Mungkinkah kita kembali bersama walau terbentang koalisi antara kita?~ 

Kepala Bappilu PPP Sandiaga Uno disebut akan bersafari politik ke sejumlah partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) – yakni Demokrat dan NasDem. Sandi sendiri menyebut sudah bertemu pimpinan PKS pada minggu lalu. 

Sandi sendiri dikabarkan tengah ingin membangun poros baru dengan sejumlah partai. Upaya ini mulai dilakukan tengah jalan buntu Sandi untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo. 

Hmm, mungkin nggak ya kalau semisalnya Sandiaga jadi cawapresnya Anies Baswedan saja? 

Waduh, gimana nasib tabungan kalau ticket war terus gini?

Sebuah “perang” tampaknya tengah membara antara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Pasalnya, dua menteri ini terlihat sedang mempromosikan dua events besar di masa mendatang, yakni konser Coldplay dan FIFA Matchday antara tim nasional (timnas) Indonesia vs Argentina.

Pak Erick sendiri bilang kalau ticketing laga Indonesia vs Argentina yang rencananya digelar pada 19 Juni 2023 dinilai bakal lebih ramai daripada ticket war konser Coldplay yang diadakan pada 15 November 2023 nanti.

Waduh, gimana tuh, Pak Sandi? Mau nggak tuh Coldplay kalah ramai daripada laga Indonesia-Argentina?

Usai pamit dari Partai Gerindra, sejumlah pihak menebak bahwa pemegang jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) akan berganti dari Sandiaga Uno.

Namun, hal itu justru ditampik oleh Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Dasco, jabatan menteri tersebut tetap akan dipegang oleh Sandiaga karena selama ini mantan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta itu ditunjuk bukan dari jatah partai, melainkan ditunjuk karena alasan profesional.

Apakah ini artinya Sandiaga akan tetap menjabat sebagai Menparekraf meski sudah tidak lagi di Gerindra? Akankah ini menjadi keuntungan bagi PPP – partai yang dikabarkan akan dituju oleh Sandiaga?

PinterPolitik.com

“Kita kasih penghargaan setinggi-tingginya, kira-kira Pak Sandi pantas jadi presiden atau tidak?” – M. Mardiono, Plt. Ketum DPP PPP

Belakangan ini, film Noktah Merah Perkawinan (2022) tengah menjadi topik hangat. Film ini pun berhasil masuk dalam Top 10 Films in Indonesia Today di Netflix.

Noktah Merah Perkawinan mengisahkan bahtera rumah tangga Ambar dan Gilang yang terombang-ambing. Komunikasi yang buruk ditambah dengan kesalahpahaman dari sisi Ambar menyebabkan Ambar menggugat cerai Gilang. Pasalnya, Ambar menduga Gilang berselingkuh dengan perempuan lain.

Kisah Ambar dan Gilang sepertinya cukup relatable bagi beberapa orang. Mungkin, salah satunya adalah bagi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dan Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto.

Kisah Prabowo dan Sandiaga sudah dimulai sejak Sandi diminta masuk ke Gerindra oleh Prabowo pada 2015 silam. Setelah berkiprah cukup lama, Sandi keluar dari Gerindra agar bisa dicalonkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Seusai kekalahan mereka pada Pilpres 2019, Sandiaga kembali bergabung sebagai kader Gerindra dan menduduki posisi Wakil Ketua Dewan Pembina. 

Memasuki tahun politik, desas-desus mengenai keinginan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) untuk ketiga kalinya kembali mencuat. Gerindra pun sudah menjalani koalisi dengan PKB dan memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.

Namun, bukan hanya Prabowo yang diisukan akan maju sebagai capres. Nama Sandiaga juga turut tercatut dalam pembicaraan mengenai Pilpres 2024.

Akan tetapi, nama Sandiaga malah diisukan akan diajukan sebagai capres dari PPP yang sudah menjalin koalisi dengan Golkar dan PAN. Wah, sepertinya, kapal Prabowo-Sandi juga sedang terombang-ambing nih.

Pasalnya, Sandiaga terlihat sering menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh PPP ketimbang partainya sendiri, Gerindra. Misalnya, acara Silaturahmi Akbar PPP di Yogyakarta, acara Majelis Ta’lim Perempuan PPP, dan yang paling baru, acara jalan sehat Hari Lahir (Harlah) Ke-50 PPP di Malino, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Rumornya, sih, keterlibatan Sandiaga dalam kegiatan-kegiatan PPP ini menimbulkan gejolak di internal Gerindra.

Sandiaga mengaku menghadiri acara PPP sebagai Menteri Periwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) dan atas seizin, bahkan perintah Prabowo. Sandiaga juga menegaskan bahwa ia masih loyal terhadap Gerindra dan Pak Prabowo.

Namun, pada acara PPP di Malino, Pelaksana Tugas (Plt.) Ketum DPP PPP Muhammad Mardiono mengklaim bahwa Sandiaga sudah diizinkan Prabowo berganti kapal dan masuk PPP. Bahkan, PPP menunjukkan kesiapan mereka untuk mendukung Sandiaga sebagai capres.

Klaim ini dibantah oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Kata Sufmi, Prabowo belum memberikan izin dan Sandiaga juga belum meminta izin. Akan tetapi, Prabowo dikabarkan tidak akan menahan kadernya jika ingin nyapres.  

