HomeTerkiniBertema Birokrasi, Debat Pilgub DKI Kedua Dikawal 1800 Polri

Bertema Birokrasi, Debat Pilgub DKI Kedua Dikawal 1800 Polri

Kecil Besar

pinterpolitik.comJumat, 27 Januari 2017.

JAKARTA – Debat kedua pilkada DKI akan digelar pada hari ini, Jumat, 27 Januari 2017 yang akan dimulai pukul 19.30 WIB. KPU DKI masih memilih lokasi yang sama untuk menggelar Debat kedua Cagub DKI kali ini, yakni Hotel Bidakara Jakarta Selatan.

Pada debat kali ini, KPU akan menggunakan dua moderator atau moderator ganda. Moderator yang dipilih untuk menggantikan Ira Koesno adalah Tina Talisa. Sementara dari sisi akademisi KPU DKI Jakarta memilih Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Prof. Dr Eko Prasojo. Debat kali ini akan ditayangkan langsung oleh 12 stasiun televisi dan berlangsung selama 150 menit.

Tina Talisa & Prof. Dr Eko Prasojo selaku moderator ganda Debat Pilgub DKI kedua.

Di sesi pertama, masing-masing paslon akan menyampaikan visi-misi dan program kerja unggulannya yang berkaitan dengan tema debat. Tema debat sendiri adalah reformasi birokrasi, pelayanan publik dan penataan tata ruang kota.

Lalu, pada sesi kedua dan ketiga, akan ada pertanyaan dari panelis kepada setiap pasangan. Setelah dijawab, pasangan lain bisa memberikan pandangannya terhadap jawaban pasangan lainnya.

Selanjutnya pada sesi keempat dan kelima, diinformasikan bahwa pasangan calon akan bertanya kepada pasangan calon lain terkait tema yang telah ditentukan. Pada sesi keenam, setiap pasangan calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan terakhir komitmennya terhadap masyarakat.

Bagaimana dari sisi keamanan Debat Pilgub DKI Jakarta 2017?

Ribuan polisi dipersiapkan untuk mengamankan jalannya debat kandidat kedua calon kali ini. Melibatkan tim gerakan gabungan nasional, polisi wanita, dan Brimob. Kasubbag Humas Polres Jakarta Selatan Kompol Purwanta mengatakan, Polisi mengerahkan 1.800 personel dan melakukan pengamanan debat dengan pola empat ring (empat lokasi pengamanan).

Dengan adanya debat tersebut, membuat sejumlah ruas jalanan di sekitar Hotel Bidakara padat. Maka dari itu, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional dengan melihat perkembangan arus lalu lintas di lapangan. (trbn/A11)

Baca juga :  Jika Ahok jadi Ketua KPK
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

UMKM Motor Ekonomi Dunia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia...

Jembatan Udara Untuk Papua

PinterPolitik.com JAKARTA - Pemerintah akan memanfaatkan program jembatan udara untuk menjalankan rencana semen satu harga yang dikehendaki Presiden Joko Widodo. Menurut Kepala Pusat Penelitian dan...

Kekerasan Hantui Dunia Pendidikan

PinterPolitik.com Diklat, pada umumnya dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian serta etika kepada anggota baru. Namun kali ini, lagi-lagi Diklat disalahgunakan, disalahfungsikan, hingga...