Apakah ini hanya teori semata bahwa menteri/eks menteri yang diperiksa 10 jam atau lebih berpeluang lebih besar jadi tersangka? Share pendapat kalian ya.

PinterPolitik.com

Mantan. Terkadang, kata itu muncul dan menghantui kehidupan kita di masa kini dan masa mendatang. Hanya dengan satu kata, mood dalam sekejap langsung berubah total. Yup, mantan.

Ya, gimana nggak menghantui? Mereka lah yang kerap tiba-tiba muncul di pikiran kita meskipun raga mereka tidak di sisi kita lagi. Ceilah, jadi galau. Huhu.

Kenangan mantan ini bisa dibilang menjadi kenangan yang susah dilupakan – apalagi mantan yang dianggap sebagai mantan terindah. Hmm, mimin jadi ingat sebuah lagu kala muncul kata-kata tersebut.

Ada tuh lagu yang judulnya “Mantan Terindah” (2013) dari Raisa. Beuuh, kalau mendengarkan lagunya tuh, rasa sedih meluap-luap tuh di hati mimin. Ya, mau dikatakan apa lagi lah ya? Huhu.

Ngomong–ngomong soal mantan nih, bayang-bayang sosok mantan seperti ini sepertinya juga berlaku lho di dunia politik dan pemerintahan. Kalau nggak percaya, coba tuh tanya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Pasti tuh bayang-bayang mantan presiden – yakni Soekarno – selalu muncul di banyak baliho kawan-kawan PDIP. Hehe.

Ya, terlepas dari bayang-bayang Bung Karno di PDIP, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kini sepertinya juga tengah dibayangi oleh bayang-bayang mantan juga nih, yakni mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Gimana nggak? Warisan (masalah) Bu Rini ini sepertinya masih terasa hingga kini lho. Salah satunya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dikerjakan oleh konsorsium antara sejumlah BUMN dan China Railways, yakni Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Baca Juga: Erick Thohir “Kubur” Warisan Rini?

Menariknya, KCJB kini menghadapi berbagai persoalan keuangan. Mengacu pada Menteri BUMN Erick Thohir, proyek itu kini mengalami kekurangan ekuitas dasar (base equity), pembengkakan biaya (cost overrun), dan defisit kas (cash deficit).

Atas dasar itu pula, Kementerian BUMN juga mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 8,46 triliun. Kabarnya, ekuitas dasar KCJB ini mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

Namun, terlepas dari solusi itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Rizal Ramli meminta agar Bu Rini tidak ngilang. Hmm, apa iya nih pemerintahan Pak Jokowi bakal membutuhkan Bu Rini lagi nih?

Lagipula, Bu Rini dulu kan semacam menteri yang sakti tuh. Meskipun sering diterpa isu reshuffle, Bu Rini dulu tetap bertahan menjadi Menteri BUMN. Sampai-sampai nih, dulu ada istilah “Trio Macan”.

Kata pakar hukum tata negara, Refly Harun, “Trio Macan” ini merupakan tiga sosok yang dinilai dekat dengan Pak Jokowi, yakni Luhut Binsar Pandjaitan yang kala itu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Andi Widjajanto yang saat itu adalah Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Bu Rini. Hmm, apa mau nih reuni “Trio Macan” lagi? Hati-hati ada banteng lho. Hehe.

Ya, terlepas dari istilah “Trio Macan” itu, semoga aja Bu Rini bisa ngasih klarifikasi nih terkait proyek KCJB. Mungkin, bisa juga nih ngikutin jejak Pak Luhut buat datang ke podcast Deddy Corbuzier. Hehe. (A43)

Baca Juga: Gaya “Lumba-lumba” Rini Soemarno

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kementerian BUMN emang selalu jadi sorotan. Bukannya gimana-gimana ya, posisi di pucuk teratas kementerian yang satu ini dianggap sangat strategis karena menguasai ratusan perusahaan pelat merah dengan total aset mencapai Rp 8 ribu triliun! Iyess, angka 8 dengan 15 nol di belakangnya.

Makanya, kursi Menteri BUMN akan pasti selalu dihantui angin ribut dari mana-mana. Salah satu yang akhir-akhir ini jadi pergunjingan publik adalah “benturan” yang terus terjadi antara PDIP dengan Menteri BUMN. Bukan hanya dengan Erick Thohir yang saat ini duduk di kursi itu loh, tapi sudah terjadi sejak orang nomor satu di Kementerian BUMN diduduki oleh Rini Soemarno di periode sebelumnya.

PDIP emang terlihat sangat keras kalau bicara soal kementerian BUMN. Di era Rini, sang menteri itu sempat diboikot sidang ke DPR. Selain itu, PDIP jugalah yang berulang kali mendesak agar Presiden Jokowi mereshuffle Rini dari posisinya.

Dengan bahasa yang berbeda, benturan itu kini terjadi lagi dengan Erick Thohir. Pada pertengahan Juli 2020 lalu misalnya, Politikus PDIP Adian Napitupulu sempat menyerang Erick dengan persoalan utang BUMN yang dianggap sudah terlalu besar.