Hmm, sepertinya, Pak Prabowo dan Sandi sedang memiliki masalah komunikasi. Padahal, dalam buku Straight Talk, Douglas melihat bahwa komunikasi memiliki empat kekuatan, yakni: expressing yourself, listening and responding, regulating attention and intention, dan understanding and responding to people in their “style”. Dengan menguasai keempat kekuatan ini, tentunya permasalahan dapat diselesaikan.

Kembali ke kisah Ambar dan Gilang, pesan moral yang dapat dipetik adalah pentingnya menjalin komunikasi yang baik untuk mempertahankan suatu hubungan. 

Mungkin, Prabowo dan Sandiaga dapat mencontoh Ambar dan Gilang dan mulai membuka komunikasi heart-to-heart jika masih ingin mempertahankan hubungan mereka. Toh, Ambar dan Gilang akhirnya bersatu kembali. (A89)

Sandiaga Uno sebut Prabowo Subianto dan Anies Baswedan punya janji politik

PinterPolitik.com

“You weren’t mine to lose” – Taylor Swift, “august” (2020)

Siapa nih yang siap untuk bergalau ria? Mungkin, bagi kalian yang ingin meluapkan emosi kesedihannya, bisa tuh dengerin lagu-lagu Taylor Swift – mulai dari album-album lamanya seperti Speak Now (2010) sampai yang terbaru seperti Midnights (2022).

Nah, dari sekian album itu, ada satu lagu yang cukup sedih sih. Di album Folklore (2020), Taylor Swift menyanyikan satu lagu yang bisa nge-buat kita sadar akan momen-momen indah masa lalu tetapi juga menyadarkan kita bahwa momen itu bukanlah momen yang seharusnya kita miliki sebagai memori selamanya.

Lagu itu adalah track ke-8 dalam Folkore yang berjudul “august”. Seperti kutipan di awal tulisan, Taylor menjelaskan kisah seseorang bernama Augusta atau Augustine yang harus merelakan memori akan momen-momen indah yang ia miliki bersama seseorang bernama James.

Persoalannya menjadi pelik karena James ternyata memiliki seorang pacar bernama Betty. Akhirnya, memori Augusta/Augustine dengan James hanya berakhir sebagai sebuah summer fling/love yang tidak bisa dimiliki selamanya.

Hmm, mungkin cinta segitiga seperti yang dimiliki Betty, James, dan Augusta/Augustine ini juga terjadi di dunia nyata, bahkan dalam dunia politik dan pemerintahan Indonesia. Kali ini, hubungan segitiga ini terjadi antara Indonesia, Pulau Pasir, dan Australia.

Gimana nggak? Kelompok masyarakat adat Laut Timor beberapa waktu lalu mengancam akan menggugat pemerintah Australia atas kepemilikan Pulau Pasir yang terletak sejauh 144 kilometer (km) ke selatan dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan sejauh 320 km dari pesisir barat laut Australia.

Pulau Pasir selama ini selalu digunakan oleh kelompok adat Laut Timur yang melaut untuk bersinggah sejenak. Namun, kabarnya, Australia mulai meningkatkan aktivitas di pulau tersebut. Alhasil, mereka pun mengancam untuk menggugat pemerintah Australia di pengadilan di negara tersebut. 

Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut berkomentar melalui akun Twitter-nya dan mengatakan bahwa pemerintah akan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. “NKRI harga mati!” cuit akun @sandiuno.

Sayangnya, cuitan yang penuh semangat itu langsung dipertanyakan oleh banyak netizen di Twitter. Soalnya nih, ternyata, Direktur Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Abdul Kadir Jailani sudah berkicau duluan di akunnya. “Pulau Pasir tidak pernah masuk dalam wilayah NKRI,” jelas akun @akjailani.

Waduh, gimana nih? Kok jadi beda-beda ini responsnya pemerintah Indonesia? Apa nggak briefing dulu nih antar-kementerian/lembaga pemerintahan? Masa malah jadi adu starter pack kementerian antara Kemlu vs Kemenparekraf gini?

Namun, Pak Dirjen Kemlu jelas punya alasan bilang demikian. Dalam hukum internasional, berlaku sebuah asas yang disebut sebagai uti possidetis juris – yang artinya “sesuai apa yang dimiliki di bawah hukum” dari Bahasa Latin. 

Asas hukum internasional ini digunakan untuk menentukan batas-batas wilayah banyak negara, khususnya negara-negara yang baru lahir setelah era kolonial berakhir pasca-Perang Dunia II. Nah, salah satunya adalah Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 di detik-detik berakhirnya Perang Dunia II.

Sederhananya, berdasarkan asas itu, Indonesia melanjutkan kedaulatan wilayah berdasarkan pemerintahan sebelumnya – dalam kasus ini adalah Hindia Belanda. Asas ini pula yang digunakan pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat (sekarang Papua).

Tapi nih, untungnya, cuitannya Pak Sandi kemudian dihapus lho. Ya, gimana pun, apa yang tercuitkan akan menjadi jejak digital.

Hmm, gimana sih tim media sosialnya (medsos) Pak Sandi? Coba kalau tim medsosnya pinter seperti PinterPolitik.com. Siapa bisa lebih comprehensive knowledge-nya, termasuk dalam Hubungan Internasional (HI)? Hehe.

