HomePolitikBoris Johnson dan Dilema Brexit Inggris

Boris Johnson dan Dilema Brexit Inggris

Oleh Reza Akbar Felayati, Peneliti Lepas dan Penerima Unconditional Offer dari The London School of Economics and Political Science untuk Program Studi Media, Communication, and Development

Negosiasi Inggris untuk Brexit agar dapat keluar dari Uni Eropa (UE) telah melewati tenggat waktu 31 Oktober lalu. Apa yang menghambat Perdana Menteri Boris Johnson untuk menggolkan kesepakatan Brexit?


PinterPolitik.com

Bagi masyarakat Inggris, tanggal 31 Oktober lalu akan dikenang tidak hanya sebagai hari Halloween, tetapi juga tanggal penting yang menentukan nasib negara mereka ke depannya. Ya, tanggal tersebut merupakan tenggat waktu akhir yang dipatok oleh Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson.

Namun, pada kenyataannya, hingga saat ini upaya tersebut masih terganjal di lingkup Parlemen Inggris. Parlemen menyetujui untuk menunda kesepakatan akhir Brexit sampai seluruh perundang-undangan terkait Brexit selesai dikaji.

Di sisi lain, Johnson terus bersikeras untuk mengupayakan Brexit agar bisa digolkan pada tanggal 31 Oktober lalu, sebagaimana dalam pidatonya ketika terpilih menjadi PM pada 24 Juli lalu. Dalam pidato pertamanya sebagai PM tersebut, Johnson mengatakan bahwa:

The people who bet against Britain are going to lose their shirts because we are going to restore trust in our democracy, and we are going to fulfil the repeated promises of parliament to the people and come out of the EU on October 31, no ifs or buts, and we will do a new deal, a better deal that will maximise the opportunities of Brexit while allowing us to develop a new and exciting partnership with the rest of Europe, based on free trade and mutual support. I have every confidence that in 99 days’ time we will have cracked it, but you know what – we aren’t going to wait 99 days, because the British people have had enough of waiting.

Melihat posisi Johnson dan Parlemen Inggris yang sarat akan tarik ulur ini, memunculkan satu pertanyaan menarik yang kemudian akan menjadi fokus utama penulis dalam tulisan kali ini: Apakah upaya Johnson ini didasarkan oleh pilihan strategis terkait posisi Inggris di Uni Eropa, ataukah ini hanya sekadar upaya Johnson untuk menepati janji di pidatonya, tanpa melihat konsekuensi yang bisa dimunculkan dari adanya no-deal Brexit?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menjabarkan dalam tiga argumen utama, yakni polarisasi dalam spektrum perpolitikan Inggris terkait Brexit, Brexit sebagai pergeseran strategis kebijakan Inggris, dan faktor Boris Johnson dalam negosiasi Brexit di sepanjang paruh kedua tahun 2019.

Tarik Ulur Brexit

Satu hal yang patut diperhatikan dalam melihat Brexit adalah melihat spektrum perpolitikan di dalamnya. Di Inggris, ada partai UKIP – beraliran eurosceptics kanan jauh – yang merupakan pendukung Brexit yang vokal dan, sebaliknya, terdapat Partai Hijau dan Demokrat Liberal yang secara terang-terangan menentang Brexit.

Namun, partai-partai Buruh dan Konservatif arus utama pada kenyataannya tidak seragam dalam posisi mereka terkait Brexit. Partai Konservatif secara historis terpecah di Eropa dan ini juga terlihat dalam Brexit.

Terlihat selama ini ada dua kampanye utama yang dipimpin Partai Konservatif – termasuk barisan Partai Konservatif untuk yang mendukung keanggotaan Inggris di Uni Eropa dan barisan Konservatif yang mendukung Brexit.

Begitu pula dengan sosok-sosok kunci di dalam Partai yang juga terpecah, seperti mantan PM Inggris David Cameron dan mantan Menteri Keuangan George Osborne yang mendukung keanggotaan Inggris di Uni Eropa – yang ternyata masih “satu atap” dengan Kanselir wilayah Lancaster Michael Gove dan PM Inggris saat ini, Johnson, berpihak pada Brexit.