Sampai sekarang pun Adian masih juga melemparkan “tinju-tinjunya” ke Erick – katakanlah ketika ikut mengomentari polemik adanya menteri di kabinet Presiden Jokowi yang sedang melakukan pencitraan untuk Pilpres 2024.

Makanya, banyak yang bertanya: sebenarnya apa sih yang dicari oleh PDIP di Kementerian BUMN?

Well, nggak perlu IQ 200 untuk tahu jawabannya ya. Jelas semuanya berkaitan dengan perebutan posisi di pucuk-pucuk perusahaan-perusahaan milik negara yang menjadi tanggungjawab BUMN. Posisi komisaris BUMN misalnya, adalah posisi yang jadi incaran oleh banyak pihak.

Sayangnya, sejak era Rini dan hingga sekarang di era Erick, PDIP merasa tak banyak kadernya yang mendapatkan jatah untuk posisi-posisi tersebut. Malah, yang paling banyak duduk di posisi-posisi itu adalah relawan dan pendukung Jokowi yang berasal dari luar partai.

Konteks yang terakhir itu sempat diulas loh sama media asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP) beberapa hari lalu dalam tajuk tuduhan “Little Soeharto” pada Jokowi. Wih, pedas men bahasannya.

Hmm, intinya jika sebelumnya banyak orang berharap dengan terpilihnya Erick sebagai Menteri BUMN setidaknya bisa mengurangi tensi yang sebelumnya terjadi antara PDIP dengan Rini Soemarno, ternyata yang terjadi justru sama saja.

Ibaratnya kayak meme “Hold My Beer”, Erick nggak mau kalah nih dengan apa yang telah dilakukan oleh Rini sebelumnya. Jika demikian, sampai kapan pertentangan yang seperti ini akan terus terjadi ya? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bukan Adian Napitupulu kalau nggak bidik sana-sini. Ibarat film nih, Bung Adian – sapaan akrab Adian – persis kayak Chris Kyle, sosok penembak jitu bertangan dingin dalam film American Sniper. Persamaan keduanya sih sama-sama punya senjata mematikan.

Kalau Kyle mengandalkan laras panjang, maka Bung Adian membidik dengan lidahnya yang enak banget kalau melempar statement. Namun, mereka berdua juga punya perbedaan, yakni soal misi pertempuran.

Ngeri ya, cuy. Begitulah yang tergambar di balik fenomena lempar kritik Adian vis–a–vis Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Kalau kita nyimak media sosial nih, Bung Adian sering banget membidik Erick. Kemarin saja, tanpa teding aling-aling, Bung Adian juga berani nyentil begini, “Sebelum masuk pada sedikit cerita dan angka terkait UMKM maka ada baiknya juga situasi Covid menjadi momentum yang bagus untuk Presiden melihat lebih jernih kinerja para menterinya dan bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan evaluasi kabinet.”

Anehnya, setelah tulisan itu go public, tidak butuh lama, Adian dipanggil ke Istana. Katanya sih di Istana Adian diajak diskusi sama Presiden. Hmm, mungkin nggak ya ini jadi semacam peluit tanda offside?

Pasalnya, Bung Adian ini memang dinilai kelewat liar sih. Hampir semua kritikan yang bertubi-tubi dilayangkan ke Mas Erick. Dalam kondisi wajar sih itu nggak papa ya. Namanya juga bebas berpendapat.

View this post on Instagram

Panas nih soal Kementerian BUMN #BUMN #andrerosiade #adiannapitulu #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 15, 2020 at 7:02pm PDT

Tapi, kalau isu yang diangkat sporadis, kan publik jadi bertanya-tanya. Ada apa sih, Bung? Kok kayak ngebet banget sama BUMN? Apa jangan-jangan ada ‘motif’ yang lain nih?

Kalau mimin curiga, wajar kan, cuy? Soalnya nih, ada yang menganggap keganasan Bung Adian ke BUMN dipicu oleh “politik jatah” yang nggak terwujud.

Andre Rosiade, pemilik lidah tajam seperti Bung Adian juga, sampai-sampai ikut speak up, gengs. Begini kurang lebih kata beliau, “Di komisi VI kami mendengar rumor, Bung Adian memberikan usulan nama-nama ke Menteri BUMN untuk posisi komisaris. Tetapi bukannya ditambah, kawan-kawan Bung Adian malah dicopot seperti di PTPN dan Damri. Tetapi ini rumor yang kami dengar, bisa benar atau salah.”

Wah wah wah, kalau rumor itu jadinya benar, kacau juga nih Bung Adian. Aktivis PENA ‘98 yang dulu idealis beud kok jadi pragmatis bin oportunis begini ya. Lagian, andai rumor itu salah, tetap ada bekasnya kan.

Ingat dong sama cerita ‘ada harimau di tempat ramai’? Meski isu harimau itu bohong tapi kalau sudah jadi rumor, ya nilainya sudah hampir kayak ‘kebenaran’ lho.