Gimana ya? Kan, kita tahu kalau dalam sebuah hubungan segitiga, kita juga perlu hati-hati mencuitkan sesuatu. Kalau nggak, bisa-bisa malah berantem tuh – atau malah tweet war. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

“Amenities are designed to keep a player’s citizens happy and content. The larger a city’s population is, the more amenities they need to remain content” – Jack Vander, “Civilization 6: How to Gain Amenities (& What They Do)” (2020)

Sampai jumpa, Pak Anies Baswedan! Mungkin, pesan inilah yang bisa kita semua sampaikan kepada beliau setelah akhirnya menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2017 silam.

Memang nggak mudah sih mengurusi Jakarta yang begitu besar ini. Sepanjang lima tahun, layaknya sebuah hubungan pada umumnya, pasti ada ups dan downs-nya. Ada bahagianya dan ada juga susahnya.

Namun, berakhirnya masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta ini juga diwarnai dengan diskursus politik terkait pencalonannya sebagai calon presiden (capres) pada tahun 2024 mendatang. Nggak jarang akhirnya muncul partai-partai politik (parpol) yang angkat bicara soal kepemimpinannya di Jakarta selama ini – bahkan (mungkin) juga datang dari parpol yang mengusungnya di ibu kota.

Parpol tersebut adalah Partai Gerindra. Beberapa saat usai deklarasi pencapresan Anies oleh Partai Nasdem, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani langsung bilang kalau pemimpin itu omongannya yang dipegang – dengan maksud mengungkit janji Anies yang tidak akan mengkhianati Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang juga diusung menjadi capres 2024.

Hmm, nggak berhenti di situ, Pak Ahmad Muzani ini baru-baru ini tampaknya kembali menyindir Pak Anies. Katanya sih, kita sekarang banyak disajikan oleh calon-calon pemimpin yang hanya membuat tempat selfie (swafoto) dari fasilitas-fasilitas yang ada.

Pak Anies sih emang dikenal dengan fasilitas-fasilitas “tempat selfie” semasa menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta. Kita bisa lihat dari gimana jembatan penyeberangan orang (JPO) diubah menjadi lebih aesthetic – seperti JPO tanpa atap, JPO Pinisi di Karet Sudirman, hingga sky view di Bundaran HI.

Tapi nih, apa yang dilakukan Pak Anies ini nggak salah dong. Gimana pun juga, masyarakat Jakarta juga butuh hiburan semacam ini.

Ya, mungkin, Pak Ahmad Muzani ini nggak pernah main games simulasi pemerintahan dan politik seperti Civilization, Tropico, hingga Simcity nih kayaknya. Di Civilization VI, misalnya, hal-hal seperti ini penting lho biar penduduknya tetap happy.

Seperti apa yang dijelaskan oleh John Ely Buchard dalam tulisannya The Urban Aesthetic, estetika sebuah kota yang bagus itu bergantung pada stimulus penginderaan yang juga didukung oleh sisi visual juga.

Lagipula nih ya, kan, nggak hanya Pak Anies yang pekerjaannya bangun tempat-tempat selfie? Ada juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang malah tugasnya adalah membangun tempat-tempat yang Instagram-able. 

Hmm, apakah Pak Ahmad Muzani ini juga mau nyindir Pak Sandi juga nih? Masa iya kader – atau kepala daerah yang diusung sendiri – malah dikritik semua, Pak? Hadeh. (A43)

PinterPolitik.com

“You know my city like the new Korea, bustin’” – Jack Harlow, “Dua Lipa” (2022)

Mungkin, saran atau nasihat agar kita bisa lebih mencintai produk dalam negeri sendiri merupakan sebuah narasi yang kerap kita dengar. Dengan mencintai produk negeri sendiri, kita dianggap bisa lebih mencintai negara sendiri.

Gagasan-gagasan seperti ini sebenarnya masuk akal. Bagaimana pun, dengan membeli atau mengonsumsi produk dalam negeri, manfaat yang dirasakan pun akhirnya juga didapatkan oleh individu-individu lain yang sebangsa dan se-tanah air.

Semisal, ketika menonton film-film Indonesia, sebagian dari uang yang kita gunakan untuk membeli tiket akan mengalir kepada para pembuat film. Hal ini tidak terjadi apabila kita membeli tiket untuk film-film Hollywood.

Gagasan dan logika seperti inilah yang mungkin membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meminta masyarakat untuk mengurangi menonton drama Korea (drakor) dan K-Pop guna lebih banyak menikmati drama Sunda (drasun) dan Dangdut Koplo (Dekop).

Mungkin, Sandiaga berharap agar uang yang masyarakat gunakan untuk mengonsumsi produk-produk budaya populer negara lain dapat dialihkan untuk para pengusaha kreatif film di Indonesia. Dengan menonton drasun, mereka yang bergerak dalam kesenian ini dapat memperoleh penghidupan lebih.

Namun, logika seperti ini tidaklah sesederhana itu. Besarnya permintaan terhadap drakor dan K-Pop bukanlah sesuatu yang begitu saja muncul di Indonesia, melainkan karena proses kultural yang cukup panjang.

Populernya serial drama Korea Selatan (Korsel) seperti Extraordinary Attorney Woo (2022), Hometown Cha-Cha-Cha (2021), Squid Game (2021), dan Vincenzo (2021) bukanlah sesuatu hal yang terjadi hanya dalam semalam. Industri kreatif Korsel sudah mengalami perkembangan sejak dekade 1990-an.

Tentunya, bila Sandiaga berharap masyarakat Indonesia bisa beralih ke drasun, Dekop, atau produk-produk budaya lokal lainnya, harapan ini bukanlah hal yang bisa terjadi seperti hanya dengan membalikkan telapak tangan. Ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikan untuk mewujudkan ini.

