PinterPolitik.com

Pada 27 September 1962, Rachel Carson menerbitkan buku yang mengguncang diskusi banyak pihak tentang pestisida. Buku itu berjudul Silent Spring – musim semi yang sunyi. Carson mendokumentasikan kerusakan lingkungan akibat penggunaan pestisida secara sembarangan. 

Musim semi di Amerika Serikat (AS) telah berubah, tulis Carson. Dulunya, musim semi penuh warna dan keindahan. Ada nyanyian burung yang bersahut-sahutan. Namun kini, pagi hari di musim semi telah sunyi. Burung-burung telah mati. Pohon tempat mereka memadu suara disemprot pestisida selama bertahun-tahun.

Kesunyian yang digambarkan Carson tengah dirasakan PDIP saat ini. Sama dengan banyak warga Amerika yang merindukan kicauan burung di musim semi, PDIP merindukan kehadiran dan suara Tjahjo Kumolo. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) itu telah berpulang. Ia kembali ke pangkuan yang kekal.

Di tengah kesunyian itu, Carson dan PDIP didera berbagai keributan. Jika Carson mendapatkan berbagai serangan dari industri pestisida, PDIP diributkan dengan kandidat pengganti Tjahjo di kabinet. “Siapa yang akan menjadi MenPAN-RB baru?”, tanya banyak pihak.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut partai banteng memiliki banyak kader untuk mengisi pos MenPAN-RB. 

Setidaknya ada empat nama yang muncul, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

Dari berbagai tanggapan yang ada, pengamat politik Emrus Sihombing memunculkan nama spesifik. “Menurut hemat saya, Hasto Kristiyanto orang yang paling tepat di posisi MenPAN-RB menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang telah meninggalkan kita,” ungkapnya pada 3 Juli 2022.

Menurut Emrus, sama dengan Tjahjo, Hasto juga merupakan sosok administratur dan penggerak ulung berjalannya roda organisasi.

Lantas, tepatkah pernyataan Emrus bahwa Hasto akan menggantikan Tjahjo sebagai MenPAN-RB?

Kursinya PDIP

Sebelum menjawab pertanyaan itu, menarik kiranya membahas isu yang mengitari pos MenPAN-RB. Menariknya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang ditunjuk menjadi MenPAN-RB Ad Interim diisukan sebagai pengganti Tjahjo. 

“Bahkan, isunya kan katanya ada Pak Tito yang mau ngisi Pan-RB. Kader PDIP yang baru akan mengisi posisi Mendagri,” ungkap pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio pada 5 Juli 2022.

Bagi yang mengikuti isu rotasi kabinet, tentu sangat mengingat, ini bukan pertama kalinya pos Mendagri dikaitkan dengan PDIP. Sebelumnya ada isu tukar guling antara Tjahjo dan Tito. Bahkan, ada pula isu Risma yang menjadi Mendagri.

Namun, seperti yang telah dijabarkan dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Kunci Wamendagri, Megawati Khawatirkan Tito?, mudah membantah isu itu. Posisi Tito terlalu kuat untuk digeser PDIP. Saking kuatnya, PDIP bahkan menerima win-win solution dengan menerima pos Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). 

Pada perombakan kabinet kemarin, politisi PDIP John Wempi Wetipo digeser dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) menjadi Wamendagri.

Tentu pertanyaannya sederhana. Jika kalkulasi politik menunjukkan pos Mendagri sulit didapatkan PDIP, kenapa isu ini muncul kembali?

Syed Mohsin Raja dalam tulisannya Digital Hypochondria, Fake News and Trial Balloons in Political Communications in India, dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Menurut Raja, komunikasi politik melalui media digital oleh Barack Obama dan Donald Trump telah memberikan efek yang besar terhadap habituasi komunikasi politik di berbagai belahan dunia.

Dalam penelitiannya, Raja menunjukkan, kesenjangan pengetahuan pengguna media digital membuat masyarakat tidak mengetahui mana yang merupakan berita yang tepat, berita palsu, atau hanya sekadar informasi trial balloons alias cek ombak.

Artinya apa? Mengacu pada temuan Raja, tampaknya masyarakat tengah dibuat percaya bahwa PDIP masih berniat mengincar kursi Tito. Padahal, seperti yang telah diulas, status Tito sebagai orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuatnya tidak tergeserkan.

