PinterPolitik.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan utang BUMN Karya kepada himpunan bank milik negara (himbara) menembus Rp46,21 triliun.

OJK menegaskan urusan penyaluran kredit merupakan kewenangan pihak masing-masing bank, dan pihaknya tidak bisa mengintervensi kredit bank kepada BUMN Karya.

“Untuk pinjaman bank-bank kepada BUMN Karya, menurut catatan yang kami miliki, secara total kredit seluruh bank kepada BUMN Karya adalah Rp46,21 triliun,” Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Menara Radius Prawiro OJK, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Hal itu diungkapkan setelah PT. Bank Mandiri (Persero) mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan kredit kepada pegawai tiga BUMN Karya.

Sebelumnya, Bank Mandiri memutuskan untuk menghentikan penyaluran kredit kepada pegawai tiga BUMN Karya, yakni PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT Amarta Karya (AMKA), dan PT Waskita Karya Tbk. (WSKT).

Pihak Bank Mandiri menjelaskan penghentian itu termasuk bagian dari cara perusahaan untuk konsisten mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai praktik yang terbaik terkait manajemen risiko yang berlaku di industri perbankan.

Jumlah utang yang tinggi itu tampaknya adalah akibat dari pembangunan infrastruktur dengan skala besar.

Selain itu, beberapa proyek BUMN Karya mungkin menghadapi tantangan dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar utang mereka, terutama dalam jangka pendek.

Dalam menghadapi tantangan utang tinggi BUMN Karya di bank, langkah-langkah harus diambil secara bersamaan dengan komitmen penuh dari pemerintah, manajemen BUMN Karya, dan para pemangku kepentingan terkait.

Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan strategis, BUMN Karya dapat mengatasi masalah utang mereka dan terus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan Indonesia. (S83)

PinterPolitik.com

Coba deh, cuy, kalian baca sekali lagi judul mimin. Sedih nggak? Harus dong karena memang Indonesia ini perlu dicemaskan. Nyatanya, Indonesia nggak kunjung terbebas dari persoalan ekonomi yang membingungkan.

Bahkan nih, dalam ruang akademik, mimin sampai merasa kok seakan-akan semua kepiluan ekonomi cocok disematkan di Indonesia. Coba deh bayangkan, mulai dari kapitalisme pinggiran sampai klientelisme eceran, semuanya disematkan oleh analis saat menyimpulkan gaya pengoperasian ekonomi politik oleh elite Indonesia.

Bandingkan saja dengan penyebutan buat negara Amerika Latin, seperti kapitalisme progresif dan lainnya. Sangat berbeda jurang pemisahnya.

Hati mimin semakin miris mana kala baca berita yang menampilkan kutipan wawancara dengan ekonom senior Faisal Basri seputar nasib Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam kutipannya, Om Faisal bilang bahwa PLN nih lagi ada di ujung tanduk karena menanggung utang negara mencapai 500 triliun.

Mirisnya, ternyata pemerintah juga memiliki utang Rp 45,42 triliun kepada PLN, cuy. Bayangin, kalau pemerintahnya saja utang ke perusahaannya yang padahal sudah engep menanggung utang, terus kira-kira siapa yang mau melunasin tumpukan utang itu, cuy? Hanya mukjizat yang bisa menjawab, lebih-lebih setelah mimin tahu bahwa pemerintah sama sekali belum membayar utang itu sepeser pun. Hiks.

View this post on Instagram

Faisal Basri nilai PLN akan redup September nanti #pln #perusahaanlistriknegara #listrik #faisalbasri #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 27, 2020 at 6:38am PDT

Mimin nggak habis pikir, kok bisa pemerintah kita hobi banget nunggu utang membumbung tinggi begini? Padahal nih, gengs, sewaktu ngaji di madrasah, guru mimin berujar jangan sampai nunggu utang meninggi, sebab ada unsur zalim terhadap orang yang ngutangin.

Lagian juga kalau utang udah segede itu, pasti malas kan mau mbayar. Makanya dalam dunia utang-mengutang ada istilah nyicil, biar nggak malas dan kaget.

Okelah, kalau pemerintah masih bisa bersantai sebab mungkin memakai anggapan cara main kapitalisme negara yang intinya bisa mendapat keuntungan besar lewat pemanfaatan aset-aset, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ayolah, Pak, kalau belajar ilmu itu yang tuntas, sebab meski kapitalisme negara itu terlihat menggiurkan, namun juga menyimpan malapetaka.

Ya, memang sih kapitalisme negara bisa menghadirkan program pembangunan di mana-mana, tapi kalau nggak dibarengi dengan tanggung jawab pemerintah, yang ada malah krisis sosial dan lingkungan, Pak. Nah, salah satu bukti krisis sosial ya sekarang ini. Sampai-sampai Om Faisal lho nggak segan bilang, ”Akibatnya, kalau September belum dibayar, kolaps PLN”.