Dengan mimpi yang masih terlampau jauh, lantas mengapa sang Menparekraf tiba-tiba melontarkan pernyataan demikian? Apakah seruan untuk beralih ke drasun dan Dekop hanya mimpi belaka atau justru menjadi harapan yang bisa terwujud di masa depan?

Sandiaga Terjebak Ilusi?

Mengacu pada pernyataan Sandiaga, Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar dalam sektor ekonomi kreatif. Sang Menparekraf menyebutkan bahwa ekonomi kreatif menyumbang sekitar 7,5 persen terhadap nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia – yakni sekitar Rp1.300 triliun.

Sandiaga juga mengklaim bahwa porsi PDB sebesar demikian menjadikan Indonesia berada di posisi ketiga dalam besaran ekonomi kreatif – setelah Amerika Serikat (AS) dan Korsel. Mungkin, memang untuk mencapai porsi demikian, Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi ini.

Boleh jadi, data yang diungkapkan oleh Sandiaga memang terdengar penuh optimisme. Namun, perlu diketahui juga bahwa ekonomi kreatif tidaklah hanya diisi oleh produk-produk budaya seperti film dan musik.

Meski porsi PDB itu terbilang cukup besar, industri film dan musik yang diandalkan oleh Sandiaga tidak masuk dalam tiga sub-sektor terbesar pada sektor ekonomi kreatif. Justru, tiga besar tersebut ditempati oleh kuliner, fesyen (fashion), dan kriya (seperti kerajinan tangan).

Menariknya, sang Menparekraf sendiri sebenarnya tahu bahwa drasun maupun Dekop tidaklah masuk dalam sub-sektor yang diandalkan. Dalam sebuah kesempatan, Sandiaga menjelaskan bahwa tiga sub-sektor itu masing-masing mengambil porsi dari sektor ekonomi kreatif sebagai berikut: (1) kuliner (42 persen), fesyen (18 persen), dan kriya (15 persen).

Bukan tidak mungkin, terdapat bias statistik (statistical bias) dalam pernyataan Sandiaga terkait drasun dan Dekop. Bias ini mungkin bisa disebut sebagai reporting bias – sebuah bias yang terjadi kala pengungkapan data dilakukan secara selektif atau informasi yang ada disembunyikan/ditekan.

Mengacu pada tulisan Jenny T. van der Steen dan rekan-rekan penulisnya yang berjudul Causes of Reporting Bias, terdapat beberapa alasan mengapa reporting bias bisa terjadi. Salah satu di antaranya adalah fokus yang berlebihan terhadap temuan yang diinginkan (preferred findings).

Bukan tidak mungkin, Sandiaga ingin masyarakat berfokus pada temuan terkait porsi sumbangsih sektor ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia yang cukup besar. Dengan begitu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terlihat memiliki kinerja yang baik.

Namun, reporting bias ini bisa menjadi blunder apabila Sandiaga menganggap bahwa kontribusi ekonomi kreatif Indonesia bisa membalap Korsel dengan hanya menonton drasun atau mendengarkan Dekop. Persoalan industri film dan musik sebenarnya lebih dari hanya sekadar narasi “perlu mencintai produk dalam negeri”.

Lantas, sejumlah pertanyaan lanjutan pun muncul. Mengapa kemudian Sandiaga menjadikan drasun dan Dekop sebagai produk-produk budaya yang “ditandingkan” dengan drakor dan K-Pop? Mengapa Korsel yang kerap dijadikan contoh oleh banyak pihak – termasuk oleh sang Menparekraf?

Angan dan Bayang Drasun dkk?

Fokus Sandiaga terhadap produk-produk budaya film dan musik – seperti drasun dan Dekop – sebenarnya bisa jadi berangkat dari sebuah ilusi yang tertanam dalam benak terhadap kesuksesan Gelombang Korea (biasa disebut sebagai Korean Wave atau Hallyu). Banyak pihak justru hanya berfokus pada popularitas yang dimiliki oleh produk-produk kreatif Korsel.

Wajar saja apabila Sandiaga lebih berfokus pada besarnya penonton dan penikmat drakor dan K-Pop. Cara berpikir yang sama juga terlihat ada pada orang-orang lain.

Penyanyi rap (rapper) bernama Jack Harlow asal AS yang dikutip di awal tulisan, misalnya, menganalogikan Gelombang Korea sebagai sesuatu yang identik dengan popularitas dan keberhasilan. Ini membuat Harlow menyamakan Korean Wave dengan kota asalnya, Louisville, Kentucky, sebagai tempat yang mulai ramai dengan kesuksesan industri kreatifnya.

Namun, cara berpikir demikian bisa jadi merupakan sebuah ilusi, yakni ilusi yang disebut sebagai ilusi badan perenang (swimmer’s body illusion). Rolf Dobelli dalam bukunya yang berjudul The Art of Thinking Clearly menjelaskan bahwa ilusi ini adalah bias yang terjadi karena kita menganggap sebuah karakteristik sebagai hasil (outcome) dari sebuah aktivitas.

Dengan menggunakan perenang sebagai contoh, Dobelli menyebutkan bahwa perenang dianggap memiliki badan yang bagus dan fit karena aktivitasnya, yakni berenang. Padahal, kondisi badan demikian bukanlah hasil dari aktivitas berenang, melainkan karakteristik yang harus dimiliki sebelum bisa menjadi perenang yang andal.

