HomeFokus BUMNAndalkan Iuran Wajib, Jasa Raharja Incar Laba Rp 1,62 Triliun

Andalkan Iuran Wajib, Jasa Raharja Incar Laba Rp 1,62 Triliun

Kecil Besar

PT Jasa Raharja (Persero) menargetkan laba bersih Rp 1,62 triliun pada tahun 2020, atau tumbuh 4,25 persen year on year (yoy)  dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,55 triliun. Perusahaan pelat merah bidang asuransi sosial ini masih mengandalkan iuran wajib dari sektor angkutan umum dan para pemilik kendaraan sebagai sumber dana utama perseroan.


PinterPolitik.com 

Direktur Utama Jasa Raharja, Budi Rahardjo Slamet menyatakan, guna menopang laba itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan yang dihimpun dari masyarakat, khususnya dari sektor angkutan umum, baik darat, laut dan udara, serta para pemilik kendaraan.

Dalam rencana bisnis, Budi menargetkan bisa mencatatkan pendapatan sebesar Rp 6,73 triliun. Nilai itu tumbuh 5,82 persen yoy dibandingkan 2019 senilai Rp 6,36 triliun.

“Pendapatan Jasa Raharja dihimpun dari beberapa kanal. Pertama, iuran wajib yang berasal dari angkutan umum darat maupun laut. Serta sumbangan wajib dana kesejahteraan dari pemilik kendaraan bermotor yang melakukan daftar ulang ke kantor Samsat. Dan terakhir, hasil investasi,” ujar Budi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/3).

Tentang target pendapatan tahun ini, menurut Budi pihaknya optimis terpenuhi, kendati pihaknya menyadari kondisi ekonomi saat ini tengah melesu.

Untuk itu Jasa Raharja juga akan menekan biaya operasional, serta melakukan efisiensi di perusahaan. Selain itu, Jasa Raharja juga akan mengandalkan proses digitalisasi guna memangkas berbagai biaya. “Jasa Raharja, khususnya di 2020 sudah menggunakan IT sudah relatif baik. Sehingga kami bisa mengurangi berbagai biaya,” tandasnya. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  Menyikap Tubir Milbus
spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Erick Thohir Pastikan 4,7 Juta Masker Telah Didistribusikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan 4,7 juta masker yang diproduksi oleh perusahaan pelat merah, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah...

BUMN akan Bangun RS Darurat Corona di Daerah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerintahkan jajarannya untuk membangun Rumah Sakit Darurat Corona di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan...

BUMN Back Up Sepenuhnya RS Darurat Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir  menjamin RS Darurat Penangan Covid-19 siap beroperasi  pada Senin (23/3). BUMN sepenuhnya siap back up kebutuhan...