Konteks itu kemudian membuat pernyataan politisi PDIP Masinton Pasaribu menarik untuk disimak.  “Ya itu kan asumsi-asumsi saja, prediksi saja,” ungkapnya pada 5 Juli 2022 ketika menanggapi isu Tito jadi MenPAN-RB.

Sekjen PDIP > MenPAN-RB?

Setelah membahas, atau mungkin tepatnya membantah isu Tito akan menjadi MenPAN-RB, sekarang kita akan membedah, apakah mungkin Hasto Kristiyanto akan menjadi MenPAN-RB baru?

Di atas kertas, jawabannya tentu mungkin-mungkin saja. Seperti pernyataan Emrus Sihombing, rekam jejak Hasto sangat tepat untuk mengisi pos itu. Namun, karena ini adalah arena politik realis, kalkulasi politik normatif bukan jadi variabel utama.

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Mudah Membaca Logika Kekuasaan Jokowi, telah dijelaskan bahwa analisis politik terbagi dua, yakni politik normatif dan politik realis. 

Politik normatif adalah bayangan ideal tentang bagaimana seharusnya politik bekerja. Sementara politik realis adalah bagaimana realitas politik bekerja di lapangan. 

Dalam kacamata politik realis, pilihan kursi menteri dari partai politik kerap kali berdasarkan seberapa besar kursi itu menghadirkan keuntungan politik, baik materi maupun non-materi. Ini membuat partai besar atau pihak yang berperan besar dalam kemenangan akan mendapatkan pos-pos kunci.

Kenapa kursi Mendagri kerap dikaitkan dengan PDIP, misalnya, itu karena Kemendagri bertugas untuk menunjuk penjabat (PJ) Kepala Daerah. Sebagai win-win solution, karena sulitnya menggeser Tito, PDIP akhirnya menerima pos Wamendagri.

Nah, untuk menjawab apakah Hasto akan meninggalkan kursi Sekjen PDIP untuk menjadi MenPAN-RB, kuncinya pada apakah kursi MenPAN-RB lebih menguntungkan daripada kursi Sekjen PDIP. Pada kasus Tjahjo yang melepas kursi Sekjen PDIP pada Oktober 2014, itu karena ia ditunjuk sebagai Mendagri.

Sementara MenPAN-RB, peristiwa semacam itu sulit untuk dibayangkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik, ada dua alasan yang membuat kursi MenPAN-RB kurang menarik secara politik.

Pertama, Kementerian PAN-RB bukan termasuk kementerian basah. Kedua, kementerian ini dinilai tidak memiliki pengaruh politik yang besar. 

Dua alasan itu yang tampaknya membuat Hasto dengan tegas memberikan bantahan terbuka. “Tugas membantu Bu Mega dan Pak Jokowi sebagai sekjen partai tidak ringan, memerlukan konsentrasi tinggi dan totalitas,” ungkapnya pada 5 Juli 2022.

Singkatnya, dalam kalkulasi politik realis, menjadi Sekjen PDIP memberikan Hasto pengaruh dan wibawa politik yang lebih besar daripada menjadi MenPAN-RB. Selain itu, dengan semakin dekatnya Pemilu 2024, tentu tidak baik bagi PDIP untuk merombak Sekjen-nya saat ini. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Hasto lebih dibutuhkan PDIP sebagai Sekjen daripada sebagai MenPAN-RB.

Well, sebagai penutup, ada dua hal yang dapat dimaknai dari isu siapa MenPAN-RB baru. Pertama, masih terdapat pihak yang membuat narasi bahwa PDIP masih mengincar kursi Tito. Kedua, pandangan Emrus Sihombing yang menyebut Hasto akan menjadi MenPAN-RB tampaknya bertolak dari kalkulasi yang keliru.

Seperti yang disebutkan Djarot Saiful Hidayat dan Hendri Satrio, PDIP memiliki banyak stok kader untuk ditunjuk menjadi MenPAN-RB. Kita lihat saja pengumuman dalam waktu dekat dari Presiden Jokowi. (R53)

Pasca berpulangnya Menpan RB Tjahjo Kumolo, PDIP diketengahkan oleh persoalan mencari pengganti. Beberapa nama yang mencuat di antaranya Ganjar Pranowo dan Hasto Kristiyanto. Namun, pilihan tokoh yang akan dijatuhkan bisa berdampak pada perjalanan partai di waktu-waktu sepanjutnya. Ini karena tokoh yang akab dipilih berpeluang menyisakan kursi kosong di tempat yang akan mereka tinggalkan.

