State Capitalism, Jokowi Tiru Tiongkok?

State Capitalism, Jokowi Tiru Tiongkok?
Presiden Jokowi disebut terapkan state capitalism seperti di Tiongkok (Foto: Medcom.id)
7 minute read

Mengulang janji politik lima tahun lalu, Presiden Jokowi kembali menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Nyatanya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen membuat berbagai pihak ragu bahkan menuduh janji tersebut hanyalah mimpi semata. Untuk mewujudkan janji tersebut, Jokowi disebut telah lama menerapkan sistem state capitalism yang terlihat dari pemberian subsidi besar terhadap BUMN. Perusahaan negara juga mengambil porsi yang sangat besar dalam pembangunan dan aktivitas ekonomi.


PinterPolitik.com

Dahulunya, lumrah terdengar adagium: “Ketika Amerika Serikat (AS) bersin, maka dunia akan terkena flu”. Namun, semenjak Tiongkok memasuki babak baru sebagai negara yang memiliki kemampuan ekonomi digdaya seperti AS, dunia kini ikut mewaspadai “flu” dari timur ini.

Kedigdayaan ekonomi ini tentu bukan capaian yang diperoleh secara instan. Setidaknya, menurut Geng, Yang, dan Janus dalam State-Owned Enterprises in China Reform Dynamics and Impacts, proses ini telah mulai dibangun sejak 1978, terutama ketika Tiongkok mulai menerapkan state capitalism atau kapitalisme negara.

Pada saat itu, pemerintah Tiongkok memulai reformasi intensif dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasilnya, seperti yang terlihat saat ini, ekonomi Tiongkok bahkan menjadi ancaman nyata bagi AS – yang kemudian melahirkan perang dagang yang masih berlangsung sampai saat ini.

Memberi afirmasi pandangan tersebut, Ian Bremmer dalam The Secret to China’s Boom: State Capitalism menyebutkan state capitalism sebagai faktor yang mendorong perkembangan pesat ekonomi Tiongkok.


Sementara pada 2010 lalu, Tjahja Gunawan Diredja dalam tulisannya di Kompas memberikan saran yang mungkin cukup mengundang sinisme dari berbagai pihak. Menurutnya, Indonesia perlu untuk mencontoh Tiongkok dalam penerapan state capitalism yang telah terbukti mendongkrak perekonomian Negeri Tirai Bambu tersebut.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diakui ataupun tidak, pemerintah sepertinya tengah melakukan imitasi atau meniru penerapan state capitalism ini. Hal ini terlihat jelas dari gencarnya usaha dalam mereformasi, memberikan porsi yang besar dalam ekonomi, serta memberikan suntikan dana kepada BUMN tiap tahunnya.

Ini mungkin menjadi jawaban atas berbagai sinisme dari masyarakat dan media massa yang kerap menyebut janji pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen adalah mimpi semata.
Dalam relasinya dengan pemerintah, masyarakat memang kerap memposisikan diri sebagai yang inferior, tertindas, tersubordinasi, dan posisi negatif lainnya. Alhasil, setiap ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan kepuasan publik, khususnya perihal pertumbuhan ekonomi, selalu mendapat pandangan sinis dan menjadi bahan cercaan yang lumrah di tiap-tiap sekat diskursus publik.

Baca juga :  Dilema Posisi LGBT Gerindra

Pun begitu dengan berbagai media massa yang mungkin merasa memiliki tanggung jawab moril sebagai pilar keempat demokrasi, sehingga selalu menempatkan pemerintah sebagai bulan-bulanan kritik dan sinisme.

Pada titik ini, pemerintah mungkin telah dipandang sebagai “parbrik kebohongan dan ketidakmampuan”.

Melihat pada gelagat pemerintah yang kemungkinan besar meniru Tiongkok dalam menerapkan state capitalism, akankah Indonesia akan menjadi negara digdaya baru seperti halnya Tiongkok?

State Capitalism Jadi Solusi?

Semenjak Adam Smith menulis magnum opus-nya dalam The Wealth of Nations, sistem ekonomi dunia memasuki babak baru dengan diterapkannya konsep pasar bebas atau kapitalisme. Saat ini, fondasi yang diletakkan oleh Smith umumnya lebih dikenal sebagai market capitalism atau kapitalisme pasar.

Akan tetapi, seiring dengan lahirnya ketimpangan ekonomi dan resesi, khususnya krisis keuangan yang melanda perekonomian dunia pada 2008. Narasi untuk kembali membawa kontrol kuat negara dalam aktivitas ekonomi turut menelurkan konsep kapitalisme baru yang dikenal dengan state capitalism atau kapitalisme negara. Joshua Kurlantzick menyebut state capitalism ini sebagai kembalinya intervensionisme ekonomi.

Seperti namanya, dalam state capitalism, negara berlaku sebagai pusat aktor ekonomi, di mana kegiatan ekonomi komersil diambil alih oleh negara. Salah satu praktiknya adalah reformasi dan revitalisasi BUMN, pun pemberian subsidi besar terhadap BUMN serta pemberian porsi yang besar dalam aktivitas ekonomi, sehingga mampu untuk menunjang perekonomian nasional.

Di Tiongkok sendiri, sejak terjadi reformasi BUMN sejak 1978, pada tingkat makro, BUMN bertransisi dari nasionalisasi dan ekonomi terpusat, menuju ekonomi berorientasi pasar. Sedangkan pada tingkat mikro, BUMN berubah menjadi perusahaan modern.