Hal yang sama juga terjadi dalam kasus Gelombang Korea. Produk-produk musik dan film Korsel tidaklah begitu saja menjadi sukses hanya karena populer di banyak negara, melainkan karena karakteristik yang telah dimiliki oleh film, serial, dan musik asal Korsel.

Selain peran pemerintah Korsel yang besar dalam mendukung industri kreatif Korean Wave – melalui rangkaian kebijakan, strategi, dan pendanaan, ada satu sifat yang telah dimiliki oleh produk-produk budaya Korsel, yakni universalitas dan kedekatan transnasional (transnational proximity).

Dal Yong Jin dalam tulisannya berjudul Transnational Proximity and Universality in Korean Culture menjelaskan bahwa produk-produk film dan musik seperti Squid Game dan lagu-lagu Bangtan Boys (BTS) memiliki nilai-nilai yang dekat secara sosio-kultural dengan masyarakat-masyarakat di luar Korea, seperti isu ekonomi, ketidakadilan sosial, dan kesulitan-kesulitan umum yang dihadapi banyak orang.

Karakteristik inilah yang bisa jadi tidak dimiliki oleh drasun – atau drama-drama lokal lainnya. Sebagian besar sinetron atau drama asal Indonesia masih berfokus pada nilai-nilai lokal yang belum tentu bisa dipahami oleh pasar secara lebih luas – bahkan bagi kelompok domestik yang memiliki perbedaan nilai dengan nilai lokal tersebut.

Drasun, misalnya, bisa jadi menonjolkan nilai dan budaya Sunda dalam produk-produk budayanya. Namun, nilai dan budaya yang terkandung di dalamnya belum tentu bisa dipahami oleh kelompok-kelompok suku bangsa lainnya di Indonesia.

Selain drasun, kita bisa ambil contoh dari fenomena populernya Farel Prayoga dengan lagu “Ojo Dibandingke”. Dengan lirik yang kental berbahasa Jawa, belum tentu kelompok-kelompok lainnya merasa terhubung (relate) dengan lagu-lagu Farel.

Ini membuat produk-produk film dan musik Indonesia sendiri memiliki pasar yang hanya berfokus pada kelompok tertentu (segmented). Pada akhirnya, bukan tidak mungkin, drasun dan Dekop akan kesulitan bila dipaksa mengejar kesuksesan drakor dan K-Pop yang justru telah disukai oleh berbagai masyarakat – mulai dari Asia sendiri hingga orang-orang di AS dan Eropa. (A43)

PinterPolitik.com

Lagi-lagi Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) kembali menjadi aktor pemantik gagasan level nasional yang langsung memicu kehebohan publik.

Kali ini, Luhut berbicara mengenai bidang yang mungkin lebih cocok dikemukakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno karena diskursusnya terkait ikon legendaris pariwisata Indonesia, Candi Borobudur.

Ya, publik tanah air belakangan ini resah akibat pernyataan Luhut yang mengungkapkan adanya gagasan tambahan tarif sebesar Rp750 ribu bagi turis domestik untuk masuk ke pelataran inti Candi Borobudur.

Luhut sendiri mengaku sudah mendengar keresahan masyarakat itu dan telah memerintahkan pihak-pihak terkait untuk mengkaji ulang agar tarif itu bisa diturunkan.

Meskipun belakangan ini rekam jejak Luhut acap kali telah dimaklumi saat berbicara mengenai banyak sektor, tetap saja sorotan juga mengemuka dan mempertanyakan reaksi Sandiaga Uno sebagai aktor paling relevan yang hingga kini masih belum berkomentar.

Netizen bahkan justru langsung mengadu pada Sandi soal kenaikan tarif hingga berkelakar dan mempertanyakan soal job-desc-nya yang “ditikung” oleh Luhut.

Lantas, mengapa sosok Luhut yang justru mengemukakan diskursus mengenai Borobudur sebagai ikon legendaris pariwisata Indonesia itu dan bukan Sandiaga Uno? Adakah makna politik tertentu dari gestur tersebut?

Warisan Simbol Politik Syailendra?

Selain dikenal sebagai lokasi wisata, Candi Borobudur sejatinya merupakan lokasi sakral untuk peribadatan umat Budha. Sejarahnya, Candi ini sempat “hilang” dan baru ditemukan pada tahun 1814.

Sir Thomas Stamford Raffles sebagai kepala pemerintahan kala itu mendapat laporan penemuan batu-batu berukir di bukit sekitar desa Bumisegoro, Karesidenan Magelang. Dia kemudian memerintahkan penelitian lebih lanjut dan menemukan bahwa ternyata tumpukan batu-batu itu adalah peninggalan bersejarah.

Setelah Indonesia merdeka, Candi Borobudur diresmikan menjadi tempat wisata pada 15 Juli 1980. Selang satu dekade kemudian, Candi ini ditetapkan sebagai Pusaka Budaya Dunia oleh UNESCO pada 1991.

Meskipun terdapat beberapa versi, terdapat satu yang menarik terkait analisis akar sejarah pembuatan Candi Borobudur. John Miksic dalam Borobudur: Golden Tales of the Buddhas menjelaskan bahwa selain fungsi utamanya dalam perspektif ajaran Budha, Candi Borobudur juga dikatakan sebagai simbol kekuatan politik penguasa, yakni kerajaan Syailendra.

Pada abad ke-7 Masehi, Dinasti Syailendra yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana berupaya memperluas kekuasaannya hingga tanah Jawa. Pada era Jawa Kuno sendiri, tradisi Budha tidak memiliki popularitas yang sepadan dengan tradisi Hindu. Kala itu, mayoritas candi dan arca didedikasikan untuk Siwa dan Wisnu.

