HomeDuniaCEO Uber Mundur dari Dewan Penasehat Trump

CEO Uber Mundur dari Dewan Penasehat Trump

Kecil Besar

Terpilih sebagai salah satu dewan penasehat ekonomi Presiden Donald Trump, ternyata menuai bencana bagi Chief Executive Officer (CEO) Uber, Travis Kalanick. Demi menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran, Kamis (3/2), Kalanick mengumumkan pemunduran dirinya dari jabatan kenegaraan tersebut.


Pinterpolitik.comJum’at, 3 Februari 2017

AMERIKA SERIKAT – Suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei). Di Amerika Serikat (AS), suara rakyat ini memiliki kekuatan melalui tanda pagar (tagar) #DeleteUber. Kejengkelan warga AS yang mengira Uber berpihak pada kebijakan imigrasi Trump, membuat mereka beramai-ramai menghapus aplikasi Uber dan melakukan kampanye #DeleteUber di berbagai media sosial.

Semua berawal dari tweet Uber bahwa perusahaan transportasi tersebut tidak akan memberlakukan kenaikan harga di Bandara Internasional John F. Kennedy, saat supir taksi New York City melakukan mogok. Pesan ini lalu diartikan sebagai boikot dari pemogokan yang memprotes larangan perjalanan dan imigrasi Trump bagi warga dari tujuh negara mayoritas berpenduduk Muslim.

Masyarakat yang jengkel kemudian beramai-ramai menghapus aplikasi Uber serta menyebarluaskan kampanye #DeleteUber.  Protes juga terjadi di internal perusahaan. Para supir Uber mengaku kecewa dengan sikap Kalanick, namun belakangan tersentuh saat Kalanick menyatakan telah mengundurkan diri dari tim Trump.

Dalam memo yang dikirim ke twitter dan semua karyawannya, Kalanick menegaskan kalau keterlibatannya dalam dewan penasehat Trump bukan berarti setuju dengan kebijakan administratif yang ditetapkan presiden. Ia pun menyatakan kalau dirinya adalah salah satu yang paling menentang kebijakan imigrasi Trump.

Menurutnya, perintah eksekutif itu menyakitkan banyak anggota masyarakat di seluruh Amerika, apalagi sebagian besar supir Uber adalah kaum imigran. Ia mengungkapkan bahwa keikutsertaannya dalam dewan penasehat, sebenarnya agar dapat memberikan masukan pada Presiden mengenai kebijakan-kebijakannya.

“Bekerjasama dalam grup itu tidak bisa diartikan sebagai bentuk dukungan kepada Presiden ataupun terkait dengan agenda tertentu. Sayangnya ini telah disalahartikan,” ungkapnya seperti dikutip Reuters.

“Saya sudah berbicara singkat dengan Trump soal perintah keimigrasian dan ‘masalah-masalah’ yang ditimbulkan terhadap masyarakat AS. Saya juga menyatakan kalau tidak akan bergabung dalam dewan ekonomi,” jelas Kalanick yang tetap harus menyelesaikan tahapan pengunduran diri secara resmi. (Berbagai sumber/R24)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...