Bayangin, cuy, ini udah Juli, kurang dua bulan lagi. Dan, ironisnya, sampai sekarang soal PLN ini nggak buru-buru ditanggapi serius oleh pemerintah. Ya, memang sih, mimin percaya pemerintah dan manusia Indonesia tuh punya mentalitas optimis tinggi tapi bukan berarti santai-santai begini.

Bisakah secara serius kita belajar dari dampak dari model kapitalisme negara era Orde Baru? Pembangunan menggiurkan, tetapi uang negara ambrol tak tersisa. Inginkah kita seperti itu? Kalau nggak, makanya segera dibayar utangnya lho, cuy. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pada 2018 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh saja mencatat sejarah karena melalui holding Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), divestasi PT Freeport Indonesia dapat dilakukan. Singkat kata, dengan melalui jalan perundingan yang alot, seperti yang kerap dielu-elukan pada waktu itu, sebesar 51 persen saham Freeport telah menjadi milik Ibu Pertiwi.

Akan tetapi, sebagaimana diketahui, prestasi tersebut turut diikuti oleh resonansi atau dengungan-dengunan yang justru melihat berhasilnya divestasi tersebut sebagai suatu manuver politik.

Pada saat itu, di mana hiruk pikuk politik tengah riuh-riuhnya, persoalan divestasi Freeport memang lebih banyak disangkut pautkan dengan pencitraan politik Presiden Jokowi agar dapat terpilih kembali di Pilpres 2019.

Namun, di tengah tudingan politis tersebut, terdapat pula pihak yang menyoroti persoalan ekonomi yang sekiranya mengikuti divestasi Freeport. Satu di antaranya adalah Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan yang menjadi saksi sejarah penandatangan kontrak dengan Freeport pada tahun 1991 lalu.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 17 Juli 2018 lalu, ia menuturkan keherannya terkait mengapa divestasi tidak dilakukan pada 2021, di mana itu adalah akhir dari kontrak Freeport.

Pasalnya, dengan divestasi yang “dipaksakan” pada 2018, pemerintah bahkan harus berhutang sebesar Rp 56 triliun. Menurutnya, jika divestasi dilakukan pada 2021 atau ketika akhir kontrak Freeport, pemerintah besar kemungkinan tidak perlu merogoh koceknya.

Dan sekarang, pertanyaannya tersebut mulai menemui titik terangnya. Pasalnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI pada 22 Januari 2020 lalu, Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak mengungkapkan holding BUMN pertambangan mencatatkan utang sebesar Rp 78,3 triliun pada kuartal III 2019, atau meningkat 378 persen dari tahun sebelumnya.

Tidak hanya itu, Orias juga melaporkan terdapat penurunan laba bersih yang signifikan pada kuartal III 2019 – periode Januari-September 2019 – karena hanya mencapai Rp 800 miliar, atau turun sebesar 85 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut Orias, peningkatan utang yang signifikan tersebut tidak lain karena pada 2018, dilakukannya pinjaman sebesar US$ 4 miliar atau Rp 56 triliun untuk melakukan divestasi Freeport.

Tidak hanya terkait masalah pertambahan utang, nyatanya divestasi Freeport juga memiliki sekelumit persoalan lainnya, khususnya terkait masalah lingkungan.

Lantas, bagaimana sekiranya holding BUMN terbesar di Indonesia tersebut menghadapi persoalan-persoalan yang ada?

View this post on Instagram

Imigrasi akui investigasi Tempo soal keberadaan Harun Masiku.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 23, 2020 at 1:00am PST

Persoalan Lingkungan Menghantui

Berhasilnya PT Inalum melakukan divestasi Freeport tidak hanya memberikan pemerintah 51 persen saham perusahaan tambang terbesar di dunia tersebut, melainkan pula persoalan lingkungan kompleks yang turut menghantuinya.

Pada 2017 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempublikasikan temuan yang menyebutkan terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp 185,58 triliun karena operasi tambang Freeport mengakibatkan berbagai pelanggaran, khususnya terkait lingkungan. Akumulasi kerugian tersebut, setidaknya berasal dari enam persoalan berikut.

Pertama, dalam operasi tambangnya, Freeport disebut menggunakan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektar tanpa izin, di mana ini berpotensi memberikan kerugian terhadap negara sebesar Rp 270 miliar.

Kedua, harus membayar pencairan jaminan reklamasi Freeport senilai US$ 1,43 juta atau sekitar Rp 19,4 miliar.

Ketiga, Freeport belum membayar kewajiban penempatan dana pasca-tambang kepada pemerintah untuk periode 2016 senilai US$ 22,286 juta atau sekitar Rp 293 miliar.

Keempat, dampak negatif dari pembuangan limbah dari operasi penambangan (tailing) di sungai, hutan, muara, dan kawasan laut yang diperkirakan menelan kerugian sebesar Rp 185 triliun.