Apalagi soal utang BUMN, seharusnya nggak cuma ditujukan ke menteri BUMN sebelumnya lah. Jangan salah alamat begitu lho, Bung. Apa jangan-jangan terlalu sering dengar lagu Ayu Ting Ting yang judulnya “Alamat Palsu”? Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sejak kereta api pertama kali dibangun di Semarang pada 1867, alat transportasi ini telah menjadi primadona di Nusantara.

Walaupun tonggak sejarah kehadiran kereta api di Indonesia itu berkaitan erat dengan program Tanam Paksa di era Johannes graaf van den Bosch menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, hal tersebut tak membuat antusiasme atas moda transportasi yang identik dengan suara “tut tut tut” itu luntur.

Lha iya cuy, coba aja nonton film-film zaman dulu, pasti banyak scene yang diambil dengan kereta api sebagai obyek utamanya. Lihat aja aksi Dono di film “Sama Juga Bohong” proyek Warkop Dono Kasino Indro (DKI) yang begitu antusias menanyakan jadwal kereta api ke petugas stasiun, padahal ujung-ujungnya cuma ingin nyeberang rel kereta.

Begitu juga dengan banyak film lainnya, sering sekali menampilkan scene yang ada kereta api-nya.

Nggak heran, banyak yang bilang bahwa mungkin orang Indonesia begitu takjubnya sama kereta api.

Mungkin alasan “ketakjuban” itulah yang membuat pemerintahan Presiden Jokowi yang saat ini berkuasa menyetujui proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Kereta api cepat ini memang akan memperpendek jarak tempuh Jakarta-Bandung yang sebelumnya bisa menyentuh angka 3-4 jam – bahkan kalau macet bisa mencapai 7 jam – menjadi hanya 35 menit. Iyes, 35 menit cuy.

Nah, kabar terbaru, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan sementara proyek tersebut. Alasannya, proyek yang dikerjakan bersama dengan China Railways ini dianggap tidak aman dalam hal sistem manajemen konstruksinya.

Kementerian PUPR juga menemukan indikasi bahwa proyek tersebut membahayakan keselamatan, kesehatan pekerja dan lingkungan. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa proyek ini menjadi penyebab macet dan banjir di beberapa tempat.

View this post on Instagram

Jokowi sebut dua WNI positif Corona.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 1, 2020 at 11:58pm PST

Beh, ini mah level “ketakjubannya” sudah melampaui batasan cuy. Ya iya lah, kalau proyek tersebut dianggap tidak aman, seharusnya sudah sedari awal dideteksi dan diperhitungkan. Apalagi soal lingkungan, emangnya nggak ada tuh analisis mengenai dampak lingkungan alias Amdal-nya?

Tak heran Menteri BUMN Erick Thohir minta dilakukan evaluasi menyeluruh. Beh, emang nggak pernah dilakukan analisis sebelum-sebelumnya ya soal dampak proyek ini?

Kalau kita ingat, dulu mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sempat “berantem” loh sama Rini Soemarno yang menjabat sebagai Menteri BUMN kala itu. Jonan belum ngeluarin izin, eh Bu Rini udah “nyelonong” kerja sama dengan perusahaan Tiongkok buat garap proyek ini.

Hmm, kan jadi perjudian juga buat Presiden Jokowi. Habisnya masyarakat bisa menilai bahwa investasi di sektor ini justru punya dampak yang kurang baik. Semoga nggak karena terlalu berpihak pada investor loh ya. Uppps.

Intinya sih kita ingin agar proyek ini benar-benar mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jangan sampai proyek ini sama kayak kereta api di era van den Bosch – sama-sama digunakan untuk mengeruk keuntungan dari kita dan “menjajah” kita. Uppps. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ari Askhara atau lengkapnya I Gusti Ngurah Ashkara, atau singkatnya Ari, benar-benar telah mendapat sorotan publik akhir-akhir ini. Ini tentu tidak lepas dari kasus penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang mengakibatkan dirinya dipecat oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Tidak hanya terkait kasus penyelundupan onderdil motor, sederet kejanggalan kebijakan Ari selama menjadi Direktur Utama (Dirut) Garuda lantas mencuat ke publik. Mulai dari kebijakan seperti live music di pesawat, hingga soal pemalsuan data laporan keuangan, semuanya menjadi sorotan utamanya. Selain itu, beberapa pihak juga memunculkan dugaan bahwa Ari memiliki kedekatan khusus dengan Menteri BUMN sebelumnya, yakni Rini Soemarno. Hal ini benar-benar membuat konteks pembahasan seorang Ari Askhara menjadi sangat menarik dan sarat akan muatan politik.

Dugaan itu misalnya diungkapkan oleh mantan Komisaris BUMN PT Bukit Asam (PTBA), Muhammad Said Didu dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 10 Desember 2019 lalu. Pada kesempatan tersebut, Said Didu dengan lugas menyebutkan bahwa Ari kemungkinan besar adalah “orang titipan penguasa” atau kasarnya sebagai orang yang sangat dipercaya oleh Rini selaku pihak yang mengangkatnya sebagai Dirut Garuda.

