6.100 pelaku kriminal jejaring narkoba dibunuh Duterte sejak berkuasa pada akhir Juni 2016 di Filipina.
pinterpolitik.com – Kamis, 22 Desember 2016.
Hubungan bilateral antara Tiongkok dan Filipina semakin erat. Tiongkok memasok logistik senjata api senilai US$ 14 juta ke Tiongkok. Bahkan Negeri Tirai Bambu itu juga menawarkan pinjaman jangka panjang senilai US$ 500 juta.
Kepada wartawan di Manila, Selasa (20/12), Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana mengatakan Filipina telah mendapatkan kesepakatan tak terikat dengan Tiongkok dalam bentuk senjata dan kapal cepat.
Lorenzana mengatakan pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu Presiden Rodrigo Duterte memerangi kriminalitas dan terorisme.
“Tiongkok telah memberikan kita sejumlah peralatan militer dan kita akan terus mencari apa yang benar-benar kita perlukan,” kata Lorenzana, setelah pertemuan antara presiden Filipina dan Duta Besar Tiongkok Zhao Jianhua.
Kabar tersebut menyusul pengumuman Duterte pada awal bulan ini, bahwa ia akan menerima pasokan senjata dari Beijing. Di hadapan tentara Filipina, Duterte berjanji untuk mengirim menteri pertahanan untuk menerima senjata tersebut, yang harus dibayar dalam 25 tahun.
Lorenzana mengatakan ada kemungkinan kesepakatan senilai US$14 juta itu akan mencakup senjata ringan, kapal cepat, dan peralatan penglihatan malam. Kesepakatan tersebut akan rampung pada akhir tahun, dan senjata-senjata harus diterima Filipina pada kuartal kedua 2017.
“Duta Besar Tiongkok berkata kepada presiden, ‘Saya mengetahui masalah Anda soal narkoba, jadi kami ingin membantu Anda,” ujar Lorenzana menirukan pernyataan dubes Tiongkok.
Kontroversi Presiden Filipina soal Pelanggaran HAM
Kepala Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendesak aparat hukum Filipina untuk menyelidiki tindakan pelanggaran HAM atas Presiden Rodrigo Duterte yang membunuhi pelaku kriminal tanpa dasar hukum.
Dalam pidatonya Duterte mengaku ia sendiri yang membunuhi penjahat dan menjadi teladan bagi kepolisian. “Otoritas yudisial Filipina harus menunjukkan komitmen mereka untuk menegakkan aturan hukum dan independen dari eksekutif dengan menggelar penyelidikan pembunuhan,” ujar Kepala Badan HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Zeid juga mengutuk lingkungan impunitas dan kekerasan mengkhawatirkan yang dibangun Duterte, dalam Kampanye Berdarah untuk memberantas narkoba. Menurut PBB, hampir 6.100 orang telah dibunuh sejak Duterte berkuasa pada akhir Juni 2016. Anak-anak berusia lima tahun juga tidak dipandang bulu, menjadi korban tak bersalah dari pembunuhan ekstrayudisial dalam perang anti narkoba.
“Meskipun polisi menyelidiki ribuan kematian yang dilakukan oleh para perusuh tersebut, ada informasi ternyata sebenernya hanya sedikit dakwaan yang diajukan.” kata Zeid.