Kelima, operasi penambangan Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan perpanjangan tanggul barat dan timur dilakukan tanpa izin. DMLZ sendiri adalah salah satu area penambangan bawah tanah Freeport.

Keenam, pengawasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada pengelolaan lingkungan Freeport belum dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akibatnya terjadi penurunan tanah karena aktivitas penambangan bawah tanah.

Namun, dalam keterangan terbaru, kerusakan lingkungan yang ditaksir bernilai Rp 185 triliun tersebut, justru disebutkan bukanlah kerugian negara ataupun besaran denda yang harus dibayarkan. Ini tentu merupakan perubahan pernyataan yang menarik. Pasalnya, perubahan tersebut terjadi setelah divestasi berhasil dilakukan.

Suka atau tidak, perubahan pernyataan tersebut, tidak hanya dapat dipahami secara pragmatis, dalam artian itu adalah cara pemerintah untuk tidak membayar kerusakan lingkungan yang terjadi. Namun juga dapat dipahami bahwa pemerintah sepertinya tidak begitu concern pada isu lingkungan.

Hal ini misalnya terlihat jelas dari isi omnibus law yang akan menghilangkan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha.

Menggunakan pisau bedah filsafat politik ekologi, termarjinalkannya persoalan lingkungan dalam konteks tersebut benar-benar menunjukkan pemerintah tengah menganut paham antroposentrisme.

Paham ini, adalah pandangan filosofis yang menempatkan manusia sebagai pusat dari alam. Dengan kata lain, alam pada dasarnya hanya dinilai sebagai seperangkat alat yang berguna untuk memenuhi dan menunjang kehidupan dari manusia itu sendiri.

Singkat kata, dengan menerapkan paham ini, sekelumit persoalan lingkungan yang membelit Freeport pada dasarnya dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, bukan selesai dalam artian sesungguhnya (de facto), melainkan selesai di atas kertas semata (de jure).

View this post on Instagram

Omnibus Law dijadikan alat politik?⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 22, 2020 at 1:19am PST

Bisa Membayar Utang?

Tidak lama setelah PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat diambilalih oleh pemerintah yang kemudian membuatnya berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada 2016 lalu, PinterPolitik kebetulan mendapatkan kesempatan untuk melakukan kunjungan tambang di perusahaan tambang terbesar di Indonesia setelah Freeport tersebut.

Menariknya, dalam keterangan salah seorang pegawai di sana, dituturkan bahwa pengambilalihan tersebut sebenarnya tidak memberikan keuntungan ekonomi seperti yang digembar-gemborkan.

Pasalnya, cadangan emas di PT NTT sebenarnya hanya akan bertahan mungkin sampai 20 tahun ke depan. Tambahnya, dengan melakukan kalkulasi biaya produksi dan lain sebagainya, cadangan emas tersebut pada dasarnya tidak dapat memberikan keuntungan ekonomi seperti sebelum diambilalihnya PT NTT.

Pada temuan penulis di PT AMNT tersebut, menjadi menarik untuk ditanyakan apakah konteks serupa juga terjadi di divestasi Freeport atau tidak. Namun, melihat pada data-datanya, sepertinya tidak. Dalam keterangan berbagai pihak, cadangan emas di Freeport diperkirakan dapat diambil sampai 40 tahun ke depan.

Atas hal tersebut, tidak heran Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin dengan optimis menjawab bahwa utang akibat divestasi Freeport dapat dilunasi dalam empat tahun ke depan.

Menurut Budi, dengan berhasilnya divestasi, jumlah penerimaan pemerintah dari Freeport diperkirakan akan mencapai sepuluh kali lipat dari sebelumnya – dari US$ 180 juta atau sekitar Rp 2,46 triliun menjadi US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 24,6 triliun.

Dengan kata lain, utang holding BUMN pertambangan yang berjumlah Rp 78,3 triliun dapat dilunasi dalam waktu kurang dari 4 tahun.

Namun, lanjut Budi, pendapatan tersebut belum akan dapat dinikmati sampai pada 2021 karena dividen – pembagian laba kepada pemegang saham – tidak akan didapatkan sampai pada 2020 sebab  Freeport fokus melakukan investasi untuk melakukan transisi dari operasi tambang terbuka (open pit) menjadi tambang bawah tanah (underground).

Konteks persoalan ini, di mana keuntungan belum mampu diraup dari Freeport membuat kita memahami mengapa terjadi lonjakan utang holding BUMN pertambangan ataupun mengapa PT Inalum tak sanggup membayar utang atas Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 2,3 triliun ke Pemprov Sumatera Utara baru-baru ini.

Pada akhirnya, terkait lonjakan utang holding BUMN pertambangan, sampai pada 2021 pemerintah mungkin harus memiliki kesabaran ekstra karena dividen baru diperoleh pada tahun tersebut.

