Crisis” yang dipublikasikan oleh Rasmus Hougaard dan Jacqueline Carter menyajikan intisari tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya merespon orang-orang di bawah tanggung jawabnya saat krisis.
Hougaard dan Carter menyebutkan tiga hal fundamental yang dapat membantu ketahanan multi aspek saat krisis. Hal tersebut di antaranya ialah fokus dan kesadaran atau focus and awareness, tidak mementingkan diri sendiri atau selflessness, dan empati yang diterjemahkan ke dalam aksi nyata berlandaskan kasih sayang atau compassion.
Sayangnya, seluruh aspek fundamental yang dikemukakan Hougaard dan Carter tersebut dinilai belum begitu terlihat pada sosok Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi republik. Hal tersebut misalnya tercermin dengan beredarnya kabar proyek Ibu Kota Baru yang ternyata tetap berlanjut di tengah pandemi Covid-19. Sontak saja membuat berbagai pihak seperti Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubeidilah Badrun mempertanyakan sensitivitas Presiden Jokowi terhadap masyarakat.
Teladan aspek fundamental tersebut bisa diambil dari pemimpin negara tetangga seperti Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong serta PM Malaysia Muhyiddin Yassin yang selalu menampilkan gestur dan tutur kata empati kepada rakyatnya masing-masing saat pandemi Covid-19.
Sebagai contoh, Compassion terasa sangat hangat saat PM Lee mengutarakan ungkapan berbagi kesedihannya kepada umat muslim atas tidak akan terselenggaranya bazar ramadan di Geylang Serai tahun ini. Atau saat PM Yassin merangkul seluruh rakyat Malaysia dengan pernyataan tidak akan mengabaikan jenis profesi apapun dalam mengarungi Movement Control Order (MCO) atau lockdown selama pandemi Covid-19.
Aspek psikis publik selama pandemi Covid-19 menjadi persoalan intangible berupa psikis publik tersebut yang seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh Presiden Jokowi sebagai pemimpin.
Presiden Jokowi sendiri sebenarnya sempat beberapa kali memberikan pernyataan empati seperti kesadaran akan kekhawatiran kelompok masyarakat yang terancam tidak dapat melakukan mudik. Akan tetapi, keteladanan secara lisan tersebut, tentu diharapkan tercermin pula dalam setiap aktualisasi kebijakan yang dilakukan.
Berbagai kisah pilu yang terjadi selama pandemi Covid-19, sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi total bagi Presiden Jokowi agar Jaring Pengaman Sosial yang telah dianggarkan benar-benar terserap secara maksimal. Namun, jika hal tersebut tidak ditanggapi secara cepat dan tegas, tidak mengherankan apabila terdapat banyak pihak yang mempertanyakan empati mantan Wali Kota Solo tersebut kepada rakyat yang dipimpinnya.
Pendekatan dari hati ke hati antara pemimpin dengan rakyatnya dinilai akan menambah energi positif untuk bertahan dan bangkit dari kesengsaraan di saat-saat seperti ini. Itulah harapan kita semua. (J61)
Small gestures can make all the difference in times of crisis.
-Stephen Curry, Pebasket Amerika Serikat
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
