Jelang Pilkada Serentak, Bawaslu akan membuat pedoman materi khotbah untuk menghindari ceramah yang menjurus ke ranah politik ataupun SARA.
PinterPolitik.com
“Ini program sudah lama, materi pencegahan bukan hanya dari Pilkada DKI. Kami bukan mengatakan Pilkada DKI jelek, tapi Pilkada DKI kan tensinya naik gara-gara itu. Nah oleh sebab itu, kami ingin tensinya agar turun sehingga materi khotbah baik, dapat diterima masyarakat dan tidak membela Paslon tertentu.”
[dropcap]S[/dropcap]etiap kejadian buruk, pasti ada hikmahnya. Petuah lama yang kerap digunakan oleh nenek dan kakek untuk “menyenangkan” cucunya setelah jatuh dari sepeda ini, mungkin juga menjadi pelajaran pahit bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Seperti yang diungkapkan oleh anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di atas, apa yang telah terjadi di Pilkada DKI merupakan ‘kecelakaan berat’ bagi mereka. Bagaimana pun, Bawaslu memang wajib merasa “kecolongan” dengan masuknya kampanye politik melalui khotbah di masjid-masjid.
Pekatnya unsur SARA yang digaungkan pihak tertentu dalam Pilkada DKI, pada akhirnya menjadi luka bagi demokrasi Indonesia. Sialnya, luka itu akan tetap terbuka hingga lima tahun ke depan. Bahkan, disinyalir luka yang sama juga ingin ditularkan ke wilayah-wilayah lain dalam Pilkada Serentak mendatang.
Ibarat anak kecil yang sudah pernah bocor kepalanya setelah bersepeda, tentu sangat wajar bila Bawaslu berpikir untuk menggunakan helm pelindung saat ingin berkendara lagi. Helmnya ternyata berupa aturan terkait materi khotbah yang disampaikan ulama maupun ustadz, apabila menjurus ke ranah politik maupun SARA.
Bawaslu Susun Materi Khotbah Menjelang Masa Kampanye Pilkada 2018, ADA YANG PANIK???
Sejak kapan Bawaslu ngurusi Khutbah???
Bawaslu beralasan, penyusunan materi khotbah agar mencegah hal yang dialami saat pilkada DKI Jakarta 2017.https://t.co/iXMnbcIyBr pic.twitter.com/wiUWENo7nR
— Mas Piyu (@maspiyuuu) February 9, 2018
Sejauh ini, Bawaslu sudah mendapatkan restu baik dari PBNU maupun MUI. Terus apakah ada yang keberatan? Ya tentu saja ada, kalau engga ada yang keberatan kan bukan berita namanya. Gampang aja kok menebak siapa yang paling sewot dengan adanya rencana ini, tak lain dan tak bukan ya Front Pembela Islam (FPI).
Dalam Pilkada DKI lalu, “bakteri” pembuat lukanya kan memang didalangi organisasi massa Islam yang belakangan mulai melempem setelah ditinggal junjungannya ke negeri Onta ini. Engga heran pula kalau yang di Arab sana udah mulai kelojotan pingin balik ke Indonesia, biar bisa memimpin pasukannya lagi di Pilkada nanti.
Tapi kalau dipikir-pikir, yakin Bawaslu bisa mengatur para ulama dan ustadz yang berkhotbah di masjid-masjid? Gimana caranya? Apalagi para pengkhotbah dari FPI yang kini, sepertinya, sudah mulai bergerak menjelek-jelekkan pemerintah di setiap acara. Hmmm, yakin Bawaslu punya palu untuk mentungin mereka?
Dalam pelaksanaannya pun, apa Bawaslu sudah menggunakan helm yang benar untuk bersepeda? Karena percuma juga kalau bersepeda tapi menggunakan helm proyek saja, kalau jatuh ya pasti bakal bocor juga kepalanya. Jadi, apa ini artinya Bawaslu akan melakukan hal yang sia-sia semata, atau memang sekedar menghabiskan anggaran saja? Hmm. (R24)