Akan tetapi, benar tidaknya keuntungan sampai sepuluh kali lipat yang disebut akan didapatkan tentu hanya waktu yang dapat menjawabnya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Direktur Utama MIND ID (Holding perusahaan tambang BUMN), Orias Petrus Moedak menjelaskan melonjaknya beban utang holding tambang ini karena pinjaman yang dilakukan semua anak usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan. Namun, porsi terbesar utang dilakukan untuk melakukan penyerapan saham PT Freeport Indonesia.

“Peningkatan utang terbesar di akhir 2018 kami melakukan pinjaman yang signifikan 4 miliar dolar AS. Kalau dengan kurs Rp 14.000, kurang lebih Rp 56 triliun dalam rangka menyelesaikan transaksi pembelian saham Freeport,” ujar Orias dalam Rapat Dengar Pendapat dengan  Komisi VII DPR RI, Rabu (22/1).

Selain terkait pembelian saham PT Freeport, Orias menambah, utang holding juga disumbang oleh  PT Antam dan PT Timah. “Dari kami angka-angka terkait utang di Inalum pembelian Freeport, modal kerja PT Timah dan juga di PT Antam,” ujarnya.

Selain itu, MIND ID juga mencatat adanya penurunan laba bersih yang signifikan pada kuartal III 2019. Periode Januari-September 2019, holding mencatat laba bersih yang didapat hanya mencapai Rp 800 miliar, merosot 85 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kemudian pendapatan holding hingga akhir kuartal III 2019 mencapai Rp 60,5 triliun, naik 25 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total aset yang dimiliki MIND ID sebesar Rp 170,6 triliun per akhir September 2019, naik 62 persen.

Ekuitas holding akhir kuartal ketiga tahun lalu mencapai Rp 75 triliun, naik 2 persen secara tahunan. “Rasio utang terhadap ekuitas 1,04 kali, naik 370 persen dibandingkan kuartal III 2018,” ungkap  Orias.

Sebagaimana diketahui  PT MIND ID merupakan holding  dari industri pertambangan milik  BUMN, yang menaungi lima perusahaan industri tambang di Indonesia, PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), dan PT Timah Tbk. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya patut diapresiasi terkait keberaniannya dalam mengambil risiko ekonomi dalam ambisi pembangunan infrastruktur yang begitu masif. Atas visi pembangunan infrastruktur itu pula, ia telah menerapkan sistem ekonomi yang disebut dengan state capitalism atau kapitalisme negara seperti yang berlaku di Tiongkok.

Secara sederhana, kapitalisme negara dapat dimaknai sebagai sistem ekonomi yang memberikan porsi besar kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam aktivitas ekonomi nasional. Porsi besar tersebut dapat berupa proyek yang diberikan ataupun terkait pemberian subsidi tahunan.

Namun, kapitalisme negara yang telah diterapkan nampaknya tidak memberikan senyum yang menggembirakan. Pasalnya, sampai saat ini, berbagai BUMN yang diandalkan tersebut, bukannya memberikan keuntungan ekonomi (profit), melainkan justru menambah beban utang negara.

Pada tahun 2018 misalnya, utang perusahaan pelat merah diketahui meroket hingga menembus Rp 5.271 triliun. Padahal, pada tahun 2016, kisaran utang hanya berada di angka Rp 2.263 triliun.

Dalam keterangan terbaru Menteri BUMN, Erick Thohir, disebutkan hanya 15 dari 142 BUMN yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian saat ini. Dengan kata lain, 127 BUMN sisanya nampaknya justru menjadi semacam beban tanggungan negara, alih-alih ikut andil dalam menggerakkan roda perekonomian.

Kyunghoon Kim dalam tulisannya Who is Responsible for State-Owned Enterprises’ Debts?, pada tahun 2016 lalu sebenarnya telah memberikan peringatan kepada pemerintah Indonesia agar memperketat pengawasan terhadap manajemen utang BUMN agar kasus BUMN zombie seperti di Tiongkok tidak terjadi.

Lalu, apakah yang dimaksud Kim dengan menyebut BUMN zombie tersebut? Dan mengapa itu bisa terjadi?

BUMN Zombie di Tiongkok

Mendengar kata zombie, kita mungkin akan teringat pada mayat hidup yang banyak digambarkan dalam berbagai film, seperti Resident Evil, Warm Bodies, Dawn of Dead, ataupun The Walking Dead.

Zombie yang pada hakikatnya merupakan organisme yang telah mati adalah istilah yang kemudian diadopsi dalam menjelaskan BUMN yang sebenarnya telah bangkrut, namun tetap berjalan seperti perusahaan pada umumnya.

Tianlei Huang dalam tulisannya China Is Only Nibbling at the Problem of “Zombie” State-Owned Enterprises, menyebutkan BUMN zombie adalah BUMN yang pada dasarnya tidak dapat lagi dilanjutkan atau bangkrut, namun tetap hidup karena mendapatkan pinjaman dari bank ataupun subsidi dari pemerintah.