Soekomo dalam bukunya yang berjudul Candi Borobudur mengatakan bahwa ajaran Budha berkaitan erat dengan dinasti yang berkuasa, yakni kerajaan Syailendra, yang kemudian bertransformasi menjadi kekuatan dominan dalam perpolitikan Jawa Kuno.

Pembangunan Candi Borobudur yang terletak berdekatan dengan Gunung Tidar – yang secara filosofi disebut pancang tanah Jawa – dinilai merupakan simbol politik yang kuat atas kekuasaan dinasti Syailendra yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Samaratungga, di tengah-tengah kemapanan ajaran Hindu.

Di era kekinian yang mana Borobudur telah menjadi ikon pariwisata prominen, agaknya tetap tak bisa dilepaskan dari korelasi politik, khususnya dalam dinamika tata kelolanya. Hal itu sebagaimana dijabarkan Marie-Françoise Lanfant dalam International tourism: Identity and change yang mengatakan bahwa aspek pariwisata melibatkan berbagai kepentingan yang saling bersaing, termasuk politik.

Dalam pengelolaannya, sering kali sangat sulit untuk membedakan kepentingan endogen, yang terkait dinamika domestik, dan efek eksogen, yakni kepentingan yang berasal dari eksternal.

Jason Douglas dalam What’s political ecology got to do with tourism? menjelaskan lebih lanjut bahwa kebijakan pariwisata nasional secara komprehensif harus dilihat dengan pendekatan multi-skalar dan konsekuensi kontemporer dari pariwisata dengan ekologi politik.

Pada intinya, Douglas melihat adanya hubungan saling terkait dalam konteks kebijakan di sektor pariwisata dengan faktor politik, ekonomi, dan sosial.

Hal itu pula yang terjadi pada Candi Borobudur. Tod Jones dan Riwanto Tirtosudarmo dalam publikasinya yang berjudul Cultural heritage: The politics of pictures of Indonesia mengatakan bahwa persoalan politik kerap menjadi batu sandungan pengelolaan warisan cagar budaya di Indonesia.

Jones dan Tirtosudarmo menyoroti pengelolaan tata ruang, khususnya legislasi perencanaan cagar budaya yang lemah, merupakan masalah utama di seluruh Indonesia. Hal tersebut berdampak pada kerangka kerja pengelolaan warisan cagar budaya menjadi lemah dan tidak pasti.

Selain itu, desentralisasi kekuasaan politik kerap meninggalkan intrik karena memberikan ruang bagi politisi lokal dan elite lokal untuk pengelolaan dengan akuntabilitas yang tak jarang dipertanyakan. Meskipun legislasi Borobudur berada di bawah undang-undang nasional, aspek tata kelolanya masih kerap mengalami pasang surut.

Hal terakhir yang menjadi perhatian Jones dan Tirtosudarmo adalah bahwa masyarakat dan kelompok lokal sering tidak diperhitungkan dalam pertimbangan elite politik dalam tata kelola

Serangkaian esensi sorotan Jones dan Tirtosudarmo serta korelasinya dengan eksistensi Borobudur sebagai simbol politik itu kiranya tepat sebagai perspektif untuk melihat gagasan kenaikan tarif yang dikemukakan Luhut.

Bahwasanya, boleh jadi gagasan yang berasal langsung dari Luhut memiliki makna politik tertentu dalam dimensi yang berbeda. Khususnya, terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian lain yang lebih relevan, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang dipimpin Sandiaga Uno.

Benarkah itu merupakan kode tertentu dari Luhut kepada Sandi? Apakah itu?

Warning Luhut Pada Sandi?

Memang, tidak ada pesan tersurat dari Luhut bahwa korelasi gagasan tata kelola berupa kenaikan tarif masuk pelataran inti Candi Borobudur itu bersinggungan dengan Sandiaga Uno.

Akan tetapi, jika menengok ke riwayat teranyar “intervensi” Luhut dalam kebijakan yang sedang berkembang, selalu terkait dengan kementerian yang sedang disorot karena kinerjanya.

Sebut saja ketika Luhut dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurus minyak goreng pasca terungkapnya praktik kongkalikong di Kementerian Perdagangan yang diampu Muhammad Lutfi.

Roi Wagner dalam publikasi yang berjudul Symbolic Animals mengutip filsuf Jerman bernama Ernst Cassirer dan menyebut bahwa manusia adalah animal symbolicum atau makhluk yang senantiasa memproduksi simbol-simbol tertentu.

Konteks yang dijabarkan Wagner serupa dengan animal rationale dari Aristoteles, bahwasanya rasionalitas memang merupakan sifat intrinsik dalam diri manusia.

Menurut Cassirer, simbol adalah medium yang menghubungkan manusia dengan realitas. Dengan kata lain, secara alamiah dan kontinu, manusia akan selalu memproduksi simbol agar dapat memahami sekaligus membahasakan sesuatu.

Jika refleksi itu diselaraskan pada simbolisme politik dinasti Syailendra hingga esensi ekologi politik pariwisata yang dikemukakan Douglas, campur tangan Luhut dalam konteks Candi Borobudur agaknya memang memiliki makna tertentu, terutama bagi Sandiaga Uno.