Baca juga :  Inggris Mau Palestina, Tapi…

Berbeda dengan Partai Konservatif, Partai Buruh telah menyatakan dukungannya agar Inggris tetap di Uni Eropa. Namun, keputusan ini kontras dengan sejarah Euroscepticism yang kental dalam partai tersebut.

Pada kenyataannya, Partai Buruh juga terpecah dengan munculnya anggota parlemen yang pro-Brexit. Pemimpin oposisi dan Partai Buruh, Jeremy Corbyn, mendukung kontra-Brexit tetapi Corbyn tercatat telah berkali-kali menyatakan argumen bernuansa eurosceptic (Langela dan Manning, 2016).

Ambivalensi, perpecahan, dan ambiguitas ini menunjukkan bahwa polarisasi yang ada di perpolitikan Inggris ini lebih kompleks dari sekadar perdebatan antara dua partai arus utama. Inilah yang penulis yakini sebagai salah satu faktor yang menyebabkan bagaimana kompleksnya tarik ulur terkait Brexit di dalam Parlemen Inggris yang bahkan tidak bisa diatasi oleh upaya percepatan yang dilakukan oleh Johnson melalui Withdrawal Agreement Bill.

Menuju Inggris yang “Berdaulat”?

Selanjutnya, perlu juga dilihat bagaimana sifat dasar dari Brexit ini sendiri. Salah satu argumen yang muncul adalah bahwa Brexit – bagi Johnson, Theresa May, dan kelompok Eurosceptics – adalah bagian dari apa yang mereka yakini sebagai sebuah strategic shift atau pergeseran strategis bagi Inggris ke depannya.

Dikatakan sebagai sebuah strategic shift karena pada dasarnya Brexit – jika lolos dan disahkan – akan menggeser posisi strategis Inggris dan Uni Eropa setelah 46 tahun terbangun. Bagi Johnson, pergeseran utama yang dibutuhkan oleh Inggris melalui adanya Brexit adalah kedaulatan penuh.

Layaknya argumen eurosceptics, Uni Eropa dianggap sebagai entitas yang mengurangi kedaulatan Inggris sebagai negara karena, sebagai otoritas multilateral, Uni Eropa memiliki hak untuk mengatur aspek-aspek vital di Inggris seperti perdagangan, agrikultur, hak cipta, hingga isu batas negara dan imigrasi. Pun juga dengan regulasi-regulasi yang diterapkan Uni Eropa di Inggris yang dianggap menghambat kemajuan ekonomi Inggris.

Begitu juga dengan resesi global yang melanda pada 2008, dianggap Johnson jauh lebih buruk di negara-negara yang mengadopsi mata uang bersama Uni Eropa, yakni Euro. Tingkat pengangguran melonjak di atas 20 persen di negara-negara seperti Yunani dan Spanyol, memicu krisis utang besar-besaran.

Tujuh tahun setelah resesi, Spanyol dan Yunani masih menderita tingkat pengangguran di atas 20 persen dan Johnson percaya bahwa Euro adalah penyebab utama. Meskipun Inggris memilih untuk tidak bergabung dengan mata uang bersama, kinerja suram mata uang Euro dianggap sebagai refleksi dari kinerja Uni Eropa yang buruk, dan sewaktu-waktu bisa berdampak ke Inggris.

Dengan Brexit, Johnson meyakini Inggris bisa merumuskan strategi yang matang terkait masa depan Inggris dan – mengutip dari pidato pelantikan Johnson – Inggris bisa dengan mandiri merumuskan masa depan pembangunan mereka.

Race Against Time

Terlepas dari argumen Johnson mengenai pergeseran menuju Inggris yang mandiri dan “berdaulat”, pada kenyataannya situasi negosiasi Brexit hingga saat ini tidak menunjukkan adanya upaya perwujudan pergeseran strategis yang matang tersebut.