Atas maraknya BUMN zombie di Tiongkok, sejak tahun 2008 sampai tahun 2018 telah terjadi peningkatan utang sebesar empat kali lipat pada perusahaan non-keuangan dari berkisar $4,56 triliun (Rp 64.415 triliun) menjadi $20 triliun (Rp 273.750 triliun).

Peningkatan utang yang bukan main banyaknya ini kemudian membuat pemerintah Tiongkok gencar menyasar perusahaan zombie yang sebenarnya telah bangkrut. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2018, terjadi peningkatan perusahaan yang diputuskan bangkrut sebesar hampir lima kali lipat dari 2.352 menjadi 11.669 perusahaan.

Chris Becker dalam tulisannya Chinese “Zombie” Growth at 6.5%, menyebutkan bahwa jumlah BUMN zombie lokal jumlahnya jauh melebihi BUMN zombie nasional. Artinya, ini menunjukkan bahwa anak perusahaan dan cucu perusahaan BUMN adalah yang paling potensial untuk menjadi BUMN zombie.

Xinfeng Jiang, Sihai Li, dan Xianzhong Song dalam tulisannya The Mystery of Zombie Enterprises – “Stiff but Deathless”, menyebutkan BUMN zombie ataupun perusahaan zombie sebenarnya tidak hanya identik dengan perusahaan bangkrut, melainkan juga merujuk pada perusahaan yang memiliki produksi dan efisiensi operasional yang rendah, namun dapat bertahan lama dari kebangkrutan.

Perusahaan semacam ini sebenarnya adalah benalu dalam ekonomi karena statusnya yang tidak kunjung bangkrut, namun terus mendapat suntikan dana dari pemerintah.

Menurut Jiang, Li, dan Song, maraknya BUMN ataupun perusahaan zombie terjadi karena transformasi Tiongkok yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, ini kemudian membuat berkembang dan semakin banyaknya perusahaan di negeri Tirai Bambu tersebut.

Tidak hanya membuat produksi Tiongkok bertambah, fenomena ini juga berdampak pada terjadinya over kapasitas yang justru disebut memiliki dampak ekonomi dan sosial yang cenderung destruktif.

Tentu pertanyaannya, kendati berbagai BUMN dan perusahaan zombie telah diidentifikasi bahkan disebut memiliki dampak negatif, lantas mengapa pemerintah Tiongkok tidak segera membangkrutkan semuanya?

Ternyata faktor kunci yang menjelaskan hal ini adalah masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, sentralisasi politik, serta desentralisasi fiskal yang terjadi di Tiongkok. Menyambung pernyataan Becker terkait BUMN zombie lokal lebih banyak dari BUMN zombie nasional, itu sebenarnya adalah imbas dari ketiga variabel tersebut.

Karena terjadi sentralisasi politik di Tiongkok, promosi pejabat daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Atas dasar ini, para pejabat lokal harus berlomba untuk menunjukkan kinerja yang menjawab masalah nasional tersebut, yaitu pengangguran.

Di sini poin pentingnya, bahwa untuk menjawab persoalan pengangguran karena tingginya populasi di Tiongkok, para pejabat lokal ini memanfaatkan BUMN-BUMN lokal yang tersebar di daerah.

Artinya, meski BUMN tersebut sebenarnya berstatus zombie, perannya sangat penting secara politik, ekonomi, dan sosial untuk menyerap tenaga kerja. Hal ini juga membuat kita paham mengapa BUMN zombie terus mendapatkan suntikan dana karena hal tersebut ditujukan untuk membayar para pekerja.

Melihat kompleksnya persoalan BUMN zombie di Tiongkok, lalu bagaimana dengan Indonesia? Dapatkah pemerintah Indonesia menjawab tantangan BUMN zombie tersebut jika terjadi? Atau justru masalah di Tiongkok tersebut telah menghinggapi Indonesia?

Menakar Masalah BUMN Indonesia

Terkait dampak negatif dari kapitalisme negara atau diandalkannya BUMN dalam aktivitas ekonomi, hal ini sepertinya telah lama disadari oleh pemerintah. Persoalan mengenai rendahnya efisiensi kerja BUMN misalnya, disadari dengan wacana pembentukan berbagai holding BUMN oleh pemerintah.

Kyunghoon Kim dalam tulisannya Time to Scrutinize Indonesia State-Owned Enterprise Merger Synergies, menuliskan bahwa sejak tahun 2015, pemerintah telah mewacanakan pembentukan 16 holding BUMN.

Tujuannya jelas, untuk meningkatkan sinergi antar BUMN dan efisiensi kerja atau operasional. Ini tentu menjadi angin segar agar over kapasitas atau tumpang tindih kerja antar BUMN tidak terjadi seperti di Tiongkok.