Kemudian, Said Didu juga menuturkan keheranannya kepada Ari, bahwa ia tidak pernah menemukan orang sehebat dirinya karena sejak 2014, Ari telah berulang kali berganti posisi jabatan penting di berbagai BUMN.

Lantas benarkah terdapat pertautan politis yang erat antara Ari dengan Rini, sehingga ia dapat menempati berbagai jabatan penting di berbagai BUMN?

View this post on Instagram

Erick Thohir pecat Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 6, 2019 at 4:00am PST

Orang Kepercayaan Rini Soemarno?

Sebelum menjabat sebagai petinggi BUMN, Ari sebenarnya telah malang melintang di berbagai perusahaan multinasional sejak 2005, seperti Deutsche Bank sebagai Vice President, Barclays Investment Bank sebagai Director, PetroSand Indonesia sebagai Finance Director, dan ANZ Bank sebagai Head of Natural Resources Indonesia.

Karier Ari di BUMN dimulai pada Mei 2014, ketika dirinya ditunjuk sebagai Direktur Keuangan Pelindo III. Pada 2016, ia kemudian ditunjuk sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan Sistem PT Wijaya Karya. Lalu pada 4 Mei 2017, ia diangkat sebagai Dirut PT Pelindo III. Terakhir, pada 12 September 2018, Ari ditunjuk sebagai Dirut Garuda Indoensia. Ari sebenarnya bukanlah sosok baru di Garuda karena dirinya pernah menduduki jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di maskapai nasional tersebut pada Desember 2014 hingga April 2016.

Berulang kali berganti jabatan di berbagai BUMN, berulang kali pula Ari diangkat oleh Rini Soemarno yang memang berwenang untuk menentukan siapa sosok yang mengisi jabatan di perusahaan-perusahaan pelat merah. Atas hal ini, tentu tidak mengherankan apabila terdapat pihak yang menyebut Ari adalah orang kepercayaan Rini.

Bukti kuat yang mendukung dugaan tersebut tidak hanya terkait berbagai jabatan yang diberikan padanya, tetapi juga terkait skandal pemalsuan laporan keuangan Garuda yang terjadi pada 24 April 2019 lalu.

Bagaimana tidak, pada saat itu, Ari mengumumkan bahwa Garuda berhasil mencetak laba bersih sebesar US$ 809.840 atau sekitar Rp 11,3 miliar. Menariknya, pada 2017, maskapai pelat merah terserbut justru tengah merugi hingga US$ 216,58 juta atau sekitar Rp 3 triliun.

Sontak saja, laporan tersebut kemudian ditolak oleh dua komisaris Garuda, yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria karena menganggap laporan tersebut tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

View this post on Instagram

BUMN alami peningkatan utang luar negeri, kini capai Rp 723,11 triliun. Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 10, 2019 at 2:59am PST

Pasalnya, dalam laporan keuangan tersebut, anehnya Garuda memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. Padahal, kerja sama Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia pada saat itu diperkirakan menuai kerugian sebesar US$ 244,95 juta atau sekitar Rp 3,4 triliun.

Atas keganjilan laporan tersebut, berbagai pihak lantas menyebut Ari telah melakukan “pemolesan” atau pemalsuan data. Akan tetapi, di tengah berbagai tudingan tersebut, Rini anehnya memberikan pembelaan bahwa tidak terjadi pemalsuan dan laporan keuangan cukup diperbaiki, serta Dirut Garuda tidak perlu untuk dipecat.

Peristiwa ini juga turut disorot oleh mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli yang menyebutkan bahwa tidak dipecatnya Dirut Garuda dikarenakan adanya perlindungan dari Rini.

Diktator di Garuda?

Jika memang benar bahwa Ari adalah orang kepercayaan Rini, maka sangat penting untuk merujuk pada tanggapan mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng atas pernyataan Said Didu di acara ILC.

Tuturnya, persoalan terkait terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh Dirut Garuda, terjadi karena adanya kewenangan atau power yang terlalu besar.

Kewenangan yang besar ini kemungkinan besar terjadi karena Ari memiliki koneksi politik yang kuat, yang pada konteks kasus tersebut tentunya kepada Menteri BUMN selaku pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkatan dan pemecatan pejabat BUMN.

Artinya, jika Ari mendapat perlindungan politik dari Rini, ini berarti bahwa dirinya memiliki jaminan untuk tidak dipecat.

Seperti yang diketahui, pemecatan adalah mekanisme yang diterapkan di organisasi untuk menjaga anggota organisasi agar memberikan sikap dan tindakan yang baik ataupun tidak melanggar aturan. Akan tetapi, apabila mekanisme tersebut tidak terjadi, atau tidak terdapat ancaman pemecatan, itu akan berimbas pada hilangnya motivasi seseorang untuk berperilaku baik.