Kabar duka datang dari salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo dikabarkan telah meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit secara intensif.

Politikus senior PDIP tersebut memiliki perjalanan yang cukup panjang di dunia politik. Berawal dari kader Partai Golkar, Tjahjo memutuskan untuk bergabung dengan PDIP pada tahun 1999.

Peran politiknya semakin besar di partai berlambang banteng tersebut setelah dirinya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP pada tahun 2010-2015. Tjahjo kemudian menjadi bagian dari Kabinet Kerja (2014-2019) sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

PinterPolitik.com

Pada 27 Desember 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 27 Tahun 2021 yang isinya mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti pelatihan komponen cadangan (komcad).

Jika menelisik SE-nya, disebutkan bahwa ASN didorong untuk berperan serta mengikuti pelatihan komponen cadangan dalam rangka mendukung upaya pertahanan negara. Namun demikian, Tjahjo menegaskan bahwa pelatihan komponen cadangan bagi ASN bersifat sukarela dan tidak wajib.

Namun lebih lanjut, Tjahjo mengatakan bahwa program komcad bagi ASN bertujuan untuk mendisiplinkan para pegawai pemerintah. Sebab, ia mengungkapkan, masih banyak ASN yang tidak disiplin, mulai dari menyalahgunakan wewenang hingga terpapar paham radikal.

Di sisi lain, Ardi Manto Adiputra, Koordinator Program Imparsial, mempertanyakan pentingnya perekrutan komcad dari kalangan ASN. Ia menilai bahwa pelibatan ASN dalam komcad akan mengganggu pelayanan publik yang jadi tugas utama ASN saat ini.

Senada dengan penolakan itu, Tasdik Kisnanto, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengatakan, ada kekhawatiran bahwa karier pegawai negeri yang bertugas di komponen cadangan akan diabaikan. Ditambah lagi, jika terjadi pergantian rezim kepemimpinan, maka akan semakin terombang ambing nasib ASN ini.

Lantas, apakah keterlibatan warga sipil, yang dalam konteks ini ASN sebagai komponen cadangan pertahanan negara merupakan sebuah preseden buruk?

Baca juga: Komcad Bukan Kartu As Prabowo?

Memahami Komcad

Jika kita telusuri konstruksi hukumnya, komcad ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN). Di sana komcad disiapkan untuk dapat dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.

Selain komponen cadangan, UU PSDN juga mengatur soal komponen pendukung (komduk). Ini adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Nah, dalam kondisi mobilisasi, komduk ini bisa ditingkatkan statusnya menjadi komcad. Artinya, komcad adalah total komcad hasil rekrutmen ditambah komduk yang dimobilisasi.

Komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 23/2019 terdiri atas; (a.) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b.) warga terlatih; (c.) tenaga ahli; dan (d.) warga lain unsur Warga Negara. Selain anggota kepolisian yang kita tahu merupakan institusi yang melatih semi militer anggotanya, perlu penjelasan tentang tiga bagian lain, yaitu warga terlatih, tenaga ahli, dan warga lain unsur Warga Negara.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “warga terlatih” adalah warga negara yang terlatih dan terorganisasi dalam lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang siap menjadi komponen pertahanan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah warga negara yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni. Pengelompokan tenaga ahli ditentukan sesuai dengan kecabangan komponen utama dan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan negara.

Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan “warga lain unsur Warga Negara” adalah warga negara yang tidak termasuk dalam komponen utama, komponen cadangan, warga terlatih, dan tenaga ahli tetapi memenuhi syarat secara fisik dan psikis untuk menjadi komponen pendukung. Warga lain unsur warga negara salah satunya adalah ASN.

Secara substansi, perekrutan warga sipil sebagai bagian dari komponen cadangan yang diatur dalam UU PSDN bersifat sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2). Warga sipil yang akan menjadi bagian komponen cadangan akan mengikuti latihan dasar kemiliteran yang sifatnya wajib selama tiga bulan, ini tertulis pada Pasal 35 ayat (1). Dan mereka yang bisa ikut berumur 18 hingga 35 tahun yang dituliskan di Pasal 33 ayat (2).