Yang terjadi adalah indikasi bahwa Johnson terkesan mengupayakan adanya kesepakatan Brexit hanya karena waktu tenggat 31 Oktober lalu dan, hingga saat ini, Brexit dan segala perencanaan perundang-undangannya masih menjadi perdebatan dan tarik ulur di Parlemen Inggris yang terpolarisasi menjadi berbagai spektrum yang berbeda.

Ini bisa dilihat dari bagaimana Johnson yang bersikeras menggunakan berbagai strategi untuk menggolkan Brexit pada tenggat waktu yang telah disetujui. Johnson juga menyiapkan strategi Brexit tanpa kesepakatan – disebut dengan istilah no-deal Brexit.

Baca juga :  Partai vs Kandidat, Mana Terpenting Dalam Pilpres 2024?

PM Johnson juga berusaha mengadakan pemungutan suara bagi anggota parlemen untuk menyetujui kesepakatannya sebelum mengajukan legislasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan Brexit dalam hukum Inggris. Ini dilakukan setelah anggota parlemen memaksanya untuk membatalkan pemungutan suara pada kesepakatan Brexit di Parlemen Inggris dan meminta Uni Eropa untuk menunda Brexit tiga bulan meskipun parlemen Inggris telah menyetujui Undang-Undang Kesepakatan Penarikan Diri (Withdrawal Agreement Bill).

Meskipun pada akhirnya Johnson pada 19 Oktober lalu telah melayangkan surat ke Uni Eropa untuk memperpanjang masa negosiasi Brexit hingga 31 Januari 2020, sebagaimana yang tercatat dalam Benn Act, PM Inggris hingga saat ini masih mengupayakan adanya pemungutan suara di Parlemen terkait pelolosan perundang-undangan Brexit.

Untuk saat ini, Johnson telah memutuskan untuk menunda pembahasan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa – terlepas dari berhasil tidaknya penguluran waktu ini – PM Inggris masih akan meneruskan pembahasan Brexit.

Upaya percepatan Johnson bisa juga diindikasikan sebagai respons terhadap semakin meningkatnya resistensi terhadap Brexit. Hal ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya jumlah demonstrasi dan gerakan penolakan Brexit.

Sepanjang 2019, sudah terjadi dua aksi besar penolakan Brexit dan panggilan untuk referendum ulang. Aksi yang pertama terjadi pada 23 Maret lalu dengan tajuk “Put It To The People” dan yang kedua terjadi pada 19 Oktober lalu dengan tajuk “ Let Us Be Heard”.

Dengan semakin meningkatnya resistensi terhadap Brexit ini, berarti bahwa langkah menuju pengesahan Brexit pun akan semakin sulit jika negosiasi tidak selesai dalam waktu yang cepat. Indikasi inilah yang bisa jadi melandasi Johnson untuk segera mempercepat negosiasi Brexit melalui berbagai cara.

Nasib Brexit

Melihat bagaimana perkembangan Brexit dari awal referendum pada 2016 hingga saat ini, secara umum Brexit bisa dilihat dari dua kacamata argumentasi analitis yang berbeda.

Di satu spektrum, Brexit bisa dikatakan sebagai sebuah strategic shift Inggris di kancah internasional, yang mana Inggris melihat adanya kesempatan untuk bisa memanfaatkan situasi regional kawasan Eropa untuk kepentingan mereka. Ini berkaca dari bagaimana pemerintah Inggris – setidaknya dari masa administrasi David Cameron, Theresa May, dan Johnson – yang melihat Brexit sebagai kesempatan bagi Inggris untuk bisa mengelola kawasan mereka secara lebih mandiri.

Di spektrum lain, Brexit bisa juga dilihat hanya sebagai bentuk narasi politik yang dimanfaatkan oleh politisi untuk menjaring suara. Ini pun juga tidak lepas dari meningkatnya jumlah individu dan kelompok eurosceptics di Inggris yang mendukung Brexit.