Selama memimpin Kemenparekraf, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tak jarang dinilai hanya melakukan pekerjaan plesiran. Padahal, akselerasi kebijakan pariwisata yang konkret sangat dibutuhkan untuk bangkit pasca pandemi yang menghambat geliatnya.

Padahal, dalam Tourism politics and political science: A case of not so benign neglect, Linda K. Richter mengatakan bahwa pariwisata saat ini merupakan komoditas terbesar kedua dalam perdagangan dunia dan selalu menjadi topik politik sub-nasional.

Meski dibutuhkan, publisitas pariwisata yang dikedepankan Sandiaga selama ini kemungkinan diterjemahkan sejumlah pihak masih belum cukup. Dan boleh jadi analisa itu pun sampai ke meja Presiden, yang mana salah satu konteksnya yakni terkait tata kelola Borobudur dan didelegasikan kepada Luhut.

Jika diinterpretasikan, Luhut yang seolah “menikung” pekerjaan Sandiaga merupakan simbol sindiran sekaligus peringatan bagi mantan wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Selain sindiran untuk segera memperbaiki kinerja atas kebijakan pengelolaan pariwisata unggulan yang riil seperti Candi Borobudur, bisa saja gestur Luhut ditafsirkan sebagai peringatan.

Ya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno belum lama ini mengungkapkan rencana reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi. Walaupun belum secara gamblang, Pratikno menyiratkan bahwa kabar seputar reshuffle akan dibocorkan sedikit demi sedikit.

Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga menyinggung bahwa fokus bekerja sesuai kepercayaan yang diemban menjadi bagian dari pertimbangan reshuffle jika memang jadi dilakukan.

Akan tetapi, kemungkinan simbol politik Luhut dalam konteks Borobudur, korelasinya dengan Sandiaga Uno, dan isu reshuffle di atas tentu masih terkaan semata. Yang jelas, diharapkan kegaduhan mengenai isu ini tidak berakhir dengan keputusan yang akan mengurangi antusiasme dan atensi masyarakat terhadap ikon bangsa sekaligus cagar budaya seperti Borobudur.

Dan yang tak kalah penting, setiap kebijakan yang telah mendapat perhatian masif dan menyangkut banyak pihak memang segera harus diatasi dengan komprehensif, dalam sektor apapun itu. (J61)

PinterPolitik.com

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong para pengembang game lokal untuk terus berinovasi sehingga mampu meningkatkan kualitas industri game lokal. Hal ini dinilai juga bisa mendukung upaya untuk mempromosikan budaya dan pariwisata Tanah Air karena mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan ada latar lokasi destinasi pariwisata Indonesia di dalam games tersebut.

Pernyataan yang disampaikannya dalam Baparekraf Prime Award 2021 ini juga tidak lepas dari potensi industri game online yang saat ini terus memperlihatkan kemajuan. Menurut data dari Newzoo pada periode 2016-2019, tercatat bahwa pendapatan industri ini di Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan.

Bahkan, pada tahun 2019, Indonesia mampu meraup pendapatan sebesar 1,08miliar dolar AS atau sekitar Rp15 triliun dari industri game dan e-sports. Data ini sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi-17 di dunia perihal pasar industri game.

Meski demikian, dalam hal ini industri game lokal belum mampu menguasai pangsa pasar. Menurut Direktur Digital Business PT Telkom, Faizal Djoemadi, industri games lokal hanya mampu meraup dana senilai 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp14 miliar (1 dolar = Rp14 ribu) – berbeda jauh dengan industri games asing atau global yang memiliki pendapatan kotor senilai 120 juta dolar AS.

Baca Juga: Sandiaga, the King of Blusukan?

Sementara itu, menurut CEO Arsanesia Adam Ardisasmita, market share spending yang bisa dinikmati oleh developer asal Indonesia kurang dari 1 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa industri game lokal masih jauh tertinggal sehingga sulit mengimbangi perkembangan industri game lokal milik asing.

Faktor kesulitan dalam bersaing dengan game online bisa terlihat dari maraknya para penikmat game online yang tertarik untuk memainkan game yang diproduksi oleh asing seperti misalnya PUBG dan Mobile Legend. Berdasarkan data dari lembaga riset aplikasi Sensor Tower, tercatat bahwa PUBG Mobile menempati posisi pertama sebagai game seluler dengan pendapatan global terbesar. Sementara, Indonesia menjadi negara yang menempati urutan kedua sebagai pengguna aplikasi game online PUBG Mobile pada tahun 2019.

Selain itu, pada Oktober 2020, aplikasi game Mobile Legend juga mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari hasil unduhan aplikasi ini yang mencapai 1 miliar dan menurut Sensor Towersekitar 75 persennya berasal dari Asia. Perbandingannya cukup signifikan karena menurut buku Peta Ekosistem Industri Game Indonesia, produk domestik dinilai hanya menguasai 0,4 persen pasar dalam negeri saja.

Lantas apakah mampu game online lokal bisa menjadi alat promosi budaya yang kuat seperti apa yang Sandiaga minta? Apa sebenarnya manfaat sosio-politik yang dimiliki oleh game?

Game Online sebagai New Media?

Penggunaan game online sebagai alat untuk mempromosikan budaya dan pariwisata sebenarnya sudah dilakukan oleh negara-negara lain –  seperti di Jepang yang sudah sejak lama mengoptimalkan aplikasi game untuk mempromosikan nilai-nilai dan budaya negara tersebut. Dalam buku berjudul Japanese Culture Through Videogames karya Rachael Hutchinson, upaya mempromosikan budaya dan nilai-nilai tersebut bisa berkembang karena pemerintahannya mampu mengembangkan industri lokal untuk game online seperti Nintendo, Square Enix, Konami, Sega, Namco Bandai dan Capcom.