Pasca-pelatihan dasar kemiliteran mereka wajib ikut dalam masa pengabdian dengan status aktif (masa pelatihan, penyegaran, dan mobilisasi) dan masa tidak aktif, yakni masa pengabdian dengan melakukan pekerjaan semula. Usia 48 tahun adalah masa pengabdian tertua sebagai komponen cadangan.

Well, singkatnya, mengacu pada peraturan hukum yang ada, tidak ada masalah dalam terkait SE yang mendorong ASN untuk ikut dalam komcad. Lantas, peran seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh ASN yang tergabung dalam komcad?

Baca juga: Menanti Aksi Menpan-RB Tjahjo Kumolo

Urgensi ASN di Komcad?

Khairul Fahmi, Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), mengatakan bahwa sebenarnya kehadiran ASN berdasarkan UU 23/2019 memang sudah selayaknya ada karena merupakan komponen pendukung pertahanan negara. Harapannya, mereka disiapkan agar sewaktu-waktu dapat dimobilisasi.

Fami melanjutkan, jadi sebenarnya tidak ada yang salah dari program itu, kecuali yang kita pertanyakan adalah prioritas dan urgensinya. Sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan soal penggunaan komcad untuk hal-hal di luar ancaman militer dan hibrida. Apalagi Presiden juga sudah berulang-ulang menegaskan dalam amanatnya.

Yang perlu diperhatikan adalah, meski mekanisme rekrutmen dan pengawasan personel komcad sudah diatur dalam UU PSDN maupun peraturan-peraturan turunannya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga tetap harus mengantisipasi potensi dampak sosial yang mungkin hadir dari pembentukan komcad. Setidaknya terdapat dua dampak yang dikhawatirkan.

Pertama, jika tidak terkelola dengan baik, hal itu sama saja sedang menyiapkan munculnya potensi kriminalitas dan gangguan keamanan baru yang mungkin saja muncul dari hadirnya ‘pengangguran’ yang memiliki keterampilan dasar militer.

Dijelaskan dalam UU PSDN, komcad memiliki masa aktif dan tidak aktif. Masa aktif adalah saat komcad dilatih dan dimobilisasi. Saat itu bahkan hukum militer berlaku untuk mereka. Sedangkan untuk masa tidak aktif dimulai seusai pelatihan hingga saat mengikuti latihan penyegaran maupun mobilisasi.

Masalahnya, mobilisasi komcad juga akan sangat tergantung pada kebutuhan terhadap ancaman yang disebutkan tadi. Bisa dalam waktu dekat, masih lama atau bahkan malah tidak pernah diaktifkan sama sekali hingga masa pengabdian si personel komcad berakhir pada usia 48 tahun.

Jika kita amati secara sosiologis, argumen pertama Fahmi ini ingin mengatakan bahwa mereka yang dilatih secara kemiliteran selama tiga bulan juga perlu dilihat dampak kelanjutannya. Mereka yang sudah terlatih dengan dasar kemiliteran jika tidak terkontrol tentu dapat berdampak pada aspek keamanan.

Jangan sampai latihan dasar kemiliteran justru menjadi tempat dan ajang untuk pelatihan gratis bagi para pelaku kejahatan seperti kelompok terorisme, separatisme, dan kelompok kejahatan lainnya.

Baca juga: Tjahjo Enggan PNS Banyak Libur?

Kedua, Fahmi juga melihat bahwa salah satu kelemahan UU PSDN adalah adanya pembatasan penggunaan komcad yang hanya untuk penanganan ancaman militer dan hibrida. Padahal mengacu pada kondisi hari ini saja, kita jelas sangat membutuhkan kehadiran banyak sumber daya untuk penanganan wabah penyakit yang sebenarnya dalam UU PSDN juga telah disebutkan sebagai salah satu bentuk ancaman bagi pertahanan negara.

Pandangan kedua Fahmi ini sekiranya sangat penting. Alih-alih bersandar pada argumentasi bahwa masih banyak ASN yang tidak disiplin, menyalahgunakan wewenang, hingga terpapar paham radikal, Fahmi melihat faktor ASN menjadi komcad dapat menjadi bantuan tenaga dan sumber daya untuk penanganan pandemi yang saat ini sedang kita hadapi. (I76)

Baca juga: Tjahjo Lindungi Ganjar?