Dengan kata lain, resistensi yang meningkat di Inggris terkait pengesahan Brexit bisa berarti bahwa terjadi pergulatan narasi politik di Inggris yang semakin menguat antara eurosceptics dan europeanists. Inilah salah satu alasan Johnson untuk ingin segera mengesahkan Brexit, di samping tenggat waktu 31 Oktober yang dijadikan narasi utamanya ketika menjabat sebagai PM.

Tulisan milik Reza Akbar Felayati, Peneliti Lepas dan Penerima Unconditional Offer dari The London School of Economics and Political Science untuk Program Studi Media, Communication, and Development.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Putin-Zelensky dan Adiksi Ultra-Ekstrem Foreign Fighters

Fenomena sub-foreign fighters, yakni “tentara turis” mulai menjadi materi analisis menarik karena eksistensinya yang marak dan dilembagakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui Ukrainian Foreign Legion atau Legiun Internasional Ukraina. Lalu, mengapa beberapa warga negara asing rela mati demi peperangan dan perebutan kepentingan negara lain? Serta seperti apa masa depan dan implikasinya, termasuk bagi Indonesia?

Menakar Takdir Sandiaga di 2029 

Langkah politik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih menjadi tanda tanya. Sebagai politisi muda yang potensial, karier politik Sandi ke depan kiranya benar-benar ada di tangannya sendiri secara harfiah. Mengapa demikian?

Mustahil Prabowo Jadi Diktator?

Banyak media asing menilai Indonesia akan jatuh ke otoritarian di bawah Prabowo Subianto. Namun, apakah hal itu mungkin? Ataukah mustahil?

Desain Politik Jokowi di Balik Pelantikan AHY? 

Pelantikan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tuai beragam respons dari publik. Kira-kira motif politik apa yang tersimpan di balik dinamika politik yang menarik ini?

Republik Rakyat Komeng

Nama Komeng jadi trending topic yang dibicarakan semua orang. Sebabnya karena suara pelawak kondang yang maju di Pemilu 2024 untuk tingkatan DPD ini tembus hingga 1,9 juta di hitung suara KPU dengan posisi data masuk baru 60 persen.

RK Gagal Jakarta-1, Golkar Rungkat? 

Kerugian besar kiranya akan ditanggung Partai Golkar jika melewatkan kesempatan untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Mengapa demikian?

Suksesor Prabowo, AHY vs Tiga Jenderal?

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampak cukup bersaing dengan tiga purnawirawan jenderal sebagai kandidat penerus Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Namun, di balik ingar bingar prediksi iitu, analisis proyeksi jabatan strategis seperti siapa Menhan RI berikutnya kiranya “sia-sia” belaka. Mengapa demikian?

Ini Penyebab Anies-Imin Kalah di Jawa Timur

Perolehan suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jawa Timur jadi yang terendah. Padahal, pemilihan Cak Imin sebagai cawapres Anies punya tujuan utama untuk menggaet pemilih di Jawa Timur yang merupakan salah satu lumbung suara utama.

More Stories

Partai vs Kandidat, Mana Terpenting Dalam Pilpres 2024?

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampak cukup bersaing dengan tiga purnawirawan jenderal sebagai kandidat penerus Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Namun, di balik ingar bingar prediksi iitu, analisis proyeksi jabatan strategis seperti siapa Menhan RI berikutnya kiranya “sia-sia” belaka. Mengapa demikian?

Mencari Rente Melalui Parte: Kepentingan “Strongmen” dalam Politik

Oleh: Noki Dwi Nugroho PinterPolitik.com Berbicara mengenai "preman", yang terbersit di benark sebagian besar orang mungkin adalah seseorang dengan badan besar yang erat dengan dunia kriminalitas....

Adu Wacana Digital di Pilpres 2024: Kemana Hak-Hak Digital?

Oleh: M. Hafizh Nabiyyin PinterPolitik.com Hilirisasi digital. Ramai-ramai orang mengetikkan istilah tersebut di mesin pencari pasca debat calon wakil presiden (cawapres) yang dihelat 22 Desember 2023...