View this post on Instagram

Menteri BUMN sudah membuat sejumlah gebrakan.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 19, 2019 at 7:00pm PST

Tidak hanya itu, Tanri Abeng juga menekankan bahwa kemungkinan besar telah terjadi pengurangan kontrol dan pengawasan di Garuda karena keberhasilan Emirsyah Satar yang membuat nilai Garuda dapat menyentuh angka US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 22 triliun pada 2011, setelah sebelumnya hanya bernilai US$ 1 atau sekitar Rp 14 ribu pada 1998.

Keberhasilan fenomenal ini juga telah ditulis oleh Profesor Ekonomi Universitas Indonesia, Rhenald Kasali dan Emirsyah Satar dalam buku From One Dollar To Billion Dollars Company.

Atas hal ini, Tanri Abeng menekankan bahwa menteri BUMN saat ini, yakni Erick Thohir, harus melakukan kontrol dan pengawasan yang baik agar kewenangan besar yang berpotensi besar untuk disalahgunakan tersebut tidak terulang kembali.

Pernyataan Tanri Abeng itu sendiri telah dibuktikan oleh John Antonakis dalam penelitiannya bahwa meningkatnya kekuasaan seseorang atau pemimpin berbanding lurus dengan kebijakan yang bersifat anti-sosial atau kebijakan yang otoriter. Ini kerap dikenal sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

Menariknya, Antonakis juga melakukan survei dan menyebutkan bahwa sebagian besar peserta penelitiannya setuju pada kebijakan yang bersifat pro-sosial. Akan tetapi, ketika mereka ditempatkan di kondisi yang membuatnya memiliki kekuasaan, mereka justru cenderung memberikan kebijakan yang bersifat anti-sosial.

Penelitian Antonakis ini disebut dengan dictator game atau permainan diktator, di mana peserta penelitian akan diberikan pengikut untuk diberi perintah. Kemudian, pengikut tersebut terus ditambah untuk melihat perubahan sikap dari peserta yang dijadikan pemimpin.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh mantan Dirut Garuda tersebut kemungkinan besar terjadi karena adanya kewenangan yang besar dan tidak terkontrol, serta memiliki koneksi politik yang kuat ataupun terkait lemahnya kontrol dan pengawasan di maskapai pelat merah tersebut. Menarik untuk dinantikan siapa Dirut Garuda selanjutnya yang akan diangkat oleh Erick Thohir. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Beda menteri beda strategi. Mungkin itulah yang menggambarkan hubungan Menteri BUMN Erick Thohir dan pendahulunya Rini Soemarno. Belum lama menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick membuat gebrakan dengan merestrukturisasi instansi pelat merah tersebut secara besar-besaran.

Yang teranyar, pengusaha yang terkenal dengan Mahaka grup ini berencana akan mengganti super holding BUMN yang digagas Rini. Super holding dapat dikatakan sebagai perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan kecil. Jadi nanti ga ada BUMN lagi tapi perusahaan raksasa yang dijalankan oleh para profesional.

Kalo masih bingung soal bentuk super holding, bisalah tengok Temasek di Singapura atau Khazanah Nasional Berhad dari Malaysia. Dua instansi tersebut merupakan contoh holding deket-deket sini yang kerap dijadikan contoh oleh pemerintah Indonesia.

View this post on Instagram

Pimpinan MPR dan DPR setuju ketum parpol jadi Wantimpres.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 2, 2019 at 4:00pm PST

Sayangnya impian Rini Soemarno berpotensi sirna di tangan penerusnya Erick Thohir. Erick menilai kalo super Holding itu sifatnya overlapping dan kontraproduktif.

Kalau menurut Erick, daripada dibikin super holding mending bikin sub holding. Bagi Erick sub holding itu lebih cocok karena kompit. Jadi nanti Erick berencana untuk mengelompokkan perusahaan BUMN sesuai kegiatan dan unit usahanya.

Memang sih ide Erick ini cukup menarik karena mengkategorikan perusahaan BUMN seperti itu bikin lebih rapi dari strukturnya. Selain itu bikin gampang mudeng bagi orang awam kalo mau belajar soal perusahaan BUMN yang banyak.

Tentunya sebagai menteri pendatang baru, sepak terjang Erick sangat dinanti terutama soal bagaimana menyelesaikan masalah kompleks di instansi tersebut.

Kalau dipikir-pikir, bukan ini saja langkah Erick yang mengubah penginggalan Rini. Ia misalnya membuka perjuangannya dengan merestrukturisasi jabatan eselon I dari era Rini Soemarno. Adapun para pejabat tersebut terdiri dari satu Sekretaris Kementerian BUMN dan enam deputi. Para pejabat itu kemudian ditugaskan untuk menjadi direksi perusahaan pelat merah.

Melihat kondisi-kondisi itu, di saat Erick Thohir cukup ambisius dengan rencananya, bagaimana ya kabar Rini Soemarno? Di mana pun beliau semoga baik-baik saja. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Politicians also have no leisure, because they are always aiming at something beyond political life itself, power and glory, or happiness”.