Risma disebut dapat gantikan posisi Tito sebagai Mendagri

PinterPolitik.com

Salah satu isu yang menguat di tengah rencana reshuffle kabinet yang kabarnya akan direncanakan dalam waktu dekat adalah adanya pertukaran posisi menteri antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Isu ini pertama kali dihembuskan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Hendri menyebutkan bahwa, dalam waktu dekat, akan ada reshuffle yang salah satu poinnya adalah pertukaran posisi antara Mendagri dan Menpan RB. Senada dengan Hendri, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memaparkan hal tersebut sangat mungkin terjadi – mengingat ada beberapa agenda penting menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang diemban Mendagri, di antaranya adalah penunjukan penjabat (Pj.) kepala daerah. 

Seperti yang diketahui, posisi Mendagri sendiri ke depannya akan memegang tanggung jawab besar untuk menunjuk lebih dari 200 Pj. Wali Kota, Bupati, dan Gubernur yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 nanti. Lebih lanjut, beberapa pihak menilai strategi yang disebut sebagai tukar-guling ini merupakan manuver politik dari PDIP sebagai partai yang menaungi Tjahjo untuk menguatkan posisi mereka – tentu saja kaitannya dengan kontestasi Pemilu 2024 nanti.

Baca Juga: Tito “Main Mata” ke Anies?

Lantas, jika benar demikian, mengapa posisi Mendagri ini menjadi penting untuk “dikuasai” oleh PDIP? Memangnya, seberapa pentingkah posisi dan peran Mendagri dalam jalannya pemerintahan?

Amankan Kepala Daerah?

Sejak pertama didirikan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan salah satu kementerian utama dalam pemerintahan kabinet negara. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 11 Tahun 2015 Pasal 2 dan 3, Kemendagri mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemendagri yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 memiliki sejarah panjang. Bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kemendagri menjadi salah satu dari tiga kementerian yang tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden – kendati jumlah dan struktur organisasinya masih dapat dievaluasi

Selain itu, Mendagri bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Pertahanan (Menhan) bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika presiden dan qakil presiden (wapres) mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Dari sini, sebenarnya kita telah bisa melihat betapa pentingnya keberadaan kementerian ini dalam jalannya pemerintahan di Indonesia. 

Dalam konteks yang paling dekat, Mendagri mempunyai wewenang penting untuk menunjuk pengganti sekitar 271 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 nanti. Pemilihan ratusan Pj. kepala daerah oleh pemerintah – dalam hal ini Mendagri – merupakan imbas dari Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mensyaratkan Pilkada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk digelar secara serentak pada tahun 2024 mendatang

Terkait hal ini, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memang memberi kesempatan bagi pemerintah – yaitu presiden dan mendagri – untuk melakukan penunjukan langsung untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut hingga terselenggaranya Pilkada serentak pada tahun 2024. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik. Berbagai pihak menilai situasi penunjukan kepala daerah secara langsung oleh Mendagri ke depan akan sangat politis.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Jati, misalnya, menilai partai akan berlomba-lomba untuk mempengaruhi keputusan Mendagri dalam menentukan kepala daerah. Sebab, hal ini akan berkaitan dengan konteks pemenangan pemilu masing-masing partai di 2024 nanti.

Baca Juga: Berani Tito Pecat Anies Baswedan?

Merujuk pernyataan tersebut, hal ini erat mencerminkan sebuah pragmatisme politik yang kerap terjadi di kalangan partai politik di Indonesia. Dan Slater dalam Indonesia’s Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition menjelaskan bahwa, karena didorong oleh kebutuhan yang terus-menerus untuk mengisi kembali sumber daya patronase yang terbatas, parpol di Indonesia terkadang menggunakan perilaku seperti kartel – yakni dengan saling berbagi kepentingan daripada bersaing untuk mendapatkan kekuasaan.

Maka dari itu, menjadi logis jika beberapa partai termasuk PDIP dalam isu ini dikabarkan santer menginginkan jabatan Mendagri. Terkait hal ini, Roi Zur dalam tulisannya yang berjudul Party Suvival in Parliament: Explaining Party Durability in Lower-House Parliament menyodorkan konsep distinguished ideological position (posisi ideologi) yang penting bagi kesuksesan secara elektoral dan merupakan bentuk survival atau mempertahankan eksistensi dalam perpolitikan karena secara khusus merepresentasikan segmen tertentu dengan jelas.