Tidak hanya itu, menurut Kim, holding BUMN juga dapat meningkatkan nilai aset perusahaan. Hal ini misalnya terlihat dari holding BUMN pertambangan yang nilainya meningkat dari Rp 65,6 triliun menjadi Rp 182 triliun.

Kendati memiliki manfaat yang besar, nyatanya wacana holding BUMN tersebut berjalan sangat lambat. Akan tetapi, di bawah Menteri BUMN yang baru, Erick Thohir, wacana holding BUMN tersebut sepertinya tengah dipercepat.

Menariknya, pembentukan holding BUMN tersebut tidak didasari semata-mata karena persoalan yang telah disebutkan sebelumnya, melainkan juga karena hebohnya kasus BUMN asuransi, Jiwasraya yang gagal membayar polis nasabah.

Merujuk pada pernyataan Erick, di mana hanya 15 BUMN yang memberikan manfaat ekonomi, itu sebenarnya adalah indikasi kuat bahwa BUMN zombie telah terjadi di Indonesia. Ini juga terlihat dari peningkatan utang BUMN yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Akan tetapi, membandingkan dengan Tiongkok, sepertinya terdapat perbedaan terkait faktor apa yang membuat BUMN zombie ini terjadi.

Perbedaan utama tentunya adalah status Indonesia yang bukan sebagai aktor besar dalam ekonomi dunia seperti Tiongkok. Artinya, tidak terjadi penambahan BUMN atau perusahaan yang signifikan.

Pun begitu dengan persoalan pengangguran yang digunakan oleh pejabat lokal di Tiongkok untuk mendapatkan promosi. Ini tidak terjadi di Indonesia karena BUMN tidak di bawah pemerintah daerah, melainkan langsung di bawah Kementerian BUMN yang langsung ada di bawah Presiden tentunya.

Tereliminasinya kedua hal tersebut, membuat satu faktor yang tersisa, yakni terjadinya BUMN zombie adalah risiko ambisi Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur. Ini misalnya terlihat dari peningkatnya utang yang dialami oleh BUMN sektor karya yang memang menjadi tonggak bagi pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2015 hingga tahun 2018, sebagian besar BUMN sektor karya terlihat mengalami pertumbuhan utang lebih dari dua kali lipat. Dari semuanya, total utang paling tinggi dimiliki oleh Waskita Karya yang mencapai Rp 95,5 triliun.

Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi Erick selaku penanggung jawab BUMN adalah, bagaimana mantan pemilik Inter Milan ini mampu menjawab persoalan semakin tingginya utang akibat visi pembangunan infrastruktur tersebut? Terlebih lagi, Presiden Jokowi menyebutkan akan meneruskan visi pembangunan infrastruktur di periode kedua kepemimpinannya.

Untuk saat ini, setidaknya dua hal yang dapat dilakukan oleh Erick.

Pertama, mempercepat pembentukan berbagai holding BUMN, terutama yang bersinggungan langsung dengan pembangunan infrastruktur.

Kedua, Erick dapat meniru pemerintah Tiongkok dengan mulai menyisir BUMN zombie untuk kemudian diputuskan bangkrut agar tidak lagi membebani keuangan negara.

Lalu, apakah Erick akan menerapkan kedua hal tersebut? Tentu hanya waktu yang dapat menjawabnya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]andiaga Uno kembali mencuri perhatian. Calon wakil presiden no urut 02 itu membeberkan janjinya untuk membangun infrastruktur tanpa utang jika terpilih nanti. Hal itu menanggapi klaim tentang membengkaknya utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan keterangan Deputi Bidang Restrukturasi dan Pengembangan Usaha BUMN Alysius Kiik Ro utang riil 143 BUMN mencapai Rp 2.488 triliun per September 2018. Sementara, total liabilitas (utang) perusahaan – termasuk dana pihak ketiga – mencapai Rp 5.271 triliun. Angka ini tentu lebih besar dari utang pemerintah yang “hanya” Rp 4.100 triliun.

Utang BUMN diprediksi meningkat kencang seiring dengan kegiatan ekspansinya. Kementerian BUMN menghitung kenaikan utang BUMN akan menembus angka Rp 5.253 triliun di tahun ini atau naik 8,87 persen dari utang tahun lalu.

Hal ini tentu menarik mengingat salah satu strategi pembiayaan pembangunan terutama di sektor infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi adalah keuangan BUMN. Kebutuhan dana yang besar membuat perusahaan pelat merah agresif berutang.

Laporan dari Organisasi Negara untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menilai ada resiko fiskal yang akan muncul dari beban keuangan sejumlah BUMN untuk mendanai proyek infrastruktur pemerintah.

Namun, tren pertumbuhan utang BUMN yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional mengundang kekhawatiran. Rasio utang BUMN terhadap aset saat ini sudah mencapai 67 persen. Lampu kuning sudah menyala.