:: Aristoteles ::

Pertalian perusahaan-perusahaan pelat merah dengan kekuasaan di Indonesia punya sejarah yang panjang. Di era Soeharto misalnya, ada Ibnu Sutowo yang menjadi Direktur Utama Pertamina antara tahun 1968-1975 dan sering dianggap sebagai sosok yang untouchable alias tak tersentuh serta sangat dekat sang presiden.

“Soeharto punya ketergantungan sangat besar dalam hal keuangan di luar anggaran pada Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo”, demikian dituturkan oleh David Jenkins, penulis buku Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1965-1973.

Konteks spesialnya hubungan ini terlihat di tahun 1975, ketika kondisi keuangan Pertamina mengalami guncangan hebat. Perusahaan nyaris roboh setelah investasi di berbagai bidang tak berjalan lancar. Beberapa catatan lain juga menyebutkan bahwa para petinggi perusahaan tersebut diduga melakukan korupsi besar-besaran.

Pada akhirnya Ibnu dicopot, namun Soeharto tak menjalankan permintaan DPR kala itu yang ingin agar kasusnya dibawa ke pengadilan. Ia tetap menjadi the untouchable.

Potret pertalian kekuasaan dengan BUMN di era Orde Baru tersebut, kini juga kembali menjadi perdebatan, sekalipun mungkin dalam konteks dan kondisi yang berbeda. Adalah manuver menteri BUMN Erick Thohir yang mulai melakukan perombakan besar-besaran di kursi petinggi-petinggi BUMN yang jadi sorotannya.

Setelah mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, kini muncul pula nama mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara yang diangkat sebagai Direktur Utama PLN.

Tak sampai di situ saja, belakangan juga muncul nama-nama mantan menteri Jokowi lain yang diisukan akan menjadi petinggi di BUMN. Isu ini melibatkan nama mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Ignasius Jonan, serta nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Jonan digadang-gadang akan menjadi petinggi di Garuda Indonesia, sementara Susi disebut akan menjadi bagian dari BUMN di sektor perikanan.

Konteksnya menjadi makin menarik setelah nama Sandiaga Uno yang bertarung bersama Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu juga disangkut-sangkutkan dengan jabatan di salah satu BUMN juga.

Sosok Sandi dikenal sebagai pengusaha sukses dan dekat dengan Erick juga. Namun, kabar tersebut kemudian tak ada tindak lanjutnya, dan bahkan perlahan menguap dari pemberitaan.

Yang jelas, posisi-posisi di BUMN memang kini tengah menjadi perdebatan serius. Menteri Erick sendiri sedang dalam program 30 hari pertama kekuasaannya untuk membenahi kementeriannya yang menguasai total aset hingga Rp 8.200 triliun ini.

Terlepas dari persoalan wajah-wajah baru petinggi BUMN yang tengah jadi bahasan, beberapa pihak kini mulai menyorot konteks state capitalism – model ekonomi yang mengandalkan sepenuhnya BUMN – yang tengah dijalankan oleh Jokowi.

Pembenahan yang dilakukan oleh Erick Thohir ini juga disebut-sebut menjadi bagian dari cara sang presiden untuk menghapus praktik kolusi di BUMN, sekaligus juga menguatkan posisinya dalam pelaksanaan state capitalism. Benarkah demikian?

View this post on Instagram

Nama-nama mantan menteri diisukan masuk bursa petinggi BUMN.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 26, 2019 at 1:00am PST

Strategi Baru Jokowi di BUMN?

Majalah Tempo edisi 25 November 2019 menyoroti perombakan besar-besaran yang tengah dilakukan oleh Erick Thohir di Kementerian BUMN. Menteri pengganti Rini Soemarno ini misalnya telah menghapus jabatan eselon 1 di Kementerian BUMN.

Disebutkan bahwa kebijakan tersebut diambil oleh Erick untuk membuat birokrasi terasa jauh lebih seperti korporasi. Namun, Tempo juga menyebutkan terkait adanya dugaan bahwa posisi tersebut dihapuskan karena ada seliweran informasi yang sampai ke Istana terkait “jual beli” jabatan direksi BUMN.

Konteks ini memang menjadi persoalan besar yang harus dihadapi oleh Erick. Namun, ini juga mengindikasikan bahwa di periode pertama kekuasaan Jokowi, mantan Wali Kota Solo itu sebenarnya tak bisa sepenuhnya mengendalikan BUMN. Perombakan besar-besaran boleh jadi memang menyiratkan hal tersebut.

Rini Soemarno sebagai pendahulu Erick memang disebut-sebut sebagai bagian dari lingkaran dalam atau inner circle kekuasaan Jokowi. Namun, sangat mungkin kepentingan yang berseliweran di belakang keputusan-keputusan Rini melibatkan jauh lebih banyak pihak, katakanlah jika dibandingkan dengan Erick Thohir saat ini.