Posisi ideologi seperti yang dikemukakan Zur tersebut dinilai masih dianut oleh PDIP yang disinyalir akan terus menjaga basis segmentasi suara terbesar mereka – khususnya di Pulau Jawa – dengan menempatkan kader-kader terbaiknya di jabatan kepala daerah. Di Jawa Tengah, misalnya, mereka mempunyai 17 kader yang menjabat menjadi kepala daerah.

Hal ini tentunya akan coba untuk terus dijaga demi mempertahankan eksistensi dan basis suara terbesar partai berlambang banteng ini – tentunya dengan cara tetap memastikan beberapa penjabat kepala daerah di wilayah tersebut tetap di bawah kendali dari partai berlambang banteng tersebut.

Lantas, apakah ada faktor lain yang memengaruhi selain kepentingan untuk mempertahankan posisi-posisi kepala daerah? Apakah posisi Mendagri memiliki advantage lain bagi PDIP?

Data Kependudukan?

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan konteks politik utamanya dalam penyelenggaraan pemilu, peran Kemendagri tak hanya soal mengurusi siapa yang akan menjabat menjadi Pj. kepala daerah. Lebih dari itu, kementerian ini menguasai database kependudukan secara lengkap.

Dr. Wim Tangkilisan dalam disertasinya Jaminan Kepastian Hukum Atas Keamanan Penyimpanan Data KTP Elektronik pada Cloud Storage dan Ancaman Penyalahgunaannya dalam Konstelasi Pemilu di Indonesia memaparkan bahwa permasalahan utama penyelenggaraan pemilu di Indonesia ada di hulu yaitu terkait data kependudukan – khususnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Baca Juga: Genting, Tito Wajib Tiru Bush?

Dalam temuan Dr. Wim Tangkilisan, KTP-el justru menjadi masalah tersendiri, khususnya dalam konteks ke-pemilu-an di Indonesia, di antaranya seperti praktik jual beli suara dalam pemilu – baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada. Menurut Wim Tangkilisan, ada beberapa fakta di mana KTP-el menjadi sarana kejahatan atau pelanggaran sistem ke-pemilu-an selama ini.

Secara hukum, KTP-el menjadi syarat sah bagi warga negara untuk memilih dalam Pemilu. Hal ini bersumber dari UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota – begitu juga UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

Terkait hal ini, perkara demografi memang tergolong krusial dalam menentukan hasil Pemilu. Sebuah artikel di Fivethirtyeight yang ditulis oleh Carl Bialik dan Rob Arthur bahkan menyebutkan bahwa demografi adalah faktor yang paling menentukan hasil dari Pemilu. Alberto Simpser juga menggambarkan bahwa demografi atau kependudukan adalah salah satu hal yang menjadi sasaran kecurangan Pemilu.

Tentu, dalam kasus ini, posisi Mendagri sendiri mempunyai peran yang sangat sentral sebagai pemegang wewenang sekaligus penanggung jawab utama dari segala masalah database kependudukan yang ada. Peran tersebut jelas sangat lah strategis secara politik – apalagi secara teoretis manipulasi data kependudukan dalam konteks pemilu kerap kali dilakukan oleh pihak pemerintah berkuasa.

Hal ini diungkakan misalnya oleh Simpser dalam Why Governments and Parties Manipulate Elections. Simpser menjelaskan bahwa siapa yang bisa mengontrol data rakyat dialah yang akan berkuasa. Itulah mengapa jabatan Kemendagri ini dirasa sangat strategis untuk dikuasai oleh masing-masing partai politik.

Well, pada akhirnya pemaparan-pemaparan di atas hanyalah analisis teoritis semata mengapa jabatan posisi Mendagri ini sangat strategis dalam konteks politik praktis saat ini. Pertama, karena dalam konteks terdekat saat ini, posisi Mendagri memegang peranan penting terkait kewenangannya menunjuk ratusan Pj. kepala daerah. Kedua, secara luas, ini berkaitan juga dengan kewenangan dan tanggung jawab Mendagri dalam mengelola data kependudukan di Indonesia.

Lebih lanjut, menarik untuk melihat dinamika politik yang terjadi apakah benar akan terjadi tukar-guling pada posisi Mendagri yang pada akhirnya akan dijabat oleh kader parpol. Apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru tetap akan mempertahankan sosok Tito Karnavian di posisi tersebut? (A72)

Baca Juga: Membaca Siasat Tito Mekarkan Papua