Dalam konteks politik, tentu hal ini bisa mengganjal Jokowi sebagai calon petahana pada ajang Pilpres 2019. Potensi ini nyatanya sudah dimanfaatkan oleh kubu lawan untuk menjegal Jokowi.

Oleh karenanya, kiranya penting untuk dijawab, apakah utang yang kali ini mendera BUMN merupakan sinyal berbahaya yang secara bersamaan juga merugikan citra politik Jokowi?

Bom Utang, Bom Waktu

Persoalan dalam ekonomi yang tiap tahun menjadi perdebatan tiada henti adalah tentang boleh atau tidaknya utang dilakukan. Jikalau diperbolehkan, berapa ambang batas yang dapat diterapkan?

Tentu saja utang ibarat pisau bermata dua. Dalam kondisi tertentu, utang bisa dimaknai secara positif, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan malapetaka.

Menurut ahli ekonomi dari City University of New York, Paul Krugman, utang di saat yang tepat merupakan salah satu bentuk investasi yang baik. Misalnya, utang itu bisa dimanfaatkan untuk investasi di bidang infrastruktur dan bidang yang menguntungkan lainnya.

Namun, beda halnya jika utang tersebut menyentuh angka fantastis atau sudah melampaui ambang batas yang ditentukan oleh negara dalam Undang-Undang. Di Indonesia, batas rasio utang terhadap PDB yang ditentukan dalam Undang-Undang Keuangan Negara adalah 60 persen.

Belum tuntas perbincangan panas mengenai batas aman utang negara, akhir-akhir ini muncul isu tentang utang BUMN yang nilainya juga tidak sedikit.

Utang BUMN ini didominasi oleh sektor perbankan. Ironisnya, perbankan pelat merah tahun lalu jorjoran membagikan dividen atau bagi laba kepada pemegang saham – mayoritas pemegang saham adalah pemerintah – alih-alih menahan laba untuk ekspansi usaha.

Padahal, berdasarkan kriteria aset, skala usaha, dan kompleksitas bisnisnya, bank-bank BUMN masuk kualifikasi berisiko sistemik. Artinya, kesulitan finansial sedikit saja akan berpengaruh pada perekonomian secara luas.

Hal ini turut terjadi pada sektor konstruksi. BUMN banyak terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi proyek strategis nasional. Standard & Poors mencatat utang empat perusahaan konstruksi besar milik negara melonjak 57 persen dari tahun lalu menjadi Rp 156,2 triliun.

Lembaga pemeringkat utang global itu juga melaporkan rasio utang 20 BUMN konstruksi naik lima kali terhadap pendapatan kotor, melonjak jauh diandingkan pada 2011 yang hanya satu kali. Intinya, neraca keuangan BUMN sektor konstruksi memburuk setelah aktif dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah.

Adapun jika diurut-urutkan, peringkat satu hingga tiga BUMN dengan utang terbanyak ditempati oleh Bank Rakyat Indonesia dengan utang Rp 1.008 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp 997 triliun, dan Bank Negara Indonesia menanggung utang Rp 660 triliun.

Selanjutnya, posisi empat ditempati oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan utang Rp 543 triliun. Pertamina mengikuti di peringkat lima dengan utang Rp 522 triliun.

Kemudian, di peringkat enam hingga sepuluh berturut-turut diisi oleh Bank Tabungan Negara (BTN), Taspen, Waskita Karya, Telekomunikasi Indonesia dan Pupuk Indonesia dengan besaran Rp 249 triliun, Rp 222 triliun, Rp 102 triliun, Rp 99 triliun serta Rp 76 triliun.

Tentu saja, melihat besaran utang yang ditanggung oleh perusahaan-perusahaan BUMN tersebut membuat beberapa pihak khawatir. Hal ini turut dicermati oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Menurutnya, sebagian besar utang ini merupakan utang jangka pendek, sehingga berbahaya di tengah kontraksi ekonomi global dan domestik yang tidak menentu. Selain itu, dengan rasio 60 persen di antaranya berbentuk valuta asing, maka hal itu rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah membengkak, beban yang akan ditanggung BUMN tentu akan ikut membengkak pula.

Dalam kadar tertentu, utang yang membebani itu akan merugikan rakyat. Besarnya utang BUMN tersebut akan semakin menghilangkan kesempatan BUMN untuk mengabdi pada kepentingan rakyat.

BUMN selanjutnya akan sibuk mengurusi meningkatnya kewajiban utang dan akan mendorong mereka justru mengambil bagian untuk mencekik masyarakat dengan meningkatkan harga dari layanan publik, menaikkan tarif listrik, menaikkan tarif tol, menaikkan harga BBM, dan bunga perbankan yang tinggi. 

Bahayakan Keuangan Negara atau Jokowi?