Selain itu, Erick juga sangat mungkin lebih dekat dengan Jokowi secara personal, merujuk pada beberapa tanggung jawab besar yang diberikan pada bos media ini, misalnya pada Asian Games 2018 lalu yang secara penyelenggaraan bisa dikatakan sangat sukses. Jangan lupakan pula bahwa Erick juga menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dengan demikian, pemberian tanggung jawab pada Erick yang menjalankan kebijakan-kebijakan yang linear dengan arah politik Jokowi – misalnya efisiensi dan penyederhanaan birokrasi – menunjukkan konteks kepercayaan itu sendiri.

Sementara, dalam konteks kekuasaannya yang dikelilingi oleh oligarki, Jokowi sepertinya telah menempatkan orang yang tepat untuk posisi yang tepat juga.

Sang presiden setidaknya sudah menguasai dua posisi penting, yakni Ahok di Komisaris Utama Pertamina dan Rudiantara sebagai Direktur PLN. Ahok misalnya, dipercaya sangat dekat dengan Jokowi. Pun demikian dengan Rudiantara yang tak terdentuh reshuffle sejak 2014 lalu.

Dua jabatan itu bisa menjadi kunci di dua perusahaan dengan total aset terbesar dalam skala nasional.

Ekonom senior Faisal Basri pernah menyebut bahwa Pertamina dan PLN menguasai total aset Rp 2.297 triliun, atau sekitar 28 persen dari total keseluruhan aset BUMN. Faisal juga menyebutkan bahwa dua perusahaan ini menguasai sektor energi yang tentu saja sangat vital untuk masyarakat.

Baginya, jika perusahaan-perusahaan ini dipimpin oleh orang yang tepat, maka hal ini dapat mencegah “perampokan” uang negara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa BUMN – termasuk Pertamina dan PLN di dalamnya – adalah “lahan basah” banyak tangan.

View this post on Instagram

Muncul desas-desus Sandiaga Uno jadi petinggi BUMN.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 25, 2019 at 4:00am PST

State Capitalism, Positif atau Negatif?

Makin kuatnya tangan Jokowi di BUMN di sisi lain juga mengindikasikan arah Indonesia yang makin menuju ke state capitalism. Model kapitalisme ini dicirikan dengan makin kuatnya posisi BUMN dalam hampir semua aspek ekonomi, termasuk pemberdayaannya untuk menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang yang lain.

Tiongkok adalah salah satu contoh negara yang menganut state capitalism. BUMN-BUMN di negara tersebut memang menjadi bagian yang dominan dari pembangunan ekonomi.

Selain itu, state capitalism itu juga dicirikan dengan peran pemerintah atau pucuk kekuasaan yang kuat dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Pemerintah bisa sewaktu-waktu mengintervensi – misalnya dengan menyuntikan dana atau bailout – ketika kondisi ekonomi dianggap bisa terguncang akibat kondisi keuangan entitas bisnis tertentu.

Namun, yang menjadi catatan adalah bahwa jika mengacu pada model yang dilakukan di Tiongkok, maka akan ada potensi bahwa kekuasaan pemerintah – dalam hal ini Jokowi – akan menjadi sangat dominan.

Selain itu, BUMN juga bisa menjadi alat politik. Ini setidaknya pernah ditulis oleh Clara Volintiru dari Bucharest University of Economic Studies, serta Bianca Toma dan Alexandru dari Romanian Center for European Policies dalam penelitian-penelitiannya yang menyebutkan bahwa praktik politik menggunakan sumber daya BUMN untuk kepentingan tertentu banyak juga terjadi di negara-negara demokrasi.

Pertanyaannya tinggal apakah ini juga akan terjadi pada Jokowi atau tidak. Yang jelas, publik bisa menilai bahwa konteks perombakan yang dilakukan oleh Erick Thohir punya relasi yang besar terhadap kekuasaan Jokowi sendiri.

Mungkin levelnya tidak sampai pada model hubungan yang terjadi antara Ibnu Sutowo dengan Soeharto seperti disinggung di awal tulisan, namun konteksnya tak akan jauh-jauh dari kekuasaan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Under Jokowi, the principal goal of many SOEs has shifted from providing fiscal revenues in the form of tax and dividends to conducting and financing development projects. Despite frequent delays, there has been visible progress in infrastructure projects. Many projects that had been stuck for years, in some cases decades, due to financial and regulatory risks, are being implemented by SOEs.

The draft economic strategy for the next five years suggests that SOEs will continue to play a key role in conducting numerous projects for infrastructure development, balanced growth, and industrialisation.

Jokowi has again chosen a non-party figure who has been his close aide to drive the SOE-centred strategy. Rini Soemarno, the previous minister of SOEs, was the head of the transition team for the first Jokowi administration. Erick Thohir, the new minister, was Jokowi’s campaign team leader for the second presidential election.

Can SOEs continue acting as the ‘agents of development’ over the next five years? The future trajectory of Indonesia’s developmental state capitalism will depend on how Jokowi manages the following three issues.