Menurut Kurlantzick, ketika state capitalism sukses, ini akan memberikan surplus perdagangan, menghasilkan pertumbuhan yang cukup untuk menyerap tenaga kerja, memperkuat industri terkemuka, dan mendorong berbagai inovasi ekonomi.

Baca juga :  Jokowi Asian of the Year 2019

Lalu, di tengah stagnannya pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5 persen, apakah Indonesia mulai melirik sistem ini untuk mendongkrak perekonomian?

Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola dalam sebuah acara diskusi September 2019 lalu, mengutarakan bahwa dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakannya, Presiden Jokowi dapat disebut sebagai seorang kapitalis negara, atau yang menerapkan state capitalism.

Indonesia sedang menapaki jalan untuk menerapkan state capitalism, seperti halnya Tiongkok. Click To Tweet

Hal ini terlihat jelas dari visi Presiden Jokowi untuk memberikan peran lebih besar kepada BUMN dalam ekonomi. Cara lainnya adalah dengan menyuntik modal, yang tahun ini saja mencapai Rp 43,2 triliun untuk 30 BUMN.

Strategi ini tentu sangat beralasan, pasalnya pada 2014 saja, total aset BUMN diperkirakan mencapai Rp 4.500 triliun, sedangkan perolehan laba ditargetkan Rp 173 triliun.

Lalu, di bursa saham, posisi BUMN sangat menentukan karena kapitalisasi dari 20 BUMN yang listing, mampu memupuk kapitalisasi Rp 1.374 triliun atau 22,95 persen dari total kapitalisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2014.

Melihat posisi ini, tentu BUMN memiliki peran besar terhadap perekonomian.

Di luar berbagai variabel menyenangkan tersebut, agaknya kita tidak dapat berpuas terlalu dini. Pasalnya, digdaya ekonomi yang dinikmati Tiongkok adalah proses panjang semenjak reformasi BUMN pertama kali dilakukan.

Lantas, apakah state capitalism ini mampu memberikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen hanya dalam waktu lima tahun? Bukankah itu terkesan terlalu optimis, atau kasarnya tidak realitstis?

Puzzle Ekonomi Jokowi?

Apabila langsung untuk menyebut ekonomi akan tumbuh sebesar 7 persen hanya karena menerapkan state capitalism, besar kemungkinan pemerintah ataupun pihak-pihak terkait tengah mengalami fenomena psikologis yang disebut dengan survivorship bias, yaitu kondisi psikologis ketika kesuksesan ditaksir terlalu tinggi.

Namun, sepertinya pemerintah, atau katakanlah Presiden Jokowi, besar kemungkinan sedang tidak mengalami fenomena psikologis tersebut. Karena selain menerapkan state capitalism, Jokowi juga telah menanamkan dua jangkar lainnya, yaitu efisiensi Sumber Daya Alam (SDA), dan usaha peningkatan investasi untuk perusahaan startup yang tentutnya akan mendorong ekonomi digital.

Baca juga :  Pemerintahan Jokowi Otoriter? Wawancara dengan Haris Azhar Part 1

Kedua strategi tersebut terlihat dari diangkatnya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), dua tokoh pengusaha yang memang sudah malang melintang di sektor bisnis.

Lantas apa hubungannya pengangkatan Erick dan Nadiem dengan pertumbuhan ekonomi?

Erick Thohir dan Nadiem Makarim adalah sosok penting dalam strategi state capitalism Jokowi. Click To Tweet

Untuk mereformasi BUMN, tentu membutuhkan sosok leader yang memiliki pengalaman dan kesuksesan dalam memimpin perusahaan besar. Erick tentu saja adalah sosok yang cocok.

Bagaimana tidak, beberapa tahun yang lalu, Erick bahkan berhasil mengakuisisi salah satu klub sepakbola terbesar Eropa, Inter Milan. Kiprah Erick dalam urusan bisnis sekiranya tidak perlu diragukan lagi.

Tidak hanya itu, pengalamannya sebagai pebisnis sukses, tentu saja akan membawanya menciptakan efisiensi penggunaan SDA yang banyak dikelola oleh BUMN. Apalagi, adanya narasi dimasukkannya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai salah satu petinggi BUMN besar kemungkinan untuk tujuan penciptaan efisiensi ini.

Puzzle terpenting kemudian ada pada Nadiem, di mana pendiri Gojek ini akan diharapkan untuk mewujudkan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang sudah bertahun-tahun tidak terealisasi.

Alasannya sederhana karena kemampuan Nadiem yang telah berhasil menggunakan Big Data yang sangat mungkin menjadi kunci kesinambungan antara dunia pendidikan dan industri kerja.

Dengan kata lain, posisi Nadiem adalah vital karena ia harus mampu menelurkan Sumber Daya Manusia (SDM) baru nan berkualitas, yang tentunya akan meningkatkan produksi ekonomi.

Pada akhirnya, mungkin dapat dipahami bahwa Indonesia tengah menapaki jalan untuk mewujudkan janji pertumbuhan ekonomi 7 persen melalui tiga stratgei yang telah ditancapkan oleh Presiden Jokowi. Bagaimanapun juga state capitalism telah berhasil diterapkan oleh beberapa negara. Menarik untuk dinantikan. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.