Dengan konfigurasi masalah di atas, pemerintah sudah semestinya konsekuen dan jujur mengakui utang BUMN akan menimbulkan tanggung wajib kontingensi pada APBN. Bila BUMN gagal bayar, pemerintah akan menanggungnya.

Selain itu, aset BUMN yang mencapai Rp 7.212 triliun pada akhir tahun lalu dicatat Kementerian Keuangan sebagai aset negara yang tidak dipisahkan dari aset pemerintah. Agar simetris, utang BUMN sudah semestinya dicatat sebagai utang negara, sehingga penanganannya lebih komprehensif.

Berdasarkan rencana pemerintah tahun 2016, dalam mempercepat 245 Proyek Strategis Nasional (PSN), sekitar 30 persen dari proyek-proyek tersebut mengandalkan pembiayaan dari BUMN. Kebutuhan dana yang besar membuat BUMN mencari pendanaan lain dari perbankan dan pasar modal, sehingga meningkatkan utang secara cukup drastis.

Utang BUMN sebagian besar bertenor jangka pendek yang tidak bisa segera ditutup dari laba usahanya. Sekitar 60 persen utang BUMN berdenominasi valuta asing. Jika nilai tukar rupiah terus melemah, beban utang BUMN pada saat jatuh tempo nanti tentu akan kian membengkak.

Ancaman tak dapat melunasi utang, masih bisa saja menghantui Indonesia. Walaupun masih stabil di tengah kondisi ekonomi global yang tak kunjung membaik, iklim ekonomi dalam negeri bisa mengalami goncangan sewaktu-waktu.

Skenario terburuknya adalah jika BUMN gagal bayar. Maka pilihannya adalah rakyat harus membayar utang (bail out) BUMN tersebut atau harus diprivatisasi yang dijadikan underlying proyek-proyek tersebut.

Persoalan utang yang mengakibatkan krisis berkepanjangan pernah menimpa Yunani pada 2015 lalu. Tak satu pun menyangka jika negara asal para pemikir klasik itu akan mengalami kebuntungan akibat tak dapat membayar utang sebesar 320 miliar euro atau Rp 5.300 triliun. Walaupun sudah mendapat kucuran dana IMF sejak 2010 sebanyak 240 juta euro atau Rp 3.500 triliun, negeri para dewa itu tetap saja bangkrut. Akibatnya, perbankan mulai kehabisan uang, para pensiunan tak mendapatkan uang, dan tingkat pengangguran semakin parah.

Menurut Alberto Alesina dan Andrea Passalacqua dari Harvard University dalam The Political Economy of Government Debt, salah urus ekonomi dari pemerintah dalam konteks utang misalnya, cenderung akan memengaruhi sikap masyarakat terhadap sebuah pemerintahan.

Jika tidak ingin merasakan dampak negatif yang lebih luas, pemerintah memang perlu memperhatikan pengelolaan keuangan (budget management) agar tidak terjadi overlapping. 

Ada yang menyebut jika Jokowi tidak mampu mengatasi masalah ekonomi, maka besar kemungkinan dirinya akan kalah pada Pilpres 2019. Hal ini bisa terjadi karena isu ekonomi akan dijadikan motor serangan kubu oposisi.

Tapi, jika Jokowi abai dengan persoalan tersebut, ia boleh jadi akan menerima dampak buruk dan menyulitkan dirinya dalam pertarungan Pilpres 2019 nanti. Hal ini dikarenakan para pemilih umumnya sudah rasional dalam menentukan pilihan. Jokowi akan dianggap tidak serius dalam menangani persoalan tersebut, selain juga karena kata “utang” cenderung dipersepsikan secara negatif.

Utang BUMN menggunung rugikan Jokowi.
Share on X

Pada titik ini, kampanye kubu oposisi lewat Sandiaga Uno tentang membangun infrastruktur tanpa utang merupakan ide yang menarik. Dirinya berjanji jika terpilih nanti akan melibatkan swasta agar utang negara dan BUMN tidak bertambah. Caranya adalah dengan skema public-private partnership (PPP).

Skema ini ide dasarnya sangat menarik dan menjanjikan karena bisa mendorong pembangunan karena melibatkan konsesi dengan swasta tanpa bergantung pada utang.

Hal ini disepakati oleh Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Dirinya mengatakan idealnya pembangunan infrastruktur memang tanpa harus menambah utang dan PPP adalah konsep paling ideal.

Pada titik ini, langkah Sandi untuk menggunakan skema PPP merupakan langkah tepat untuk “menyerang” sektor yang selama ini dianggap menjadi kelemahan Jokowi.

Permasalahannya adalah, bagaimana Sandi dan juga timnya akan menerjemahkan skema PPP tersebut agar menjadi kemasan kampanye yang bisa menggugah pemilih dan dengan begitu meminimalisir utang negara? Menarik untuk ditunggu. (A37)