The first of these issues is the relationship between the Ministry of SOEs and other ministries.

During the first Jokowi administration, SOE-centred projects were often closely monitored by other government ministries led by officials without political party affiliation. For example, the Ministry of Finance, the Ministry of Public Works and Public Housing, and the Ministry of Transport played a vital role in overseeing and influencing the pace and quality of SOE projects.

In the second administration, these ministries will be led by the same officials as the first. Considering the growing role of state financial institutions under the Ministry of Finance as SOEs’ financiers, this ministry is expected to play a particularly important role in assessing SOE projects’ viability and finances.

To sustain SOE-centred development strategy, significant energy will be required in balancing the views and co-ordinating the mandates of different ministries.

The second of the issues is the relationship with the Ministry of SOEs and the House of Representatives.

Rini aggravated the House of Representatives from early on as she attempted to put a fence around SOEs. Rini sent a letter to the House of Representatives asking politicians to refrain from inviting officials of the Ministry of SOEs to hearings until further notice. Rini was then prohibited from attending meetings at the House of Representatives from December 2015, at which point a special inquiry committee uncovered a corruption case involving a port-operating SOE. Although the minister’s direct connection to this case was not proven, the committee recommended that Jokowi dismiss her. Rini also had an uncomfortable relationship with Megawati Sukarnoputri, chairwoman of the largest political party in the House of Representatives.

Despite these conflicts, Jokowi stood by Rini for five years, making her the longest serving minister of SOEs in history.

Many observers have argued for the need to improve the relationship between the Ministry of SOEs and the House of Representatives. Certainly, the conflictual relationship contributed to making state capital injection into SOEs and state-owned holding company establishment more difficult. However, this tension was partly the side effects of Jokowi’s efforts to make key SOEs focus on their developmental mandates rather than being entangled in political horse trading.

It is yet to be seen whether Jokowi will continue to guard the Ministry of SOEs from party politics to an extent to which the ministry can concentrate on development projects.

The final issue is the relationship between the minister of SOEs and his close circle.

The fact that the new minister of SOEs is deeply embedded in Indonesia’s business world needs to be considered.

Rini also has a business background, having worked for Astra International, one of Indonesia’s largest conglomerates, in the 1990s. In comparison, Erick is a key figure among Indonesia’s capitalists.

Erick currently owns a media group. His father, the late Teddy Thohir, was one of the first-generation executives (often ambiguously called ‘co-founders’) of Astra International. Erick’s brother, Garibaldi Thohir, the 16^th richest Indonesian in 2018, is co-owner and president director of Adaro Energy, Indonesia’s 13^th largest listed company in terms of revenue. Adaro Energy is one of the major miners and is rapidly diversifying into infrastructure sectors. Adaro Energy is also co-owner of a power plant set to be Indonesia’s largest when its operation commences in 2020.

Adaro Energy’s other main shareholders include Theodore Rachmat (17^th richest), another ‘co-founder’ of Astra International, and Arini Subianto (44^th richest), a daughter of another ‘co-founder’. They oversee separate business empires, Triputra Group and Persada Capital Investama, respectively.

Edwin Soeryadjaya (45^th richest) is another main shareholder of Adaro Energy. Edwin’s father was the leading founder of Astra International, which has since been taken over by a foreign holding company. Moreover, Edwin has co-founded a private equity firm, Saratoga Investama Sedaya, with former Jakarta Deputy Governor and multi-millionaire Sandiaga Uno. This firm is another key shareholder of Adaro Energy. Also, Sandiaga previously sat on the board of directors for Adaro Energy and has been a close friend of the new minister of SOEs.

Erick’s brother Garibaldi is also linked to ride hailing unicorn Gojek which is often referred to as Indonesia’s most successful startup. Garibaldi became Gojek’s commissioner in July 2019. Then in October 2019, he became Gojek’s president commissioner to supervise the new CEOs when Gojek’s co-founder and CEO Nadiem Makarim stepped down to join Jokowi’s cabinet as the new minister of Education and Culture.

As Adaro Energy, its major shareholders’ conglomerates, and even Gojek are Indonesia’s leading companies, we may see business deals between these firms and SOEs. Civil society will be watching closely to see whether these deals are conducted transparently and fairly.

While ‘petty’ rent-seeking of SOE officials need to be taken seriously, the type of corruption that will make the government lose legitimacy for the developmental use of SOEs is that which involves high-ranking public officials. When and if the next Hambalang case is exposed, the voters will begin questioning SOEs’ developmental role.

With regard to corruption, political efforts to weaken the role of Corruption Eradication Commission (KPK), which has been active in uncovering cases involving SOEs, is a key concern.

Developmentalist strategies in countries such as Brazil and Malaysia, whose SOEs the Indonesian government previously studied ended with large-scale corruption cases. SOEs were the main tools in these scandals which simultaneously involved party politicians, government officials, and countries’ leading businesses.

Jokowi should bear in mind what has happened to the political leaders of these countries.