Baru-baru ini Anies-Sandi mengumumkan dana kampanye mereka dengan dalih ingin terbuka kepada masyarakat perihal dana kampanyenya.
pinterpolitik.com – Jum’at, 13 Januari 2017.
JAKARTA – Pilkada serentak 2017 sudah tinggal hitungan hari, banyak para Cagub dan Cawagub yang mulai menambah intensitas kampanyenya ke masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memilihnya sebagai pemimpin daerah mereka masing-masing.
Di Pilkada DKI yang disebut-sebut sebagai miniaturnya Indonesia ini para Cagub dan Cawagub pun seakan tidak lelah untuk melakukan blusukan. Setelah Ahok – Djarot sempat mengumumkan dana kampanye mereka yang didapatkan dari hasil sumbangan para relawan, kini pasangan dengan nomor urut tiga pun tidak mau kalah dengan para pesaingnya.
Baru-baru ini Anies-Sandi mengumumkan dana kampanye mereka dengan dalih ingin terbuka kepada masyarakat perihal dana kampanyenya.
Satrio Dimas Adityo, Bendahara Tim Pemenangan, menyatakan antara Oktober-Desember 2016 penerimaan dana yang masuk mencapai Rp 46,7 miliar. Kata dia, jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan dana yang dilaporkan pada 30 November lalu, yakni sebesar Rp19,01 miliar. “Jadi ada penambahan di bulan Desember 2016 itu 27,6 miliar, dan di catatan kami 100% adalah sumbangan dari Mas Sandi,” katanya.
Tercatat sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang memiliki kekayaan hingga mencapai Rp 3,8 Triliun rupanya tidak membuat Sandiaga Salahudin Uno menghamburkan uangnya untuk kegiatan kampanye dalam ajang Pilkada DKI Jakarta. Dana kampanye sebesar Rp 19,01 miliar yang diterimanya dari para relawan hanya digunakan untuk blusukannya selama setahun terakhir.
Dia memastikan, semua dana kegiatan sosialisasi dapat dipertanggung jawabkan. Dari total pemasukan Rp46,7 miliar, Gerindra menyumbang Rp750 juta, PKS Rp350 juta, Anies Rp400 juta dan dari Badan Hukum sebesar Rp358 juta.
Sebagai penyumbang terbesar yaitu sekitar 1% dari kekayaannya atau sebesar Rp44,8 miliar, Sandi mengaku dana yang dikeluarkan masih jauh dari jumlah kekayaannya. Ia memilih menyalurkan sendiri dana tersebut dengan nama pribadi ketimbang menggunakan nama karyawannya.
“Saya ikhlas, jangan hitung-hitung. Saya (berikan) belum sampai satu persen. Sementara Mas Anies sudah 10 persen, jadi itu tidak sepadan. Saya lebih suka mengatasnamakan secara pribadi demi pendidikan politik yang transparan,” tutupnya. (tempo/A15)