Baca Juga: Gelombang Tempe ala Sandiaga Uno?

Kondisi ini sekaligus membuka mata bahwa potensi pasar game tidak hanya terbatas sebagai lahan untuk mendulang uang namun bisa sebagai alat untuk mempromosikan budaya dan destinasi wisata. Maka, berbagai macam kebudayaan Jepang yang meliputi tiga jenis yaitu arsitektur bangunan, kesenian populer seperti manga dan anime serta nilai-nilai yang menjadi acuan bagi masyarakat Jepang bisa tersalurkan melalui eksistensi video game.

Selain itu, perkembangan video game di Jepang juga tidak hanya dimanfaatkan untuk memperlihatkan kebudayaan Jepang, tetapi juga berkembang sebagai wadah untuk menyalurkan opini terkait isu-isu politik dan sosial yang terjadi. Bahkan, di era modern seperti saat ini, peran video game semakin diperhitungkan untuk memperlihatkan nilai-nilai perilaku dan kebudayaan Jepang.

Hutchinson juga menjelaskan bahwa berbagai jenis video game Jepang ternyata memiliki makna yang berbeda-beda – misalnya game bertema perang yang memberikan pesan tentang sejarah perang negara Jepang yang diperjuangkan oleh tentara yang baik. Selain itu, ada juga video game asal Jepang yang mengombinasikan antara perang era terdahulu dengan perang modern yang intinya ingin memberikan sebuah pesan bahwa Jepang adalah negara yang solid dalam segi apapun sehingga mampu mempertahankan diri dari perang.

Jika melihat fakta yang ada di Jepang, ternyata video game tidak lagi dipandang hanya sebagai permainan. Salah satu wujud kemajuan teknologi ini bisa menjadi media untuk melakukan promosi budaya suatu negara. Media untuk menyebarluaskan sebuah informasi ternyata tidak lagi hanya mengacu pada media massa yang sudah dilengkapi dengan regulasi.

Menurut Lievrouw dan Livingstone di dalam tulisan berjudul Journalism as Social Networking: The Australian youdecide project and the 2007 Federal Election karya Terry Flew dan Jason Wilson, dijelaskan bahwa kemajuan teknologi telah mengubah ‘wajah’ jurnalistik. Terdapat tiga elemen yang dinilai berpengaruh terhadap perubahan jurnalistik menuju tahapan yang disebut sebagai ‘new media’, yakni (1) mampu mendukung alur komunikasi, (2) pengoperasian teknologi sebagai alat untuk komunikasi, hingga (3) pendirian sebuah kelompok atau institusi yang mewadahi dan mengoperasikan infrastruktur teknologi tersebut.

Sementara itu, John McQuail dalam bukunya yang berjudul McQuail’s Mass Communication Theory Edisi ke-6 menjelaskan bahwa new media merupakan sebuah lembaga komunikasi yang cenderung bebas karena tidak diatur dengan adanya regulasi yang mengikat. Hal ini berbeda dengan media massa atau media digital lain yang notabene sudah terikat dengan adanya regulasi.

Baca Juga: Project Ashiap ala Sandiaga Uno

Faktor kebebasan inilah yang dilihat sebagai peluang bagi generasi milenial untuk berkarya melalui game online. Bukan tidak mungkin, game online dapat menjadi salah satu unsur kebudayaan yang penting di era modern ini.

Lantas, bagaimana dengan dampak dan progress dari industri game di Indonesia sendiri? Apa game memiliki arti penting bagi masyarakat seperti di Jepang?

Angin Segar?

Sebenarnya beberapa anak muda yang tergolong generasi milenial di Tanah Air sudah memperlihatkan kemampuannya di dalam bidang teknologi dan informasi. Melansir dari situs kabargames.id, terdapat tujuh developer game online asal Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa karena popularitasnya sudah dikenal di dunia, yakni Agate Studio, Digital Happiness, Touchten Games, Toge Production, Solite Studio, Night Spade, dan Kidalang.

Tidak hanya itu, para developer ini juga mayoritas didominasi oleh sumber daya manusia yang tergolong berusia muda. Hal ini memperlihatkan bahwa generasi muda asal Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni khususnya di bidang teknologi dan informasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi milenial khususnya di Indonesia sangat lekat dengan teknologi digital. Potensi ini tampaknya disambut baik oleh Menparekraf Sandiaga. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini bahkan pernah mengatakan bahwa peran generasi milenial penting dalam menyosialisasikan program pemerintah di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Maka, tidak heran jika Sandiaga mendorong developer atau pengembang game online lokal yang didominasi generasi milenial untuk turut mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia. Keinginan ini bisa terealisasi jika ada keseriusan untuk memberdayakan industri game online lokal serta generasi muda yang mengembangkannya – mengingat potensi game online cukup besar bahkan bisa saja menjadi sebuah ‘media baru’.

Namun, mungkin, masyarakat Indonesia saat ini belum benar-benar mengeksplor dan menyambut arti penting sebuah game seperti masyarakat Jepang. Tantangan inilah yang bisa jadi juga membayangi para developer kita. Siapa tahu suatu saat nanti muncul developer game dengan karya yang luar biasa baik? (G69)

Baca Juga: Saatnya Sandiaga Bangkitkan Film Indonesia

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.